SKPD Lamban dan Dikritik Diganti


Selasa, 28 Juli 2015 - 19:45:09 WIB
SKPD Lamban dan Dikritik Diganti

Dikatakannya, baginya kri­tikan itu masukan untuk mem­perbaiki kinerja. Tetapi, bagi SKPD yang bekerja melayani masyarakat memang harus dituntut kreatif, agar kinerja bisa berjalan dengan baik.

Baca Juga : Di Padang, 42 Kawasan Ini Tak Boleh Menggelar Salat Ied di Masjid dan Lapangan

“Memang ada rencana wali­kota untuk mendorong kinerja SKPD supaya lebih kreatif. Bagi yang banyak mendapat kritikan dari masyarakat, maka lelang jabatan akan dilakukan,” terangnya.

SKPD yang mendapat so­rotan antara lain, kata Asnel,  Dinas Pariwisata yang dikritik Menteri Bappenas, sebab pa­ri­wisata dinilai dikuasai pre­manisme. Selain itu, Dinas Kebersihan juga menjadi so­ro­tan karena pengelolaan sampah yang dinilai tidak maksimal.

Baca Juga : Mantap! Rutan Anak Aia Padang Bagikan Baju Lebaran untuk WBP

“Penilaian ini memang ti­dak kita yang melakukan, na­mun dari laporan masya­rakat, sehingga SKPD tersebut men­jadi perhatian. Kita me­nunggu perintah dari walikota saja, kalau SKPD itu akan dilelang dan akan kita bentuk Panitia Seleksi (Pansel). Se­perti Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang saat ini masih Plt, Pansel akan melakukan rapat pada Jumat mendatang,” katanya.

Terkait dengan kekurangan PNS yang menyebabkan pe­la­yanan di SKPD kurang, itu tidak jadi alasan. Karena tenaga yang ada bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. “Jadi, pelayanan di SKPD yang ber­gerak di pelayanan bisa me­mak­simalkan tenaga yang ada. Karena tes Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun ini dari nasional ditiadakan. Mau tidak mau tenaga yang ada harus memberikan pelayanan yang baik,” ulasnya.

Sedangkan jumlah PNS Ko­ta Padang saat ini mencapai 13.095 orang dan dibutuhkan sebanyak 17 ribu pegawai. Di­prediksikan setiap tahun pegawai yang pensiun men­capai ratusan, sedangkan pe­nerima­an PNS di tahun 2014 lalu hanya 30 orang. “Jadi tidak sebanding antara pegawai yang pensiun dengan pegawai di­terima,” ucapnya.

Seperti tahun ini saja, se­banyak 238 pegawai yang pen­siun semuanya berasal dari guru. Kekurangan guru yang cukup besar di Kota Padang, akan diserahkan kepada pihak Dinas Pendidikan atau sekolah untuk menerima guru honor.

“Biasanya tenaga pengajar itu tidak seperti pegawai kan­to­ran, yang pekerjaannya bisa dikerjakan bersama-sama, ka­rena tenaga pengajar ber­dasar­kan bidang studi. Untuk itu, menerima guru honorer bagi sekolah biasanya kebijakan sendiri,” tutupnya. (h/ows)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]