Kepala Daerah Pilihan DPP?


Kamis, 30 Juli 2015 - 19:24:54 WIB
Kepala Daerah Pilihan DPP?

Lidah siapa yang me­ngandung banyak nutrisi seperti vitamin, protein, lemak tak jenuh, mineral, zat besi, dll, maka dialah yang akan dianggap layak sebagai kandidat gubernur. Selanjutnya, jika terpilih nanti, maka melalui dia pulalah  nutrisi-nutrisi itu akan mengalir dan ikut mem­bantu pertumbuhan partai, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Namun barang siapa yang hanya menjulurkan lidah tanpa menyisipkan nutrisi-nutrisi  (hanya PHP) atau justru dianggap hanya akan menularkan banyak penyakit kepada DPP di  kemudian hari, maka harus siap-siap untuk dicoret.

Baca Juga : Innalillahi, Pemilik Radwah Hartini Chairuddin Meninggal Dunia

Zona DPP adalah salah satu zona  “political battle” yang cukup krusial serta mematikan bagi seorang calon kandidat (balon) ke­pala daerah, mulai dari gu­bernur, walikota, ataupun bupati. Jika seorang kan­didat “ramai” di daerah tapi sepi di pusat alias tidak mendapat atensi karena mi­nim impresi dan karena ber­bagai hal lai­nya, maka diper­kirakan Pil­kada tidak akan lagi bisa menjadi zona poli­tik yang nyaman untuk mem­­per­ta­hankan atau me­ning­katkan kapasitas poli­tik­nya.

Dengan kata lain, DPP adalah zona untuk mencari jawaban akhir apakah akan merumput di lapangan atau sekedar  menjadi pemain cadangan  atau malah tidak masuk sama sekali ke dalam “line up”. “To be or not to be?”, itulah salah satu per­tanyaan yang salah satu kun­ci jawabannya ada di DPP (baca: lingkaran elit DPP).

Baca Juga : Pemerintah Perlu Pertimbangkan Kembali Penggabungan Kemendikbud dan Ristek

Dalam perspektif idea­litas politik, apa yang diper­tontonkan oleh calon kan­didat dan DPP partai adalah miniatur  dialektika dan interaksi politik antara pusat dan daerah. DPP partai se­dang memainkan fungsi pen­tingnya sebagai salah satu pi­lar demokrasi penjaga keu­tu­han bangsa, penjaga persa­tuan dan kesatuan ne­gara Indo­nesia (civi­lian­ unity guard).

Secara ideal-funda­men­tal, sudah barang tentu DPP tidak akan menaikan nama-nama kandidat yang justru dikemudian hari  akan me­mi­sahkan daerahnya dari NKRI atau kandidat yang akan mengorganisasi sebuah kekuatan daerah untuk ke­mu­dian  membelot dari cita-cita konstitusi Indo­nesia, misalnya.  Dengan kata lain, dalam bahasa ideologisnya, DPP akan meloloskan calon-calon yang setia kepada ideologi pancasila serta tunduk kepa­da konstitusi Indonesia, bukan sebaliknya.

Baca Juga : Hadapi Terorisme, Indonesia Bisa Adaptasi Strategi CTAP Selandia Baru

Namun disisi lain, secara politik DPP juga sedang menjalankan tugas alaminya  sebagai “vote collector” dan “interest fighter com­mu­nity”.  Sebagai “vote collec­tor”,  DPP harus memas­tikan bahwa kandidat yang diusung adalah kandidat yang akan melebarkan pero­lehan suara partai untuk pemilihan umum men­da­tang, yakni kandidat yang sanggup berjuang dengan kekuasaan dan wewe­nang­nya sebagai kepala daerah untuk meraup sebanyak-banyaknya suara di daerah  dan  mengirim sebanyak-ba­nyaknya legislator ke se­na­yan untuk mem­per­tam­bun kekuatan politik partai di level nasional.

Kemudian, sebagai “inte­rest fighter community”, DPP juga harus bisa memetakan mana kandidat yang akan mendatangkan banyak sum­ber daya kepada partai, baik pra kontestasi maupun pas­ka kontestasi. Kandidat dituntut untuk mengu­ta­makan aktifitas-aktifitas (sebut saja seperti project-project, konsesi-konsesi, peluang-peluang, dll) yang hasilnya akan menambah vitalitas partai, baik di pusat maupun di daerah, teru­tama dalam hal capital resources ).

Baca Juga : Jatim Diprediksi Hujan Usai Gempa Malang M 6,1, BMKG: Waspada Longsor-Banjir

Dalam kacamata ini, maka DPP adalah penye­leksi dan pemilih pertama jauh hari  sebelum KPU dan masyarakat daerah. De­ngan kata lain, KPU daerah dan masyarakat pemilih di daerah adalah penikmat menu hasil racikan DPP. Nah, inilah salah satu dilema pilkada yang akan dan sudah kita lalui. Daerah memulai lembaran baru daerahnya dengan cita rasa oligarkis yang sangat tinggi. Mem­bangun tatanan demokratis dengan bahan-bahan dasar yang sangat klientalistik dan patrimonialistik.

Sayangnya, dua sifat rela­si politik ini (clien­ta­lism­ dan patrimony) justru diga­dang-gadang oleh ekonom sekelas Thomas Pikety, Jo­seph Stigligz, atau Robert Reich sebagai penghalang  terjadinya pemerataan eko­nomi, bahkan  disalahkan oleh Francis Fukuyama da­lam karya terbarunya, ”Poli­ti­cal Order and Political De­cay” sebagai penghalang konsolidasi demokrasi.

Lebih dari itu, Larry Dia­mond malah menye­but­ clien­­­ta­lism­ dan­ patri­mo­ny­ini seba­gai biang keladi “de­mo­cracy reccesion” yang ter­nyata  sudah berlangsung sejak tahun 2006 lalu  di­mana ekses gelombang keti­ga  demokratisasi  sebagai­mana diteoritisasi oleh Hun­ting­ton sudah tidak lagi ber­langsung.

Singkat kata, hidangan pembuka dan penutup boleh saja bercita rasa lokal, begitu pula dengan bumbu-bumbu teknisnya,  tapi hidangan utama tetap menjadi milik DPP,  terutama bahan dasar­nya. Oleh karena rule of game semacam ini sudah ber­lang­sung lama dan tetap dipe­lihara sampai hari ini, maka sejatinya demokrasi di level lokal sudah terdistorsi jauh hari sebelum pesta elekt­oral dimulai.

Jadi akan jauh  lebih baik jika partai-partai poli­tik, mulai dari daerah sampai ke tingkatan DPP, tidak hanya berpatokan pada ke­co­cokan seorang bakal calon kepala daerah dengan DPP Partai pengusungnya,  tapi juga benar-benar menja­dikan kepentingan kemajuan daerah di masa depan seba­gai patokan yang tak kalah utama. Membeberkan kepa­da publik latar belakang pencalonan seorang kan­didat yang bisa diper­tang­gungjawabakan kepada selu­ruh masyarakat pemilih di daerah.  Saya cukup per­caya, langkah ini akan men­jadi salah satu langkah yang sangat penting untuk mem­perbaiki citra partai ke de­pannya. Semoga... ***

 

RONNY P. SASMITA
(Pemerhati Politik)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]