LSM Bahas Potensi Kecurangan Pilkada


Senin, 03 Agustus 2015 - 19:57:03 WIB

“Jika awalnya sudah di­war­­nai dengan keti­dak­juju­ran, maka pemimpin yang diha­dirkan juga tidak akan ber­integritas. Ten­tunya yang akan merasakan dam­pak tersebut masyarakat itu sen­diri, “ ujarnya saat rapat per­siapan deklarasi Pakta Inte­gritas Pilkada bersama LBH Padang, KPMM dan Ko­misi Informasi, di kantor PBHI Kota Padang, Senin (3/8).

Dampak tersebut ten­tunya akan dirasakan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama, selama masa kepemimpinannya lima tahun ke depan. Un­tuk itu, sejumlah LSM, akan mendorong pakta integritas yang melibatkan semua pihak.  Setidaknya langkah ini, dapat menga­wali komit­men bersih se­mua pihak.

Dalam diskusi tersebut juga disampaikan, tanggal 27 Agustus mendatang ren­ca­nanya akan diundang para calon, partai politik, penyelenggara atau KPU, birokrat (Aparatur Sipil Negara) dan TNI, Polri un­tuk menandatangani komit­men Pilkada jujur dan berin­tegritas tersebut.

“Yang akan menjadi poin pak­ta integritas nan­tinya, ko­mitmen bersih dari calon, pi­hak penye­lenggara. Untuk meng­hin­dari politik uang, kam­panye hitam serta ne­tra­­li­tas birokrat. Termasuk ju­ga transparansi anggaran,” ujar­nya.

Sementara itu Koor­di­na­­­tor Lembaga Anti Ku­rup­­si Integritas, Arif me­nam­­bah­kan, belajar dari per­­­helatan berbagai Pemilu di Sumbar, permainan cu­rang sejumlah pihak masih ber­­peluang terjadi dalam per­­laksanaan Pilkada kali ini.

Dalam pelaksanaan, ada­ beberapa ruang yang bisa ber­potensi terjadi per­soalan. Ten­­tunya perlu do­ro­ngan in­tegritas pelak­sanaan. Mu­lai dari keinde­pendenan pihak penye­lenggara, se­per­ti KPU, Ba­w­as­lu dan Pan­was.

“Untuk calon, mahar politik, kampaye hitam, transparansi dana kampaye. Regulasi KPU yang tidak menjangkau orang-orang di luar calon yang berpotensi sebagai donatur untuk me­me­nangkan salah satu ca­lon, ini yang mesti diawasi,” ulasnya.

Ini diperparah, dengan ada­nya beberapa persoalan re­gulasi yang sengaja dibuat un­tuk kepentingan. Teru­ta­ma soal dana kampaye yang di­biayai APBD. Ter­masuk regulasi soal trans­paransi dana kampaye ada ruang pelanggaran, karena tidak diatur sedetail mung­kin.

Sementara itu, Direktur Konsersium Pengem­ba­ngan Masyarakat Madani, Zainal Abadi mengatakan, saat ini saja, penggunaan alat peraga kampaye sudah masif dan merusak kein­dahan kota.

“Belajar dari penga­la­man sebelumnya, banyak pe­langgaran terjadi. Namun ti­dak ada yang berani me­nyam­­paikannya. Untuk itu, ke­lompok masyarakat mes­ti berperan dalam menga­wal­ Pilkada. Ketika ada pe­lang­­garan silahkan di foto dan diadukan ke Posko ki­ta,” pungkasnya. (h/mg-rin)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 23 Februari 2020 - 18:19:53 WIB

    Bantu Pendidikan Anak Kurang Mampu, Wawako Padang Hendri Septa Ternyata Pernah Dirikan LSM

    Bantu Pendidikan Anak Kurang Mampu, Wawako Padang Hendri Septa Ternyata Pernah Dirikan LSM PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Kini nama Hendri Septa, B.Bus (Acc), MIB sudah sangat akrab didengar, terlebih sosoknya yang saat ini menjabat sebagai Wakil Walikota Padang. Bahkan sebelum menjabat, putra dari politisi Sumbar Mu.
  • Selasa, 19 Januari 2016 - 04:03:23 WIB
    Anggap Pelaksana Proyek Lalai

    LSM Pelindas Demo di DPRD

    PADANG, HALUAN — Se­jumlah orang dari LSM Pe­lindas (Peduli Lingkungan Andalas) berunjuk rasa di DPRD Sumbar, Senin (18/1). Melalui DPRD, mereka mendesak agar PT “VM” di-blacklist sebagai pe­lak­sana proyek karena .
  • Sabtu, 16 Januari 2016 - 03:16:03 WIB
    Tuntut Kejelasan Bobot Proyek Pelebaran Jalan

    LSM Pelindas Datangi Balai Besar Jalan Nasional II

    LSM Pelindas Datangi Balai Besar Jalan Nasional II PADANG, HALUAN — Se­kitar 20 orang anggota Lem­baga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Lingkungan Bumi Andalas (Pelindas), berunjuk rasa di Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Sumatera Barat di Padang, Jumat (15.
  • Selasa, 05 Januari 2016 - 03:44:14 WIB

    LSM Pekat Minta Oknum BK DPRD Diusut

    PADANG, HALUAN — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat Indonesia Bersatu) Provinsi Sumatera Barat, Senin (4/1), mendatangi gedung DPRD Kota Padang. Mereka, menuntut Ketua dan Anggo.
  • Senin, 10 Agustus 2015 - 18:58:50 WIB

    LSM Pelindas Orasi di Kantor Gubernur dan DPRD

    TUNTUT PENCABUTAN IZIN PT. AWL

    PADANG, HALUAN  – Puluhan orang yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Lingkungan Bumi Andalas (LSM Pelindas) berorasi di depan kantor Biro Pemerin.


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]