Pembangunan Daerah Berbasis SIDa untuk Peningkatan Daya Saing Daerah

Pada tulisan ini, disam­paikan uraian penguatan sistem inovasi daerah yang diintegrasikan ke dalam pembangunan daerah untuk akselerasi peningkatan daya saing.

Baca Juga : PKB: Permintaan Maaf Nadiem ke PBNU Hanya Suaka Politik agar tak Dicopot Presiden

Saat ini, daya saing dae­rah merupakan indikator sangat penting untuk me­nilai kemampuan daerah untuk menciptakan nilai tambah bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan ber­ke­lan­jutan, terutama di tengah-tengah kompetisi antar­provinsi dan negara.

Penentu daya saing an­tara lain tingkat pere­ko­no­mian daerah, ketersediaan  infrastruktur  dan  sumber  daya  alam,  serta  keter­sediaan dan kualitas sumber daya manusia. Salah satu aspek tingkat pere­kono­mian daerah itu adalah va­ria­bel nilai tambah ber­dasarkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), laju pertumbuhan PDRB, dan PDRB per kapita.

Baca Juga : Bantah Ada Klaster Covid-19 Usai Maulid, Habib Rizieq: Saya Kena dari Bandara Soetta

Peranan Sistem Inovasi Daerah

Pada umumnya, motor pembangunan daerah ada­lah pemerintah daerah de­ngan kebijakan, sistem, pro­gram dan anggaran pem­bangunannya.

Baca Juga : Pemerintah Upayakan Pencarian 53 Awak Kapal Selam Nanggala 402

Pembangunan daerah untuk meningkatkan daya saing dalam waktu lebih singkat, terarah, dan ber­kelanjutan dapat dibantu dengan sistem inovasi dae­rah. Dengan framework sis­tem inovasi daerah, saat ini, beberapa daerah telah me­laksanakan pembangunan dengan melibatkan lebih banyak pihak yang ber­sinergi sesuai kompetensi dan kapasitasnya.

Hal-hal tersebut dapat dicapai karena penerapan inovasi untuk peningkatan daya saing dan ekonomi daerah dilakukan dengan sistem yang komprehensif, terintegrasi, intensif, dan berkelanjutan. Sinergi di­sini berarti ada komoditas atau produk unggulan da­erah yang telah ditetapkan untuk dikembangkan dan diinovasi bersama-sama oleh berbagai sta­keholder sehingga nilai tambah dan kapasitas pro­duk­sinya dapat di­ting­­katkan untuk meningkatkan PDRB.

Baca Juga : Mau Mudik Pakai Kendaraan Pribadi? Simak Dulu Syaratnya

Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Untuk implementasi Sis­tem Inovasi Daerah (SIDa), pemerintah telah me­ner­bitkan Peraturan Bersama Menristek No. 3/2012 dan Mendagri No. 36/2012 ten­tang penguatan sistem ino­vasi daerah. Menurut pera­turan itu, inovasi merupakan im­plementasi litbang, pe­re­kayasaan, dan pengoperasian Iptek baru atau cara baru dari Iptek yang ada ke bentuk produk atau ke dalam proses produksi.

Sistem inovasi daerah dikenal sebagai sistem yang melaksanakan seluruh pro­ses  tumbuhkembang inovasi yang dilakukan antarinstitusi. Antarinstitusi itu meliputi pemerintah, pemda, lembaga litbang dan diklat, perguruan tinggi, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, indus­tri, dan masyarakat.

SIDa berisi himpunan pe­laku, kelembagaan, jari­ngan, kemitraan, hubungan in­te­raksi dan proses pro­duktif di daerah yang mem­pengaruhi arah per­kem­ba­ngan dan kece­patan inovasi dan difusinya serta proses pembelajaran, yang men­cakup basis Iptek, basis pro­duksi, serta pe­manfaatan dan difusinya dalam ma­sya­ra­kat.

Penguatan SIDa me­ru­pa­kan proses untuk mem­per­kuat pengelolaan sistem ino­vasi dalam rangka pe­ning­katan daya saing daerah. Framework penguatan SIDa ter­diri dari penetapan ke­bi­ja­kan penguatan SIDa (ke da­lam roadmap penguatan SIDa, RPJMD, dan RKPD), pe­nataan unsur-unsur dan pe­ngem­bangan SIDa, pem­ben­tukan tim koordinasi, pelak­sanaan koordinasi, pe­la­k­sanaan pembinaan dan pe­nga­wasan, penganggaran, dan pelaporan hasil pelak­sa­na­an tahunan.

Kebijakan penguatan SI­Da­ secara nasional ditetap­kan oleh Kemenristek dan Ke­­mendagri. Di provinsi dan­ kab./kota, itu ditetapkan oleh gubernur, sedangkan di kab./kota oleh bupati/wali­ko­ta.

Tim Koordinasi SIDa

SIDa mempunyai tim ko­or­dinasi provinsi dan kab./ko­ta yang bertugas me­ngin­te­g­rasikan Roadmap Pe­ngua­tan SIDa dan Rencana Ak­si Daerah masing-masing ke­ dalam dokumen RPJMD dan RKPD (Rencana Ke­gia­tan Pembangunan Dae­rah).

Tim koordinasi di pro­vinsi dan kab./kota terdiri dari pengarah (kepala dae­rah), penanggung jawab (sek­da), ketua dan sekretaris (Bappeda atau Balitbangda), dan anggota terdiri dari ke­pa­la dinas/badan dan lem­baga lainnya yang terkait. Tim ini dibentuk dan dite­tapkan melalui SK kepala daerah.

Tim koordinasi melak­sanakan proses sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi se­mua kebijakan penguatan SIDa dengan mengi­den­tifi­kasi dan menginventarisasi kebijakan penguatan SIDa, menganalisis potensi sinergi kebijakan penguatan SIDa, dan, kemudian, me­ngin­tegrasikan kebijakan-kebi­jakan antarkab./kota dan antara pemda-pemerintah.

Penataan Unsur dan Pengembangan SIDa

Penataan unsur-unsur SIDa dilakukan secara ke­lem­bagaan dengan me­ning­katkan kapasitas dan siner­gitas inovasi lembaga, me­lalui jaringan dengan me­ningkatkan komunikasi, dan mobilisasi dan optimalisasi sumber daya untuk sinergi antarlembaga, dan, kemu­dian, melalui sumber daya dengan meningkatkan daya dan nilai gunanya.

Penataan kelembagaan SIDa dilakukan pada: (1). Lembaga/organisasi dengan membentuk, memperkuat, dan men­si­ner­gi­kan institusi pe­merintah, pemda, lem­baga kelit­ba­ngan dan diklat, lembaga pe­nun­jang inovasi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat, (2). Peraturan (ketentuan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDa) dengan membuat ba­ru, merubah, dan/atau men­cabutnya, dan (3). Norma/etika/budaya (nilai-nilai profesionalisme untuk kon­disi kondusif pe­nguatan SIDa) dengan cara me­ning­katkan pro­fesio­nalis­me dan memasukkan nilai-nilai so­sial pada pe­nguatan SIDa.

Siklus proses tahapan pe­nguatan SIDa dimulai da­ri komitmen, pemetaan, pe­nyusunan strategi, dan pilot action, dan diteruskan de­ngan program ke­berlan­jutan.

Pengembangan SIDa di­la­kukan menteri dan kepala daerah yang didelegasikan kepada tim koordinasi yang meliputi pembangunan ko­mit­­men dan kon­sen­sus unsur SI­Da,­ pemetaan po­ten­si dan ana­lisis SI­Da, dan pem­ber­lanjutan pe­ngua­­tan SIDa berdasarkan ha­sil evaluasi pelaksanaan pe­nguatan SIDa. Hasil eva­lua­si ini menjadi acuan un­tuk­ RKPD tahun be­rikut­nya.

Roadmap Penguatan SIDa

Roadmap Penguatan SI­Da merupakan dokumen perencanaan untuk pe­ngua­tan SIDa yang akan diin­te­gra­sikan ke dalam RPJMD. Terdapat hubungan yang erat antara dokumen ini dengan berbagai dokumen peren­canaan pembangunan nasio­nal, provinsi, kab./kota, dan RKPD.

Dokumen roadmap itu me­muat isi antara lain kon­di­si saat ini, tantangan dan pe­luang, kondisi yang akan di­capai, arah kebijakan dan stra­tegi penguatan, fokus dan program prioritas, dan ren­cana aksi penguatan SIDa.

Umumnya untuk pem­bangunan daerah, RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) menjadi pedoman untuk penyusunan RPJMD 5 tahu­nan yang kemudian dija­barkan ke dalam RKPD untuk diimplementasikan setiap tahunnya.

Sistem Inovasi Daerah menggunakan RPJPD juga sebagai pedoman untuk pe­nyu­sunan Roadmap Pe­ngu­a­­tan SIDa yang kemudian dijabarkan ke bentuk Ren­cana Aksi Daerah.

Roadmap Penguatan SI­Da disusun untuk menga­komodasi seluruh program dan kegiatan rencana aksi yang didanai dari berbagai sumber APBN, APBD pro­vinsi, kab., dan kota, serta pendapatan lainnya.

Di dalam rencana aksi ini dijelaskan peranan peme­rintah, pemda, dunia usaha, perguruan tinggi, dan stake­holder lainnya dalam SIDa untuk menaikkan daya saing daerah melalui peningkatan nilai tambah dan kapasitas produksi komoditas atau produk unggulan daerah.

Nah, untuk pem­ba­ngu­nan daerah berbasis SIDa, berdasarkan peraturan di atas, Roadmap Penguatan SIDa harus diintegrasikan ke dalam RPJMD, dan rencana aksi daerah diintegrasikan ke dalam RKPD. Dengan demikian, pembangunan daerah berbasis Sistem Ino­vasi Daerah dapat dim­ple­mentasikan setiap tahunnya secara berkelanjutan.

Sistem Inovasi Daerah Sumbar

Se­cara umum, di Su­matera Barat, telah banyak inovasi dihasilkan oleh para inovator, lembaga riset, lem­baga pendidikan, perguruan tinggi/universitas, industri dan dunia usaha itu sendiri. Namun, inovasi yang banyak ini masih harus diinten­sifkan ke dalam proses pro­duksi agar lebih ber­kon­tribusi terhadap pe­ning­katan daya saing untuk pe­ningkatan ekonomi daerah.

Untuk itu, Sumbar me­mer­lukan penerapan sistem inovasi daerah yang kom­prehensif, terintegrasi, ber­kelanjutan, intensif dan ter­jamin mutunya. Kebutuhan ini mesti diinisiasi dan di­siapkan oleh Pemprov dan pemkab/pemko dengan me­libatkan para stakeholder terkait. Sistem inovasi da­erah yang telah ditetapkan akan jadi pedoman bagi aparat pemda, dunia usaha, lembaga pendanaan, uni­versitas, balai litbang, dan stakeholder lainnya untuk ikut berkontribusi pada pembangunan daerah.

Mudah-mudahan, de­ngan tulisan ini, diharapkan para calon kepala daerah mau memasukkan tema pe­ningkatan daya saing daerah sebagai program kerja ung­gulannya untuk memajukan provinsi, kabupaten, dan kota di Sumbar. ***

UYUNG GATOT S. DINATA
(Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Sumbar)