Rekomendasi Kasus Erisman Ditunda


Senin, 27 Juli 2015 - 20:24:27 WIB
Rekomendasi Kasus Erisman Ditunda

Ditambahkan, pihaknya(BK-red) memang telah menyiapkan sejumlah poin-poin rekomendasi terkait kasus Erisman, baik itu kasus dugaan pelecehan seksual terhadap remaja putri inisial IPS, sebelum menjabat sebagai anggota DPRD Kota Padang. Kemudian,  mengenai kasus dugaan penggunan ijazah palsu yang melenggangkan Erisman lolos verifikasi dan duduk di gedung dewan. Yendril berjanji,  akan membeberkan semua hasil rapat anggota BK me­ngenai persoalan tersebut hari ini, Selasa(28/7).

Baca Juga : Di Padang, 42 Kawasan Ini Tak Boleh Menggelar Salat Ied di Masjid dan Lapangan

Sementara anggota BK lainnya, Iswandi Muchtar (PKB)  mengatakan, hari ini memang titik akhir rekomendasi yang dibahas BK. Semuanya telah disusun dan seluruh verifikasi bukti dan bentuk pemeriksaan yang terlibat dalam kasus ini, telah diperiksa dan dimintai keterangan. Artinya, semuanya telah dipersiapkan,”tapi belum ditan­datangani oleh anggota BK,

Emnu Azamri, anggota BK  mengatakan, memang dari sejumlah pemeriksaan dan pe­nyelidikan yang mereka lakukan terhadap masing-masing  kasus, ada temuan. Salah satunya ialah,  tentang ijazah palsu. Katanya, kalau mereka telah mendapatkan bukti kerjasama antara pembutuh ijazah dan penyelenggara pendidikan itu. Katanya lagi, kalau penyelenggara universitas itu memang ada, akan tetapi tidak ada aktivitas disana. “Itu berda­sarkan saat kami  memintai kete­rangan dan data dari pihak Dikti dan Kopertis, jadi ada kecatatan memang. Tapi jelasnya tunggu hasil kesepakatan bersama untuk ekspos,” ujar Emnu.

Baca Juga : Mantap! Rutan Anak Aia Padang Bagikan Baju Lebaran untuk WBP

Kenapa ditunda ekspos, apakah masih ada kendala lain? Emnu berkata, kemungkinan sore ini (kemarin-red) akan digelar rapat bersama. S­e­hingga,  semuanya benar-benar clear dan tinggal menyampaikan ke publik. Kemungkinan sam­bungnya, akan ada rapat pimpinan DPRD setelah rapat pembahasan di internal BK. “Saya hanya bisa berikan keterangan segitu, dan kami sudah bekerja tinggal memfinalkan saja lagi,” katanya.  Kasus lain juga menerpa Ketua DPRD Kota Padang sejak beberapa bulan terakhir hingga saat ini masih terus bergulir.

Kasus tersebut saat ini dalam genggaman pembahasan BK, yang merupakan alat kelengkapan dewan. Namun, BK sendiri hingga sampai saat ini masih belum memutuskan seperti apa bentuk rekomendasi yang akan diterbitkan. Walau se­belumnya BK menjanjikan akan membeberkan sejumlah poin rekomandasi  tersebut Senin kemarin (27/7). (h/ade)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]