Ninik Mamak dan Bundo Kanduang Difungsikan

Untuk peran mamak ka­ta M Sayuti saat ini mulai hilang di tengah masyarakat. Penghargaan kepada mamak sudah mulai hilang dari Minangkabau. "Kita tentu tidak ingin hal ini terjadi, maka perlu peran pemimpin yang punya visi yang jelas untuk membangkitkan hal ini," paparnya.

Baca Juga : Politik dan Etika Berkelindan dalam Pengisian Jabatan Wawako Padang

Perhatian ini ujar Sayuti, bisa diwujudkan untuk mem­­berikan kesejahteraan ke­pada ninik mamak apa­pun bentuknya. "Harus ada penghargaan kepada ninik mamak, saat ini peran mere­ka terkesan belum dihargai," imbuhnya.

Dilanjutkan Sayuti, keti­ka ninik mamak kembali berfungsi, hukum adat akan bisa dihidupkan kembali di Minangkabau. "Sekarang hukum pemerintah terkesan sudah tumpul, banyak yang tidak lagi patuh dengan hukum dan aturan yang ada. Di sinilah peran ninik ma­mak dengan hukum adatnya untuk kembali membang­kitkan hal ini," terangnya.

Baca Juga : Jangan Terlalu Bersedih Jika Kamu Dihinakan

Hal hampir senada di­ucapkan Ketua Bundo Kan­duang Sumbar Raudha Tha­ib. Menurutnya pemimpin Sumbar ke depan harus mem­­­perhatikan ninik ma­mak, bundo kanduang dan dapat mengembalikan adat istiadat di Minangkabau.

Khusus untuk Bundo Kanduang kata Raudha, pemerintahan mendatang memang harus mem­per­hatikan kesejahteraannya. Meski pemimpin adalah penghulu namun peran pe­rempuan di pemerintahan tak terbantahkan.

Baca Juga : Mengapa Isu Presiden 3 Periode Kembali Berhembus?

"Saat ini antara limbago yang secara turun temurun terasa dipinggirkan oleh lembaga yang dibentuk," terangnya.

Pemimpin nantinya ha­rus dapat menyatukan peran ini kembali sehingga adat istiadat dapat kembali dite­gakkan di Sumbar. "Perem­puan sebagai limpapeh rumah nan gadangmerupakan awal dita­nam­kan nilai-nilai kepada anak-anak yang nantinya akan menjadi gene­rasi penerus di Minangkabau. jadi, hargai lah bundo kanduang dan sejahterakanlah," tegasnya.

Baca Juga : Perang Inovasi dalam Era Disrupsi

Sementara itu Ketua Majelis Ulama (MUI) Sumbar, Syamsul Bahri Khatib berharap agar pe­mimpin Sumbar mendatang bisa memajukan Sumbar dari semua aspek kehidupan.

"Harus bisa memajukan Sum­bar terutama dalam menjalankan Adat Basandi Syarak, Sayarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Karena saat ini terasa sudah memudar dalam kehidupan mas­ya­rakat Minangkabau," ujarnya.

Ditambahkan Ketua MUI, pemimpin Sumbar mendatang harus bisa memunculkan ide-ide dan terobosan yang mense­jahte­rakan rakyat. "Untuk kerukunan kita di Sumbar itu sangat baik buktinya tidak ada gesekan-gesekan antar umat beragama di Sumbar. Namun, jangan berpuas hati hendaknya para pemimpin saat ini karena ke depan harus ada terobosan dari pemimpin agar hal ini tetap terjaga," tutupnya.

Sementara itu, Wali Nagari Koto Baru kec. Kubung Kabu­paten Solok Afrizal Khaidir Ma­lin Batuah mengharapkan Guber­nur mendatang tak hanya men­dorong percepatan pembangunan yang bersifat fisik namun yang terpenting juga mendorong pem­bangunan yang bersifat nonfisik. "Kalau pembangunan fisik itu hanya bersifat normatif, selagi ada anggaran bisa dibangun. Yang sulit itu membangun mental masyarakat," kata Afrizal Khaidir.

Pihaknya sampai menegaskan demikian lantaran, melihat realita dan fenomena yang berkembang di tengah masyarakat pada hari ini, banyak persoalan dan kasus yang terjadi di tengah masyarakat Minangkabau yang telah men­coreng jati diri orang Minang yang beradat yang berpegang pada falsafah adat basandi syara'-syara' basandi kitabullah. "Ini adalah tantangan bagi kandidat Guber­nur mendatang, apakah mereka nanti akan membiarkan Minang ini tinggal kabaunya saja. Jadi hanya sekedar retorika saja," katanya.

Sementara itu wali nagari Garabak Data Kecamatan Tigo Lurah Fardinal berharap Guber­nur mendatang mengupayakan percepatan pelepasan daerah tertinggal. Karena seperti halnya nagari Garabak Data, hingga saat ini masih berkutat dengan keter­tinggalan. Sementara pemerintah kabupaten Solok hingga saat ini terus berupaya agar nagari yang berbatasan lansung dengan kabu­paten Dharmasraya itu dapat disejajarkan dengan nagari lain di daerah itu.

Namun kata Fardinal, upaya itu ternyata belum cukup, semen­tara sejak Bupati sebelumnya upaya itu juga telah dilakukan, namun tetap saja belum tuntas, karena keterbatasan anggaran di APBD kab. Solok. Sementara masalah lain yang tak kalah penting adalah persoalan status lahan hutan lindung yang dilewati jalan ke nagari itu.

Hal ini kata dia  butuh cam­pur tangan provinsi dalam mem­perjuangkan dalam penuntasan lahan ke kementerian terkai. " Selain itu, keseriusan provinsi dari sisi anggaran juga sangat dibutuhkan,  karena upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabu­paten sangat terbatas," bebernya.

Wali Nagari Pasar Baru Keca­matan Bayang Evon Riadi meng­harapkan gubernur mendatang figur yang memahami kondisi daerah  dan masyarakatnya. Be­tul-betul bertekat untuk mem­bangun. Artinya, tidak hanya sekedar mengejar jabatan dan kedudukan yang tinggi, namun yang lebih penting bisa membawa ekonomi masyarakat lebih baik lagi di masa mendatang. (*)

Laporan:
ISRA, YUTISWANDI DAN M JONI