MUI: BPJS Kesehatan Haram


Rabu, 29 Juli 2015 - 20:04:15 WIB

Kata Ma’ruf, menjawab solusinya harus segera dibuat BPJS Kesehatan yang syariah. “Harus dibuat yang syariah. Harus ada BPJS yang syariah, yang diloloskan (syarat-syaratnya) secara syariah,” jelasnya.

Dari dokumen MUI  yang diterima Rabu kemarin, hasil ijtimak para ulama, MUI telah melakukan kajian mendasar me­ngenai BPJS Kesehatan tersebut, terutama dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu’amalah. Dalam penelitian itu, MUI menilai BPJS Kesehatan belum mencerminkan jaminan sosial dalam Islam. “Se­cara umum program BPJS Ke­sehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak,” tulis MUI dalam rekomendasi hasil ijtimak.

Tak hanya itu, MUI juga me­nyorot denda administrasi sebesar 2 persen per bulan dari jumlah iuran tertunggak baik bagi pene­rima upah maupun bukan. Denda ini dibayarkan secara bersamaan.

Dari hasil pengkajian tersebut, MUI menilai penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kese­hatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syari’ ah. Sebab, pelaksanaannya me­ngandung unsur gharar, maisir dan riba.

MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, menyeleng­garakan, dan melakukan pelaya­nan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari’ah dan melakukan pelayanan prima.

Menanggapi fatwa haram BPJS itu Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, akan membi­carakan Fatwa MUI yang me­nyatakan bahwa BPJS tidak me­menuhi ketentuan syariah alias haram. Namun JK mengaku akan mempelajari keputusan MUI itu. “Ya saya kira kita pelajari saja masalahnya dan kita bisa dis­kusikan dengan para ulama, tentu kan di sini banyak perbedaan-perbedaan pendapat,” kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu .

Menurut JK, sistem yang ber­la­ku di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk membantu rakyat. Oleh sebab itu, perlu ditelusuri bagian mana dari sistem BPJS yang tidak syar’i. “Saya belum baca itu, tapi saya pikir perlu kita pelajari baik-baik karena itu kan membantu rakyat, apanya yang tidak sesuai syar’i,” imbuh JK.

Apabila alasan tidak syar’i adalah denda 2 persen apabila masyarakat tidak membayar, JK menilai di setiap peraturan pasti ada denda yang berlaku apabila dilanggar. “Itu, ya kita pelajari lah. Tapi kalau soal denda-denda itu kan selalu ada di setiap peraturan kita. Anda telat bayar pajak juga dikenakan denda,” imbuh JK.

Mengenai pembentukan BPJS Syariah, JK belum banyak berko­mentar. Namun JK melihat sis­tem di perbankan syariah juga ada sistem denda dengan nama yang berbeda. “Kadang-kadang juga dalam bank syariah juga begitu, kalau telat sesuatu juga ada sank­sinya. Ya tergantung nanti kita per­baiki sanksinya, bukan denda, apalah itu, administrasi,” tutup JK.

Namun Wakil Sekretaris Bi­dang Dakwah DPP Front Pem­bela Islam (FPI), Habib Salim Alatas, menilai pemerintah harus mematuhi fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut terkait sistem dan konsep Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ke­se­hatan yang dinilai haram atau tidak sesuai syariat Islam.

Sebab, kata Habib, MUI merupakan lembaga yang bertu­gas menentukan hal tersebut. “Jadi kalau MUI menfatwakan sesuatu hal haram atau tidak, sesuai atau tidak menurut syariat pemerintah harus patuhi hal tersebut,” kata Habib Salim. (h/mdc/dn)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 16 Februari 2015 - 20:05:03 WIB

    MUI: Hukum Mati Gembong Narkoba

    JAKARTA, HALUAN- Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnain menuturkan, dalam Alquran Surat Al-Maidah ayat 32 disebutkan, orang yang boleh dihukum mati adalah yang terbukti membunuh nyawa satu manusia ta.


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]