Pilkada Serentak Libur Nasional


Senin, 27 Juli 2015 - 20:27:05 WIB

“Saya akan buat SE kalau nanti tanggal 9 Desember itu menjadi hari libur nasional, supaya orang yang kerja di luar daerahnya bisa ikut mem­berikan suaranya,” kata Tjah­jo di Jakarta, Senin (27/7).

Keputusan tersebut akan dituangkan dalam surat eda­ran Menteri Dalam Negeri untuk disebarkan kepada seluruh pemerintah daerah.

Selain itu, Mendagri juga akan menerbitkan surat eda­ran yang mengatur pemb­a­tasan penggunaan fasilitas negara bagi para petahana yang kembali mencalonkan diri dalam pilkada.

“Petahana tidak boleh menggunakan fasilitas ne­gara milik pemda. Oleh karena itu nanti akan ada SE supaya mobil dinas tidak dipakai kampanye, begitu pula terkait netralitas para pegawai negeri sipil (PNS),” katanya.

Penerbitan surat edaran dari Mendagri tersebut me­nunggu surat keputusan dari Menteri Pendayagunaan Apa­ratur Negara dan Re­formasi Birokrasi (Men­PANRB) terkait keterli­batan PNS dalam pilkada.

Terkait persiapan pelak­sanaan pilkada serentak gelombang pertama, Komisi Pemilihan Umum di 269 daerah sejak Minggu (26/7) telah membuka pendaftaran calon kepala daerah baik melalui usungan partai po­litik maupun calon per­

seorangan.

Pendaftaran dibuka selama tiga hari, hingga Selasa (28/7) pukul 16.00 di masing-masing daerah.

Di hari pertama pendaftaran pasangan calon kepala daerah, KPU telah menerima berkas syarat pencalonan dari 236 pasa­ngan calon yang 178 pasangan di antaranya merupakan calon inde­penden, sedangkan sisanya meru­pakan pasangan calon dukungan partai politik.

Pilkada serentak rencananya berlangsung di sembilan daerah provinsi, 224 kabupaten dan 36 kota.

Jangan Tunggal

Sementara itu Presiden Joko Widodo belum berniat menge­luarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (per­ppu) untuk mengantisipasi adanya calon tunggal pada pelaksanaan pilkada serentak 2015. Peme­rintah masih tetap berharap agar partai politik bisa lebih aktif mengajukan calon-calonnya un­tuk menghindari calon tunggal.

“Belum ada pembahasan isu (menerbitkan perppu). Memang kemarin sudah diantisipasi ada­nya calon tunggal, tapi Presiden lebih meminta partai politik untuk tidak mengusung calon tunggal,” ujar Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin kemarin.

Teten menganggap hal itu memerlukan kesadaran ber­de­mokrasi dari seluruh partai po­litik agar jangan sampai ada calon tunggal untuk daerah-daerah yang dianggap calon petahananya cukup kuat. (baca: Perludem Usulkan Presiden Buat Perppu tentang Calon Tunggal di Pilkada) “Jadi ini kan nggak bisa semua diatur lewat undang-undang, tetapi juga saya kira harus men­jadi komitmen dari semua partai politik,” ucap Teten.

Pemerintah, sebut Teten, juga aktif mendekati partai politik untuk tetap mengajukan calon. Menurut dia, banyaknya calon yang bersaing pada pilkada ini akan membangun kualitas demo­krasi di Indonesia.

Teten mengaku optimistis dalam waktu dua hari sisa masa pendaftaran masih akan ada calon kepala daerah dan wakilnya yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. (baca: KPU Tidak Akan Buat Peraturan Gambar Kosong untuk Calon Tunggal) “Peme­rintah optimistis bahwa semua partai politik akan menggunakan kesempatan pilkada serentak untuk partisipasi. Saya kira pada waktunya nanti akan mendaftar,” kata Teten.

KPU sebelumnya meng­kha­watirkan munculnya calon tung­gal dalam pilkada serentak ini. Apabila dalam tahap pendaftaran hingga verifikasi calon, KPU hanya mendapat satu calon yang lolos, maka pilkada di wilayah terkait itu harus ditunda hingga tahun 2017.

Aturan penundaan ini ada pada Pasal 89 PKPU nomor 12 tahun 2015. Di sana disebutkan apabila sampai dengan akhir masa pendaftaran pasangan calon hanya terdapat satu pasangan calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memperpanjang masa pen­daftaran Pasangan Calon paling lama tiga hari.

Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat satu Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota me­netapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengung­kap­kan pemerintah masih mengkaji apakah pemerintah perlu menge­luarkan perppu untuk menetap­kan syarat pengusungan pasangan calon.

Pemerintah berwacana me­ner­bitkan aturan terkait batas maksimal suara atau kursi yang dimiliki pasangan calon untuk memecah suara dan mengan­tisipasi keberadaan calon tunggal. (h/kcm)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]