Kasus Ketua DPRD Padang Diusulkan ke Ranah Hukum

Politisi senior Partai Hanura di Padang ini juga menepis anggapan langkah yang dilakukan jajaran BK sesuai dengan aturan dan tidak menyerobot tugas pi­hak lain. Namun, ia belum bisa mengomentari apa ala­san BK DPRD mere­komen­dasi­kan masalah ini ke ranah hukum.

Baca Juga : Hendri Septa Lepas 30 Pejabat Eselon III Pemko Padang Ikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator

“BK telah memiliki ke­sim­pulan terhadap kasus ini, dan akan kami  minta untuk di-Banmus-kan kepada pim­pinan DPRD. Jadi seyo­gya­nya rekomendasi ini, akan dibacakan nanti sewaktu paripurna, bukan di­ung­kap­kan secara bebas sebelum paripurna,”ucapnya.

Terkait,  adanya anggota BK yang telah mem­bocor­kan rekomendasi tersebut,  Yendril tidak terlalu me­nang­gapi. Menurutnya reko­mendasi BK secara resmi nantinya akan dibacakan sewaktu paripurna. Namun ini tentu harus di jad­wal­kan  terlebih dahulu.

Baca Juga : PLTU Teluk Sirih Disiapkan Pemko Padang untuk Ketersediaan Energi Listrik Bagi Investor

Menanggapi langkah BK DPRD Padang yang me­milih untuk mencari tahu sendiri soal ini tapi akhir tetap melimpahnya ke pe­ne­gak hukum, pengamat Po­litik dari IAIN Imam Bonjol M. Taufik justru balik ber­tanya terkait me­kanisme yang digunakan oleh BK DPRD Kota Pa­dang dalam menyikapi per­masalahan ini.

”Apa kewenangan BK melakukan penyelidikan dalam kasus ini. Padahal ini kan kasus pidana murni tapi kenapa tidak sedari awal diserahkan kepada pihak kepolisian. Kenapa BK ti­dak menunggu saja hasil dari proses hukum yang ber­jalan,” katanya  Minggu(2/8). (h/ade)

Baca Juga : Jadwal Shalat untuk Kota Padang dan Sekitarnya Minggu 28 Februari 2021