Dua kubu Patai Golkar Sumbar bersatu melaporkan KPU Sumbar ke Bawaslu. Pihak KPU Sumbar sendiri menyatakan siap memberikan keterangan.

PADANG, HALUAN—Ke­dua kubu Golkar Sumbar Hendra Irwan Rahim (Abu­rizal Bakrie), dan Yan Hik­sas (Agung Laksono) bersa­tu. Tetapi hanya khusus me­la­porkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar, terkait ditolaknya keikutsertaan Golkar Sumbar dalam me­ngusung pasangan calon Muslim Kasim-Fauzi Bahar pada pemilihan gubernur (pilgub) mendatang. "> Dua kubu Patai Golkar Sumbar bersatu melaporkan KPU Sumbar ke Bawaslu. Pihak KPU Sumbar sendiri menyatakan siap memberikan keterangan.

PADANG, HALUAN—Ke­dua kubu Golkar Sumbar Hendra Irwan Rahim (Abu­rizal Bakrie), dan Yan Hik­sas (Agung Laksono) bersa­tu. Tetapi hanya khusus me­la­porkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar, terkait ditolaknya keikutsertaan Golkar Sumbar dalam me­ngusung pasangan calon Muslim Kasim-Fauzi Bahar pada pemilihan gubernur (pilgub) mendatang. " /> Dua kubu Patai Golkar Sumbar bersatu melaporkan KPU Sumbar ke Bawaslu. Pihak KPU Sumbar sendiri menyatakan siap memberikan keterangan.

PADANG, HALUAN—Ke­dua kubu Golkar Sumbar Hendra Irwan Rahim (Abu­rizal Bakrie), dan Yan Hik­sas (Agung Laksono) bersa­tu. Tetapi hanya khusus me­la­porkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar, terkait ditolaknya keikutsertaan Golkar Sumbar dalam me­ngusung pasangan calon Muslim Kasim-Fauzi Bahar pada pemilihan gubernur (pilgub) mendatang. " />

Golkar Bersatu Laporkan KPU Sumbar ke Bawaslu


Selasa, 04 Agustus 2015 - 19:36:34 WIB

Sekitar pukul 11.30 WIB kemarin, sejumlah pe­ngu­rus Partai Golkar Sum­bar yang dipimpin Hendra Irwan Rahim dan Yan Hik­sas bersama sekre­taris ke­dua klubu memasuki kantor Bawaslu Sumbar.

Sekretaris DPD Golkar Sumbar versi ARB, Afrizal mengatakan bahwa pihak­nya melaporkan KPU ke Bawaslu karena merasa diru­gikan, karena hak-hak Partai Golkar tereliminir oleh KPU. “Kami memasukkan surat karena rasanya hak-hak partai tereliminir, dan kami berharap dengan sem­bilan kursi yang dimiliki ini bisa menjadi pengusung bagi pasangan calon MK-FB,” katanya.

Kuasa Hukum kedua kubu DPD Golkar, Rifka Zuwanda menjelaskan bah­wa dugaan yang dilanggar oleh KPU Sumbar adalah PKPU nomor 9 tahun 2015, pasal 1 angka 13, 14 dan 15 serta pasal 37 ayat 4 pasal 38 ayat 5. “KPU Sumbar mengatakan bahwa ketua DPD Golkar versi AL Yan Hik­sas tidak hadir pada hari terahir pendaftaran, dihubungkan dengan pasal 38 ayat 5 tidak ada meny­a­takan bahwa ketua parpol wajib hadir. Namun sebaliknya, ketua KPU mengatakan wajib hadir. Hal inilah yang menyebabkan Golkar tidak bisa ikut serta sebagai pengusung pada pilkada 2015,” ujarnya.

Dikatakan juga bahwa, sebe­narnya ketua DPD Golkar versi AL sudah berusaha untuk hadir pada hari pendaftaran tersebut namun karena terkendala tiket pesawat akhirnya baru bisa datang malam harinya. Lagipula menu­rutnya, untuk semua persyaratan sudah dilengkapi  hanya tinggal tanda tanggan fisik yang tidak ada. Yan Hiksas sedang dalam perjala­nan menuju Padang karena sebe­lum­nya terkendala masalah tiket.

Terpisah, Komisioner KPU Sumbar Divisi Hukum dan SDM KPU Sumbar, Nurhaida Yetti mengaku belum mengetahui bah­wa pihaknya dilaporkan ke Bawaslu oleh kedua kubu Golkar. “Kami saat ini ada supervisi ke daerah, jadi belum mengetahui hal tersebut,” ungkapnya.

Namun demikian, ia mengaku sejak jauh-jauh hari sudah mela­kukan koordinasi dengan parpol dan mengundang beberapa kali untuk mensosialisasikan PKPU nomor 7 (kampanye), 8 (dana kampanye), dan 9 (pencalonan). Namun jumlah parpol yang meng­hadiri undangan jauh dari harapan KPU. Dari 12 parpol yang diun­dang hanya hadir empat parpol padahal menurutnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU ini sangat penting bagi parpol mau­pun calon.

“Kami juga sudah menjelas­kan beberapa kali pada LO yang datang ke KPU terkait penca­lanan ini, namun pada saat pen­daft­aran masih ada satu parpol yang tidak memeberikan tandata­ngan. Padahal dalam aturannya untuk kedua kubu harus mem­berikan persetujuan fisik atau tanda tangan itu,” jelasnya.

Meskipun begitu, jika nanti pihak Bawaslu memanggil dan meminta klarifikasi pada KPU Sumbar, pihaknya mengaku siap untuk memberikan keterangan. Karena menurutnya KPU sudah menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada.

Komisioner Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen. S. Pt.MH Dt. Majo Indo mengaku belum me­ngetahui secara jelas apa isi dari laporan atau pengaduan dari Partai Golkar, karena komisio­ner Bawaslu sedang berada di daerah dalam rangka tugas.

“Saya belum baca apa isi laporannya, nanti kami akan proses laporan yang masuk itu, dilakukan pengkajian apakah termasuk pelanggaran, atau sang­keta dan kami akan lakukan pleno. Jika perlu nanti kedua pihak akan diminta keterangan­nya,” pungkasnya. (h/mg-rin)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 19 Mei 2016 - 04:48:00 WIB

    Golkar Perlu Branding Baru

    Golkar Perlu Branding Baru PADANG, HALUAN — Pascaterpilihnya ketua umum yang baru, Partai Golkar ditantang untuk bisa membangun diri menjadi sebuah partai yang modern dan memiliki identitas tersendiri sebagai sebuah partai. Golkar juga dinilai memerl.
  • Kamis, 25 Februari 2016 - 03:01:51 WIB

    PAW Fraksi Golkar Diperkirakan April

    PADANG, HALUAN — Frak­si Golkar DPRD Kota Padang mengirimkan surat permintaan Pengganti An­tar Waktu (PAW) ke DPD Partai Golkar Kota Padang, pascameninggalnya Ang­gota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Golkar M.Dinul A.
  • Rabu, 24 Februari 2016 - 02:05:27 WIB
    Isu Politik Uang Mencuat

    Golkar Sumbar Dambakan Sosok Ketum Pemersatu

    PADANG, HALUAN —Meski­pun belum menentukan arah dukungan jelang Munas, namun DPD Partai Golkar Sumbar mendambakan sosok Ketua Umum (Ketum) yang bisa me­rangkul kembali seluruh kader dan memenangkan pemilu 2019 mendatang..
  • Selasa, 26 Januari 2016 - 04:05:33 WIB
    Terkait Dugaan Judi Wakil Ketua DPRD

    Fraksi Golkar Belum Bersikap

    PADANG, HALUAN — Fraksi Golkar DPRD Kota Padang belum menyatakan sikap terkait ditahannya Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra karena diduga tersangkut kasus judi..
  • Jumat, 15 Januari 2016 - 03:58:23 WIB
    Hendra Akan Perkokoh Hubungan Antar Kader

    Dualisme Perburuk Hasil Pilkada Golkar di Sumbar

    Dualisme Perburuk Hasil Pilkada Golkar di Sumbar PADANG, HALUAN—Dualisme yang terjadi pada tubuh Partai Golkar ternyata membawa pengaruh yang cukup besar, tidak terkecuali pada pelaksanaan Pilkada serentak yang telah dilaksanakan 2015..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]