Ratusan Bangunan Masih Berdiri


Kamis, 30 Juli 2015 - 19:17:51 WIB

Sedangkan di Ke­ca­ma­tan Kuranji di jalur 40 meter masih berdiri ratusan bangu­nan dan belum ada satupun yang dirobohkan. Total ba­ngu­nan yang ada di jalur dua ini sebanyak 292 bangunan, yang terdiri dari bengkel, kedai dan toko yang ter­gabung dengan rumah.

Menurut salah seorang warga Kuranji ketika men­dengar pemko merobohkan bangunan di Kecamatan Koto Tangah, Ahmad Ka­risma, tidak keberatan ba­ngu­nannya untuk di­bong­kar. Hanya saja, hingga saat ini belum ada jaminan yang bisa diterima masyarakat sebagai pegangan, ketika menyerahkan lahan dan ba­ngu­nannya kepada negara.

­“Surat yang di­per­lihat­kan pemko berupa surat pernya­taan, tidak berbeda dengan surat walikota ter­dahulu. Makanya hingga tenggat wa­k­tu yang di­beri­kan pemko kepada masya­rakat Kuranji untuk mem­bongkar ba­ngu­nan sendiri tidak bisa di­realisasikan,” jelasnya.

Sedangkan dari hasil rapat dengan tim ke­camatan, menurut Ahmad Karisma, selalu berpatok kepada Per­da Nomor 6 tahun 1990 tentang tata bangunan, Perda Nomor 11 tahun 2005 ten­tang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta Perwako nomor 17 tahun 2015.

“Kalau Pemko melihat aturan seperti itu, tidak ada titik temu dengan masya­rakat. Kemungkinan besar ketika pembongkaran ter­jadi akan sama, seperti ma­sya­rakat Koto Tangah kami akan melawan,” terangnya.

Menyikapi hal itu, Ketua Tim Pembebasan Jalur dua Bypass, Nasir Ahmad men­ye­butkan, pihaknya selalu berpegang kepada peraturan yang diyakini, yakni Perda Nomor 6 tahun 1990 tentang tata bangunan, Perda Nomor 11 tahun 2005 tentang ke­ter­tiban umum dan ke­ten­tra­man masyarakat, serta Per­wako nomor 17 tahun 2015. Dia menganggab bangunan sepanjang jalur 40 tersebut tidak memilik IMB.

“Kami nyatakan ba­ngu­nan sepanjang jalur 40 ter­sebut tidak memilik IMB. Dengan landasan atau dasar kita bergerak menertibkan bangunan untuk ke­pen­ting­an pembangunan jalan atas dasar perda tersebut,” jelasnya.

Untuk penertipan sisa bangunan, kata Nasir Ah­mad, akan dilakukan, Jumat (31/7) atau paling lambat pada Sabtu (1/8). Pihaknya berharap pengertian masya­rakat terhadap deadline yang diberikan kepada Pemko Padang yakni 31 Juli 2015.

Terpisah, warga Ke­lura­han Sungai Sapih, pemilik bangunan titik 40 jalur dua Bypass  mengadakan me­diasi dengan tim pem­be­basan dari Pemerintahan Kota  (Pemko) Padang di Kantor Kecamatan Kuranji, Kamis (30/7). Menurut Lu­rah Sungai Sapih, Asnawati, sebanyak 18 warga Sungai Sapih yang memiliki ba­ngu­nan di jalur dua By­pass dipanggil untuk mem­beri­kan solusi nantinya.

Maidia Hendri, (39) warga KM 11 Sungai Sapih mengaku, dia memiliki ser­tifikat tanah tetapi sertifikat tersebut tidak dapat di­kuasai, dikarenakan kon­so­li­dasi terkait tanah tersebut telah dimiliki orang lain. Ia meminta kejelasan hak mi­lik­nya untuk dapat diganti rugi oleh Pemko Padang, di mana 30 persen diserahkan kepada pemerintah dan 70 persen miliknya.

“Seandainya yang 70 pe­r­sen hak kami tidak diganti Pemko Padang, tentu kami ti­dak dapat menerima per­lakuan tersebut. Sementara, konsolidasi yang di­upaya­kan sangat berbelit dan ser­ti­f­ikat tidak dapat dikuasai,” ujar Maida.

Kemudian, ia me­nge­luhkan janji pemko terkait bebas biaya alias gratis untuk pengurusan sertifikat dan IMB. “Berdasarkan pe­nga­laman, untuk mengurus IMB dengan luas bangunan 200 meter persegi harus membayar Rp2,5 juta, se­dang­kan untuk pembuatan sertifikat dengan luas tanah 2.200 meter persegi harus membayar Rp15 juta pada tahun 1992,” jelasnya.

Sementara masyarakat Nagari Pauh Sambilan, Ke­lurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, juga berkumpul menanti ke­da­tang­an tim pembebasan jalur dua Bypass. Tokoh ma­sya­rakat, Yarman Datuak Rajo Ibrahim (56) menyatakan, masyarakat secara tegas menolak pembongkaran ba­ngu­nan di jalur 40 Bypass, jika penyelesaian terkait ganti rugi tidak ada kejelasan dari pihak Pemko Padang.

“Masyarakat tidak akan menghalangi pelebaran jalur dua Bypass, selama itu se­suai dengan aturan yang jelas,” kata Yarman.

Ditambahkannya, jika me­mang serius pemerintah untuk memberikan hak ke­pada pemilik tanah, maka saat ini tentu tidak ada kendala dan akan berjalan sesuai ren­cana. “Semenjak tahun 1990 sampai sekarang masyarakat merasa di­bo­hongi oleh pe­merintah. Ada­pun sertifikat, namun kami tidak dapat menguasai se­cara penuh, se­dang­kan janji pe­merintah bahwa 30 persen tanah di­beri­kan kepada pe­m­ko dan 70 persen milik masyarakat tidak di­beri­kan,” ungkapnya. (h/ows/mg-jef)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]