Terdakwa Mengaku Pernah Diperas Jaksa


Selasa, 04 Agustus 2015 - 19:11:42 WIB

Terdakwa Kenedi dan Fahmizal, dalam sidang ke­marin, membacakan sendiri pledooinya tanpa didam­pingi oleh Penasehat Hu­kum (PH). Sementara itu, Rio De Ronsard, Wendriko dan Danurlina, selain dari PH, juga membuat sendiri pembelaannya.

Dalam pembelaan yang dibacakan oleh Kenedi, terdakwa ini sempat me­nangis sambil mengutarakan isi hatinya. Menurutnya, Kasi Pidsus yang sekaligus sebagai penuntut dalam ka­sus ini, Raden Isyunianto, selalu merongrong atau me­ngancam serta menakuti-nakuti. Bahkan akan me­men­jarakan pejabat Kota Padang Panjang.

“Banyak pejabat yang dijebloskan ke penjara se­perti saya sendiri. Kemu­dian, banyak pejabat-pejabat yang tidak sanggup melayani permintaan-permintaan dari pihak Kejaksaan, memilih mengundurkan diri dari jabatan yang diembannya,” ujar Kenedi dihadapan ma­jelis hakim yang diketuai Asmar, dengan anggotanya, Fahmiron dan Perry Des­marera.

Selain itu, Kenedi me­nam­bahkan, penggunaan sistem SPSE melalui LPSE, tidaklah diwajibkan secara 100 persen. Hal ini disebab­kan karena proses pelala­ngan dilaksanakan pada 2011. Sehingga apabila ter­jadi kesalahan dalam proses pelelangan tersebut, bukan­lah merupakan suatu per­bua­tan melawan hukum dalam hukum pidana. Me­lain­kan, merupakan proses hukum administrasi negara.

“Jadi, dalam proses pele­l­angan sampai penetapan pemenang, belum ada keru­gian negara, atau tindakan pidana,” tegasnya.

Selanjutnya terang Ke­nedi, bahwa buku sudah lulus uji kelayakan 100 per­sen. Sehingga tidak dapat dikatakan adanya kerugian negara sesuai kontrak senilai Rp1,5 miliar.”Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 huruf b UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah de­ngan UU No 2 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsurnya ti­dak terpenuhi. Sehingga terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum,” beber Kenedi.

Sementara itu Rimaison Syarif cs, selaku PH dari Rio De Ronsard dan Wendriko B mengatakan bahwa, dalam persidangan terbukti pada saat tahap evaluasi, akun panitia lelang terkunci. Hal ini disebabkan adanya akun lain selain panitia lelang yang melakukan perubahan jadwal lelang.

“Hal ini diketahui oleh panitia lelang pada saat pe­nyi­dikan,” sebut PH Ri­maison.

Rimaison mengungkap­kan, dalam summary report tersebut ternyata ditemukan beberapa fakta yang mung­kin menjadi jawaban dari beberapa kejanggalan yang dihadapi oleh panitia selama melaksanakan proses pelal­ngan elektronik. Hal ini tidak disadari oleh panitia sebelum diperlihatkannnya summary report tersebut.

Sementara itu, dalam pledooi yang dibacakan lang­sung oleh Rio De Ron­sard dan Wendriko disebut­kan, bahwa dalam proses pelelangan, semua tindakan yang dilakukan panitia pada saat itu sudah sesuai dengan aturan. Yaitu, Perpres No­mor 54 Tahun 2010 me­ngengai Pengadaan Barang dan Jasa dan aturan-aturan pelaksanannya.

“Panitia pada saat itu sudah sesuai dengan pema­haman kami mengenai Pe­ngadaan BJ yang diatur de­ngan Penpres no 54 tahun 2010 mengenai Pengadaan BJ dan aturan-aturan pelak­sanaannya.

Panitia selalu bersama-sama dan meng­utamakan asas musyawarah kepani­tiaan. Selain itu, pa­nitia secara tidak langsung telah melakukan penghe­matan uang negara Rp. 400 juta, yang merupakan margin dari total HPS terhadap nilai penawaran penyedia pe­menang lelang,”

Kasus ini berawal dari adanya Dana Alokasi Khu­sus (DAK) tahun anggaran 2010 di Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang. Dana ini untuk pelaksanaan ke­giatan pengadaan buku pe­ngayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk SD di Kota Padang Panjang.

DAK bidang pendidikan tahun 2010 di Disdik Padang Panjang sebesar Rp6,1 mi­liar. Sedangkan untuk kegia­tan pengadaan buku penga­yaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik SD sebesar Rp1,9 miliar. (h/hel)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]