Insiden Tolikara Termasuk Pelanggaran HAM Berat


Jumat, 31 Juli 2015 - 20:13:57 WIB

“Kesimpulan lapangan soal insiden Tolikara, yaitu termasuk pelanggaran HAM berat karena Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) meng­halangi umat beragama lain mela­kukan ibadah dan men­­jalankan ajaran aga­manya,” kata Fadlan.

Dia menjelaskan kesim­pu­lan kedua, insiden Toli­kara sama sekali bukan ka­sus kriminal biasa dan ter­jadi bukan karena spon­tanitas. Namun menurut dia, peristiwa itu diduga ada upaya menciptakan dan me­ngu­sik kehidupan beragama secara sistematis.

“Faktanya massa yang mengepung jemaah Salat Idul Fitri berasal dari tiga titik dan ada suara-suara yang mengomando penye­rangan,” ujarnya.

Fadlan menjelaskan Pre­siden GIDI patut dijadikan tersangka karena tidak meng­in­dahkan dan abai ter­hadap peringatan yang dila­kukan Kapolres Tolikara sehingga insiden itu terjadi.

Kesimpulan keempat, menurut dia, berdasarkan fakta di lapangan, massa GIDI yang berkumpul telah menteror dengan melempar secara langsung ke jamaah shalat Idul Fitri.

“Selain itu massa GIDI melempar batu ke atap seng kios yang membuat suara gaduh untuk membubarkan shalat Idul Fitri,” katanya.

Dia mengatakan kesim­pulan kelima, pembakaran dimulai dari rumah Ketua Dewan Kemakmuran Mas­jid, Sarno yang jaraknya dekat dengan masjid yaitu hanya 20 meter.

Kesimpulan keenam, menurut Fadlan, lahan Mas­jid Baitul Muttaqin memi­liki sertifikat resmi dan hal itu mematahkan anggapan bahwa masjid itu berdiri di atas tanah ulayat.

“Sementara itu kesim­pulan terhadap keberadaan GIDI, telah mengeluarkan surat edaran yang melarang umat Islam melaksanakan Salat Idul Fitri dan mus­limah memakai jilbab,” kata­nya.

Kesimpulan kedua ter­ha­dap GIDI, Surat GIDI adalah asli atau autentik sehingga harus diusut apa maksud dan motifnya. Kepo­lisian menurut dia, harus memeriksa dan menjadikan tersangka penanda tangan surat tersebut.

“Ketiga, patut diduga duga pendeta penandatangan surat GIDI adalah aktor intelektual di balik bencana di Tolikara,” ujarnya.

Keempat, menurut dia, seminar internasional Ke­baktian Kebangkitan Ru­hani (KKR) yang dilak­sanakan 13-19 Juli 2015 tidak berizin padahal diha­diri lebih dari 2.000 peserta di antaranya Israel, Be­landa, dan Papua Nugini. (h/inl)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]