LSM Bahas Potensi Kecurangan Pilkada


Senin, 03 Agustus 2015 - 19:57:03 WIB
LSM Bahas Potensi Kecurangan Pilkada

“Jika awalnya sudah di­war­­nai dengan keti­dak­juju­ran, maka pemimpin yang diha­dirkan juga tidak akan ber­integritas. Ten­tunya yang akan merasakan dam­pak tersebut masyarakat itu sen­diri, “ ujarnya saat rapat per­siapan deklarasi Pakta Inte­gritas Pilkada bersama LBH Padang, KPMM dan Ko­misi Informasi, di kantor PBHI Kota Padang, Senin (3/8).

Baca Juga : Bekas Atom Center Padang Disulap jadi Penampungan Anak Yatim

Dampak tersebut ten­tunya akan dirasakan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama, selama masa kepemimpinannya lima tahun ke depan. Un­tuk itu, sejumlah LSM, akan mendorong pakta integritas yang melibatkan semua pihak.  Setidaknya langkah ini, dapat menga­wali komit­men bersih se­mua pihak.

Dalam diskusi tersebut juga disampaikan, tanggal 27 Agustus mendatang ren­ca­nanya akan diundang para calon, partai politik, penyelenggara atau KPU, birokrat (Aparatur Sipil Negara) dan TNI, Polri un­tuk menandatangani komit­men Pilkada jujur dan berin­tegritas tersebut.

Baca Juga : Curah Hujan Tinggi, Perumda AM Kota Padang Imbau Warga Gunakan Air Seperlunya

“Yang akan menjadi poin pak­ta integritas nan­tinya, ko­mitmen bersih dari calon, pi­hak penye­lenggara. Untuk meng­hin­dari politik uang, kam­panye hitam serta ne­tra­­li­tas birokrat. Termasuk ju­ga transparansi anggaran,” ujar­nya.

Sementara itu Koor­di­na­­­tor Lembaga Anti Ku­rup­­si Integritas, Arif me­nam­­bah­kan, belajar dari per­­­helatan berbagai Pemilu di Sumbar, permainan cu­rang sejumlah pihak masih ber­­peluang terjadi dalam per­­laksanaan Pilkada kali ini.

Dalam pelaksanaan, ada­ beberapa ruang yang bisa ber­potensi terjadi per­soalan. Ten­­tunya perlu do­ro­ngan in­tegritas pelak­sanaan. Mu­lai dari keinde­pendenan pihak penye­lenggara, se­per­ti KPU, Ba­w­as­lu dan Pan­was.

“Untuk calon, mahar politik, kampaye hitam, transparansi dana kampaye. Regulasi KPU yang tidak menjangkau orang-orang di luar calon yang berpotensi sebagai donatur untuk me­me­nangkan salah satu ca­lon, ini yang mesti diawasi,” ulasnya.

Ini diperparah, dengan ada­nya beberapa persoalan re­gulasi yang sengaja dibuat un­tuk kepentingan. Teru­ta­ma soal dana kampaye yang di­biayai APBD. Ter­masuk regulasi soal trans­paransi dana kampaye ada ruang pelanggaran, karena tidak diatur sedetail mung­kin.

Sementara itu, Direktur Konsersium Pengem­ba­ngan Masyarakat Madani, Zainal Abadi mengatakan, saat ini saja, penggunaan alat peraga kampaye sudah masif dan merusak kein­dahan kota.

“Belajar dari penga­la­man sebelumnya, banyak pe­langgaran terjadi. Namun ti­dak ada yang berani me­nyam­­paikannya. Untuk itu, ke­lompok masyarakat mes­ti berperan dalam menga­wal­ Pilkada. Ketika ada pe­lang­­garan silahkan di foto dan diadukan ke Posko ki­ta,” pungkasnya. (h/mg-rin)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]