Gubernur Sumut dan Istri Ditahan KPK


Senin, 03 Agustus 2015 - 20:14:10 WIB

Evi yang mengenakan gamis hitam bermotif kembang yang dipadukan dengan kerudung warna hijau juga enggan menjawab pertanyaan media saat ditanya apakah siap ditahan.

Gatot dan Evi diperiksa dalam kasus dugaan suap kepada 3 hakim dan 1 panitera Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan. Mereka keluar dari Gedung KPK sekitar pukul 21.10 WIB dengan mengenakan baju tahanan KPK berwarna oranye.

Gatot ditahan di rumah ta­hanan Klas I Cipinang, sedangkan Evi di rumah tahanan KPK, masing-masing untuk 20 hari pertama. Kepala Bagian Pem­beritaan dan Publikasi KPK Priharsa mengatakan, penahanan keduanya dilakukan setelah pe­nyidik mem­pertimbangkan ala­san obyektif dan subyektif.

“Kalau obyektif itu seperti sangkaan dengan ancaman hu­kuman di atas lima tahun. Kalau subyektif itu seperti di­kha­watir­kan melarikan diri, menghi­lang­kan bu­k­ti, dan lain-lain,” kata Priharsa.

Gatot dan Evi ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (28/7/2015). Keduanya diduga me­langgar Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pem­berantasan Tindak Pidana Korup­si jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Dalam pengem­bangan kasus­nya, KPK menduga Gatot dan Evi sebagai pihak penyuap hakim PTUN Medan.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK di Gedung PTUN Medan, 9 Juli. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap M Yagari Bhastara alias Gerry, pengacara di Kantor Hukum OC Kaligis dan Partner. Gerry diduga menyuap tiga hakim PTUN Me­dan, yaitu Tripeni Irinto Putro, Amir Fauzi, dan Dermawan Ginting, serta seorang panitera, Syamsir Yusfan.

Gerry adalah pengacara yang mewakili Ahmad Fuad Lubis, pegawai pada Pemerintah Pro­vinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) yang menggugat Kejak­saan Tinggi Sumut. Gugatan ke PTUN Medan ini berkaitan dengan surat perintah pe­nye­lidikan yang dikeluarkan Kejak­saan Tinggi Sumut atas dugaan penyalahgunaan wewenang ber­kaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial di Pemprov Sumut.

Gerry diduga hanya men­jalankan perintah atasannya untuk menyuap hakim PTUN Medan agar gugatannya dimenangkan. Dalam kasus ini, KPK juga men­jerat OC Kaligis sebagai ter­sangka.

Kasus ini diduga berawal dari gugatan Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Ahmad Fuad Lubis di PTUN Medan. Ahmad Fuad yang tak lain adalah anak buah Gatot tersebut mengajukan gugatan ke PTUN berkaitan dengan pe­ngujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam melakukan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Daerah Bawahan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2013.

Terkait gugatan tersebut, Ma­jelis Hakim PTUN Medan yang dipimpin Tripeni Irianto Putro sudah mengabulkan gugatan Pem­­­­prov Sumut pada Selasa, 7 Juli 2015. Gugatan Pemprov Sumut dikabulkan Hakim PT­UN Medan dengan Nomor: 25/G/2015/PTUN-Medan, yang diberikan kepada Kuasa Peng­gugat (Pemprov Sumut) OC Kaligis, Rico Pandeirot, Julius Irwansyah, Yagari Bhastara (Ge­ri), Guntur, Anis Rifal, dan R Andika.

Atas putusan tersebut, diduga pihak PTUN menerima uang suap yang diberikan melalui anak buah OC Kaligis, Geri. Saat pe­nye­rahan uang tersebut, Geri ditang­kap bersama empat orang yang terdiri dari tiga hakim dan seo­rang panitera di Kantor PT­UN Medan. Empat orang tersebut yakni, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Tripeni Irianto Putro, Hakim PTUN Amir Fauzi dan hakim Dermawan Ginting, serta Pani­tera PTUN Medan, Syamsir Yus­fan. Sama seperti Geri, empat orang ini pun sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Segera Nonaktif

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya tengah mempercepat pengurusan surat non-aktif Gubernur Su­matera Utara Gatot Pujo Nug­roho. Tjahjo mengatakan pe­ngurusan surat ini di­maksudkan agar skema keuangan daerah di Sumatera Utara tak terganggu.

“Makanya saya minta diper­cepat. selama beliau, belum terdakwa kan masih bisa buat surat. Ini harus segera dise­lesaikan dengan baik agar pe­merintahannya tidak terganggu penyerapan anggarannya,” kata Tjahjo di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (3/8).

Tjahjo mengatakan penetapan status tersangka sebenarnya ma­sih memperbolehkan Gatot men­jabat sebagai Gubernur Suma­tera Utara. Namun agar sang gubernur bisa berkonsenterasi pada per­karanya, lanjut Tjahjo, Gatot bakal diberhentikan sementara. “Berdasarkan Undang-undang pemberhentian sementara ini dilakukan jika Gatot ditahan dan mengikuti persidangan,” kata Tjahjo.

Sebelumnya, Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya tak perlu menunggu proses peradilan untuk menonaktifkan Gubernur Su­matera Utara Gatot Pujo Nug­roho, yang telah ditetapkan seba­gai tersangka atas perkara dugaan suap hakim Pengadilan Tata Usa­ha Negara. Tjahjo menje­las­kan penonaktifan ini juga bisa di­lakukan tanpa Surat Ke­pu­tusan.

“Jadi tidak perlu persidangan, kalau dia ditahan saya akan me­ngeluarkan pemberhentian,” ucap Tjahjo.

Penonaktifan ini mengacu pada Pasal 65 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi, kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur pada ayat 1 dan 2.

Sementara itu, pem­ber­he­n­tian sementara dengan surat keputusan baru akan dilakukan setelah status Gatot naik menjadi terdakwa. Hal tersebut ada dalam Pasal 83 UU Pemda. Pe­ngang­katan pelaksana tugas pun diatur dalam Pasal 86 UU yang sama. (kom/tem/met)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]