Putusan Banding Korupsi PLTU Kuatkan Putusan PN


Kamis, 30 Juli 2015 - 19:15:25 WIB

Sebelumnya, dalam kasus itu terdapat tiga nama terdakwa yaitu Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang Firdaus K, mantan Lurah Bungus Teluk Kabung Ejisrin, dan mantan Camat Bungus Teluk Kabung Syafrudin. Namun lurah dan camat dalam satu berkas. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang diketuai Hakim Jamaluddin, menghukum ketiga terdakwa dengan hukuman penjara selama 18 bulan, dan pidana denda sebesar Rp50 Juta, subsider tiga bulan kurungan.

Rimson Situmorang mengatakan, Majelis hakim tinggi yang menyidang perkara itu di tingkat banding diketuai oleh Hakim Mansyurdin Chaniago, beranggotakan Reflinar Nurman, dan Firdaus. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara itu Suryati, mengatakan bahwa dirinya telah menerima relas putusan banding itu pada Kamis (30/7). Ia mengatakan untuk tindakan hukum selanjutnya adalah hak terdakwa.

“Relasnya teah saya terima tadi dan telah saya baca. Selanjutnya hak tersangka terhadap putusan banding itu, apakah akan mengajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung (MA) atau menerima,” katanya. Dalam perjalanan kasusnya, ketiga terdakwa dijerat dalam proyek pembebasan lahan dan jalan untuk pembangunan PLTU 2×100 MW Teluk Sirih Padang tahun 2007. Dimana dalam kasus tersebut, terdakwa Firdaus K, berlaku sebagai Ketua Panitian Pengadaan Tanah, sedangkan kedua terdakwa lainnya dijerat karena tidak bekerja sesuai tupoksi masing-masing sebagai camat dan lurah. Fakta persidangan di tingkat pengadilan negeri mengungkapkan, bahwa permasalahan pengadaan lahan seluas 40 Hektare untuk PLTU itu karena status tanah berada dalam kawasan hutan lindung.

Dimana seluas 20,5 hektare, dinyatakan sebagai lahan kaum yang kemudian dikeluarkan alas haknya oleh Wali Nagari Basri Dt Rajo Nan Sati (terpidana kasus yang sama, red), untuk meminta pembayaran ganti rugi. Namun kenyataannya tanah tersebut berstatus sebagai kawasan hutan lindung milik negara, yang tidak seharusnya dilakukan ganti rugi. Perbuatan ketiga terdakwa itu telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,9 miliar. Sedangkan di tingkat penuntutan sebelumnya, jaksa menuntut Firdaus K dengan hukuman penjara selama 6 tahun, denda Rp200 juta serta subsider 3 bulan penjara. Sedangkan Ejisrin dan Syafrudin, dengan hukuman pidana selama lima tahun dan enam bulan penjara, denda Rp200 juta serta subsider 3 bulan penjara. (h/hel)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 02 Juni 2020 - 06:04:48 WIB

    Masih PSBB, Pembukaan Objek Wisata di Padang Tunggu Keputusan Gugus Covid-19

    Masih PSBB, Pembukaan Objek Wisata di Padang Tunggu Keputusan Gugus Covid-19 HARIANHALUAN.COM -- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang masih akan menutup sementara dua objek wisata di Kota Padang, yakni Pantai Air Manis, dan Gunung Padang selama Pembatasan Sosiap Berskala Besar (PSBB) pencegahan.
  • Senin, 20 Agustus 2018 - 20:09:00 WIB

    Perbedaan Iduladha, Gusrizal Gazahar: Sebaiknya Ikuti Keputusan Bersama

    Perbedaan Iduladha, Gusrizal Gazahar: Sebaiknya Ikuti Keputusan Bersama PADANG, HARIANHALUAN.COM - Ketua MUI Sumbar, Buya Gusrizal Gazahar menanggapi adanya perbedaan hari raya Iduladha. Menurutnya, jika terdapat perbedaan pelaksanaan, sebaiknya umat mengikuti keputusan bersama..
  • Jumat, 16 Desember 2016 - 01:32:41 WIB

    Erisman Tidak Terima Putusan PTUN

    PADANG, HALUAN — Ketua DPRD Kota Padang Erisman tidak terima, gugatannya terhadap Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Pa­dang, SK No.04/PTS/BK/DPRD-Pdg/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016, tentang pem­ber­hentiannya dari jabatan Ket.
  • Sabtu, 08 Oktober 2016 - 03:08:21 WIB

    Langkah Alih Status IAIN IB jadi UIN Tunggu Keputusan Presiden

    Langkah Alih Status IAIN IB jadi UIN Tunggu Keputusan Presiden PADANG, HALUAN — Alih status Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol (IAIN IB) Padang menuju Universitas Islam Negeri (UIN) tinggal beberapa langkah lagi. Saat ini pengajuan izin prinsip sudah diajukan ke presiden tinggal m.
  • Rabu, 05 Oktober 2016 - 03:07:14 WIB
    KISRUH TANAH DI KOTO TANGAH

    Ada yang Janggal di Putusan Pengadilan

    PADANG, HALUAN — Pe­ngamat Hukum Agraria asal Universitas Andalas (Unand) Kurniawarman menilai ada yang janggal dalam putusan pengadilan terhadap seng­keta tanah Maboet. Hal itu didasari atas pengamatannya terhadap perkar.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]