KPK Isyaratkan Ada Tersangka Baru


Rabu, 05 Agustus 2015 - 19:00:24 WIB

“Insyaallah bakal ada (tersangka baru). Dia (calon tersangka baru,red) itu pasti saat ini sudah merasakan kalau dia akan jadi ter­sang­ka,” ujar penyidik yang eng­g­an disebutkan namanya tersebut di sela-sela pe­meriksaan.

Lebih, sang penyidik lembaga antirasuah tersebut menjelaskan jika calon ter­sangka tersebut telah be­berapa kali menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi. Meski begitu, ia enggan mengungkap secara rinci, siapa nama calon tersangka yang dimaksud. Begitu juga mengenai dari kalangan mana calon tersangka be­rasal, legislatif atau ekse­kutif. “Di tunggu saja,” ja­wabnya singkat.

Terpisah, Kepala Bagian Pemberitaan dan Humas KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi menjelaskan perihal kemungkinan akan adanya penambahan ter­sangka, bisa saja terjadi. “Sepanjang ditemukan buk­ti-bukti, terbuka ke­mung­kinan untuk adanya ter­sang­ka baru,” imbuh Priharsa.

Salah seorang saksi yang turut diperiksa KPK pada Rabu (5/8), Tony Hidayat, me­ngaku kaget tatkala pe­nyidik menanyakan se­jum­lah alokasi mata ang­garan dan kegiatan senilai Rp2 miliar yang diajukan dari alokasi mata anggaran as­pirasi miliknya.

Hal tersebut dike­ta­hui­nya saat penyidik me­nyo­dorkan sejumlah kegiatan di ha­dapannya. Dimana, seba­gian besar kegiatan tersebut buka dari daerah pemi­lihan­nya. Kegiatan itu merupakan kegiatan fisik di Dinas Pe­kerjaan Umum.

“Saya tidak pernah sama sekali menjual aspirasi. Nama saya dijual. Tiba-tiba ada usulan aspirasi. Tadi diperlihatkan penyidik. Sa­ya bantah. Tidak ada saya usulkan. Totalnya Rp2 mi­liar di APBD Murni Tahun 2015,” bantah Tony kepada sejumlah wartawan usai pe­meriksaan.

Dalam kesempatan te­r­se­but Tony juga mem­per­lihatkan catatan alokasi ang­garan tersebut. Kegiatan ter­sebut antara lain dilakukan untuk daerah Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, dan dua kegiatan di Kabupaten Kampar, ma­sing-masing di Sialang Ku­bang dan Desa Hangtuah. Tony yang saat ini me­ru­pakan anggota DPRD Kam­par tersebut merasa tidak pernah memasukkan usulan kegiatan tersebut dalam alokasi anggaran aspirasinya selaku legislator kala itu.

“Tapi saya tidak pernah mengajukan usulan itu. Ti­dak ada pakai tanda tangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Tony men­duga ada oknum yang se­ngaja menjual namanya da­lam memasukkan se­jumlah kegiatan di mata anggaran APBD 2015 ketika itu. Ter­kait anggaran ini pulalah ia dicecar apakah ada nilai tawar dalam pengesahan APBD 2015.

“Ditanya juga apa ada bargaining dana aspirasi untuk loloskan APBD. Saya bilang tidak ada,” kata po­litisi Partai Demokrat Riau ini.

Di hari ini, Tony Hi­dayat merupakan saksi te­rakhir yang keluar dari ruang pe­meriksaan. Tony sen­diri memulai pe­me­riksaan se­kitar pukul 13.30 WIB dan usai diperiksa sekitar pukul 16.30 WIB. Sebelumnya, di hari yang sama terdapat tujuh mantan legislator Riau periode 2009-2014 yang diperiksa penyidik KPK.

Hikmani yang keluar ber­­samaan dengan Ses­ma­niar dan Tengku Nazlah Khai­rati menjelaskan jika pe­me­rik­saan yang dila­ku­kan ter­ha­dapnya terkait de­ngan me­kanisme pem­ba­hasan dan pengesahan APBD Riau 2015 ketika itu. “Insya­allah tidak perlu takutkan. Itu kan cuma menanyakan me­kanis­menya saja, tidak perlulah kita kha­watir,” jelas Hikmani.

Hikmani menerangkan kalau dirinya juga dicecar penyidik terkait apakah di­rinya mengetahui adanya sejumlah uang yang diduga dit­erima oleh tersangka Ah­mad Kirjauhari, yang dija­wabnya tidak tahu. “Sa­ya tidak tahu itu,” kata Hik­mani, politisi yang gagal melenggang ke DPRD Riau untuk periode berikutnya.

Sebelum ketiganya ke­luar ruang pemeriksaan, terlebih dulu keluar mantan anggota DPRD Riau lain­nya, Elly Suryani. Ia me­rupakan saksi yang pa­ling cepat menyelesaikan proses pemeriksaan. Begitu keluar ruangan, politisi Golkar Riau ini bergegas langsung menuju kendaraan yang te­lah menunggunya dan lang­sung meninggalkan SPN Pekanbaru.

Selain nama-nama di­sebut di atas, juga terdapat nama saksi Asrul Jaafar. Asrul datang dengan di­bopoh oleh seorang staf DP­RD Riau dan meng­gunakan tong­kat. Karena politisi Par­tai Demokrat ini memang dalam keadaan sakit.

Tidak banyak yang di­sampaikannya kepada war­tawan ketika keluar ruang pemeriksaan. Ia mengaku hanya ditanya seputar pem­bahasan anggaran. “Ada le­bih dari sepuluh lah kira-kira (pertanyaan),” katanya sing­kat sambil masuk ke dalam mobil dibantu seorang staf.

Berikutnya, Jabarullah. Po­litisi PPP Riau ini kemu­dian melayani sejumlah per­tanyaan wartawan dengan ra­mah. “Supaya cepat sele­sai, ya sampaikan apa adanya sesuai yang saya tahu. Soal pembahasan di Komisi, hing­ga usulan aspirasi ketika itu,” terangnya.

Diterangkannya, kala itu ia tidak mengetahui rinci pem­bahasan anggaran, ka­rena hanya berstatus sebagai anggota DPRD biasa, bukan dalam kapasitas sebagai ang­gota Badan Anggaran. Ia juga ditanya apakah menerima im­balan tertentu jika aspira­sinya dimasukkan ke dalam APBD.

Selain itu ia juga di­konfirmasi mengenai se­jum­lah uang yang diterima oleh tersangka Ahmad Kir­jau­hari. “Kalau uang itu ditanya. Tapi tidak ada kita terima. Ditanya juga apa ada terima imbalan, saya jawab tidak,” beber Jabarullah.

Dalam kesempatan itu, Jabarullah juga mengaku ti­dak diperdengarkan reka­man apapun dalam peme­riksaan. Malahan menu­rut­nya penyidik memper­ta­nya­kan soal kendaraan dinas mereka yang sempat di­hebohkan terlambat me­ngem­balikannya.

“Mobil dinas pinjam pa­kai kenapa lamban di­kem­balikan. Kalau baru selesai kan banyak diurus terlebih dulu sebelum di­kem­balikan lagi,” sam­bungnya.

Senada Jabarullah, saksi lainnya, Hj Mukhniarty, juga mengaku tidak di­per­de­ngar­kan rekaman apapun. Ang­gota Komisi III DPR RI tersebut menyebut kalau di­rinya ditanya terkait pem­bahasan anggaran. Selain itu, dirinya ditanya apakah me­ngenal Annas Maamun dan Ahmad Kirjauhari.

“Kalau kenal ya tentu kenallah. Kami sama-sama di dewan. Cuma beda partai, beda Komisi juga,” pungkas Politisi Partai Demokrat Riau tersebut.

Sementara itu, pe­me­riksaan lanjutan masih akan dilakukan pada hari ini, Kamis (6/8). Penyidik telah me­njadwalkan untuk me­manggil mantan legislator DPRD Riau, Triwan Hadi, Almainis, Eddy Marioza, Abdul Wahid, Eddy M Ya­tim, Nazarudin, Ilyas Labay, Zainal Abidin. Selain man­tan legislator, juga dijad­wal­kan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Riau, dan Kepala Satuan Polisi Pa­mong Praja Riau. (hr)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 06 Agustus 2016 - 04:03:08 WIB

    Rawan Korupsi, Riau Jadi Daerah Binaan KPK

    PEKANBARU, HALUAN — Provinsi Riau dinyatakan sebagai salah satu daerah binaan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2016, bersama lima provinsi lainnya. Ini membuktikan rendahnya komitmen daerah dalam upaya pencegahan tindak p.
  • Senin, 25 Juli 2016 - 04:02:54 WIB

    KPK Turun ke Bengkalis Usut Proyek Multiyears

    KPK Turun ke Bengkalis Usut Proyek Multiyears BENGKALIS, Haluan — Beredar informasi secara luas ke kalangan masyarakat di Kabupaten Bengkalis kalau dalam minggu ini penyidik dari Komisi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK) telah turun ke Bengkalis. Turunnya penyidik KPK terse.
  • Rabu, 18 Mei 2016 - 03:04:59 WIB
    Suap Alih Fungsi Hutan

    Beberapa Pejabat Riau Diperiksa KPK

    PEKANBARU, Haluan — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap sembilan pejabat sebagai saksi dalam kasus dugaan pidana suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau Tahun 2014, S.
  • Selasa, 10 Mei 2016 - 03:35:55 WIB
    Diduga Hina HMI

    Wakil Ketua KPK Dilaporkan

    PEKANBARU, HALUAN — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Indonesia Provinsi Riau-Kepri, bersama Prosedium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Provinsi Riau melaporkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Thon.
  • Senin, 18 April 2016 - 02:57:18 WIB
    Korupsi Mewabah

    KPK Buka Kantor di Riau

    KPK Buka Kantor di Riau PEKANBARU, HALUAN — Maraknya persoalan kasus korupsi terjadi di Riau, secara tidak telah membawa per­soalan tersendiri bagi seluruh masyarakat Riau. Dengan sendirinya Riau sudah dicap sebagai daerah lumbung ko­rup­tor de.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]