Denny Indrayana Kembali Diperiksa


Rabu, 29 Juli 2015 - 19:58:08 WIB
Denny Indrayana Kembali Diperiksa

“Untuk pemeriksaan lanjutan, kami hanya mengantarkan foto dan sidik jari saja. Termasuk untuk saksi yang meringankan yakni Guru Besar Hukum Pidana dari UGM akan dijadwalkan ulang pada Jumat (2/8/2015) nanti,” kata Heru di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/7/2015).

Baca Juga : AHY Cs Absen di Sidang Mediasi Pertama, Kubu Moeldoko: Lecehkan Pengadilan

Ditambahkan Heru bahwa keterangan ahli yang diajukan pihaknya untuk meringankan kasus kliennya, yakni guru besar ahli pidana Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Eddy Hiariej mampu membuat perkara yang ditanganinya dapat dihentikan.

“Kami harap dari keterangan saksi ahli ini mampu membuat penyidik mendapatkan masukan yang lebih komprehensif dan objektif. Jadi ketika ada harapan untuk diminta ada gelar perkara ulang, kami harap perkara ini bisa dihentikan,” tuturnya.

Baca Juga : Partai Golkar Satu Suara Usung Airlangga Hartarto Jadi Capres

Sementara itu Denny Indra­yana tetap bersikeras apa yang dilakukannya adalah suatu ben­tuk inovasi dalam pembuatan dan pembayaran paspor untuk meng­hindari calo dan pungutan liar.

“Selama saya jadi wakil men­teri, konsentrasi kerja bersama Menteri Amir adalah perbaikan pelayanan publik. Saya yakin tim yang kerja dibawah saya sudah kerja dengan benar dan sesuai aturan hukum,” kata Denny da­lam kesempatan yang sama.

Diberitakan sebelumnya Man­­tan Wamenkum HAM, Denny Indrayana kembali dipe­riksa Bareskrim Polri pada Rabu (29/7/2015) sebagai tersangka kasus dugaan pembuatan paspor secara elektronik dengan didam­pingi kuasa hukumnya, Heru Widodo.

Tak ada komentar yang dilon­tar­kannya saat para pewarta me­min­ta keterangan atas keda­ta­ngannya tersebut. Sebagaimana di­­beritakan, mantan Wamenkum HAM Denny Indrayana ditetap­kan­ sebagai tersangka dugaan ko­rup­si pembuatan paspor secara elek­­­tronik dengan dugaan mela­ku­­kan penyalahgunaan wewe­nang.

Denny dijerat dengan Pasal 2 ayat 2, Pasal 3 dan Pasal 23 UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang saat menjadi Wamen­kum HAM. (h/inl)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]