Pemeriksaan Kesehatan Jangan Hanya Formalitas


Jumat, 31 Juli 2015 - 20:16:09 WIB
Pemeriksaan Kesehatan Jangan Hanya Formalitas

Pemeriksaan kesehatan merupakan bagian dari persyaratan yang harus diikuti atau dijalani oleh pasangan calon kepala daerah. Hal itu diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2015. Dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, KPU bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Selanjutnya IDI mengeluarkan rekomendasi rumah sakit mana yang ditunjuk sebagai pelaksananya.

Baca Juga : Dedi Mulyadi Kritisi Kebijakan Pemerintah Soal Alih Fungsi Lahan

Sebagaimana dijelaskan Humas RSUP M Djamil Padang, Gustavianof, pihak rumah sakit telah mem­bentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri dari dokter ahli, dokter umum, dan perawat. Pemeriksaan kesehatan para bakal calon kepala daerah di RSUP M Djamil Padang dipimpin Prof H Nuzirwan Acang DTM&H, SpPD-KHOM, FINASIM.

Tes kesehatan yang dijalani berupa tes urine, rekam jantung, USG abdomen, pemeriksaan fisik seperti penyakit dalam, mata, neurologi, darah dan beberapa pemeriksaan lainnya. Para calon juga diperiksa psikologisnya dan tes narkoba melalui urine dan lainnya.

Baca Juga : DPD RI Serahkan Bantuan Buat Korban Bencana Banjir Bandang NTT

Besar harapan kita, pemeriksaan kesehatan para calon kepala daerah tidak hanya sekedar formalitas semata. Tetapi lebih pada subtansial. Jika si calon memang mengidap penyakit tertentu yang mungkin berbahaya dan dapat mengganggu yang bersangkutan jika kelak berhasil memenangi Pilkada, mesti disampaikan secara jujur. KPU mesti berani berterus terang bahwa calon A, B atau C mengidap penyakit akut yang tidak memungkinkan yang bersangkutan menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Jika dipaksakan lolos, dapat membahayakan jiwa yang bersangkutan dan bisa mengecewakan masyarakat.

Tidak tertutup kemungkinan beberapa  calon juga tidak bersih atau tidak bebas dari penggunaan narkoba. Dan itu terlacak di tes urine. Jika kasus-kasus tersebut ditemukan, sebaiknya KPU bersikap jujur dan tegas dengan mencoret nama yang seperti itu dari proses pencalonan kepala daerah. Memberi jalan atau me­ngizinkan calon yang demikian untuk ikut dalam proses atau tahapan pilkada berikutnya sama saja halnya dengan meracuni anak kemenakan dan generasi muda pada umumnya.

Baca Juga : Ini Cara Cek Pajak Kendaraan Tanpa Perlu Datang ke Samsat

Berikutnya juga dilakukan pemeriksaan psikologis terhadap para calon. Dari tes dan pemeriksaan itu juga diketahui kondisi psikologis  para calon yang sebenar­nya. Mudah-mudahan dari tes psikologis tersebut juga terbaca kebiasaan-kebiasaan negative para calon, seperti  gemar melakukan korupsi, temperamental, atau penakut, lemah jantung, mengecut, rendah diri dan lain sebagainya. (**)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]