Fraksi Nyatakan Parpol Siap Ajukan PAW


Rabu, 05 Agustus 2015 - 19:16:18 WIB

Namun demikian, kata­nya, untuk mengajukan PAW atas anggota yang maju partai harus menunggu proses pe­ne­tapan calon dari KPU. Setelah itu akan keluar pu­tusan dari pimpinan bahwa yang bersangkutan telah mengajukan surat pem­be­rita­huan pengunduran diri.

Dalam hal ini, tambah Hidayat,  proses penetapan calon hingga pemberhentian membutuhkan waktu sekitar 30 hingga 60 hari ke depan. Hal itu akan dilakukan se­telah calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan pada 24 Agusutus mendatang.

“Yang jelas kami siap melakukan proses PAW se­suai peraturan perundang-undangan yang ada,” tandas Hidayat.

Hal yang sama juga di­lontar­kan oleh Sekretaris Fraksi Golkar, Afrizal. Ia mengatakan pihaknya siap mengusulkan PAW untuk anggota partainya yang maju pada Pilkada mendatang. Dan semua akan dilakukan sesuai mekanisme yang ada.

“Dikarenakan tugas se­bagai anggota dewan untuk melayani kepentingan ma­sya­rakat harus tetap di­se­lesai­kan kita menginginkan dan akan mengupayakan pro­ses PAW  tak akan ber­lang­sung lama, atau bisa berjalan dengan cepat,” ujarnya.

Di lain pihak Sekretaris Fraksi PKS, Mockhlasin juga mengatakan kesiapan partainya untuk mengajukan PAW. Hal ini diyakininya karena telah diatur dalam perundang-undangan. Se­lanjut­nya yang naik sebagai PAW anggota  partai yang memperoleh suara kedua terbanyak dalam pemilihan caleg 2014 lalu.

“Di DPRD Sumbar sen­diri dari pihak kami me­mang ada dua anggota yang maju, yakninya Bapak Tri­nda Farhan dan Sultani. Dan bersiap peraih suara kedua yakni Rahayu Purwanti dan Widiatmo untuk me­ng­ganti­kan,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Se­ker­taris DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Raflis me­nga­takan berdasarkan ke­pu­tusan Mahkamah Konstitusi (MK), anggota DPR RI, DPD dan Dewan Per­wakil­an Rakyat Daerah (DPRD) yang mencalonkan diri se­bagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus mengundurkan diri dari jabatan sesudah resmi di­tetap­kan sebagai calon Ke­pala Daerah.

“Pengunduran diri ini berbeda dengan PNS, TNI dan Polri, karena harus me­nung­gu proses pengesahan calon oleh KPU. Sedangkan pada PNS, TNI dan Polri ketika harus berhenti dulu dari pekerjaannya barulah bisa mendaftar,” ujarnya.

Raflis juga me­nam­bah­kan, hingga sekarang pihak­nya masih menunggu ke­pu­tusan penetapan calon dari KPU pada 24 Agustus mendatang.

Sebelumnya, lima ang­gota DPRD Sumbar yang maju mencalonkan diri se­bagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ter­sebut diantaranya adalah Trianda Farhan Satria dan Sultani dari Fraksi PKS,  Zulkenedi Said dari Fraksi Golkar, Syahiran dari Ge­rindra, dan  Yulfadri Nur­din dari PPP. (h/mg-len)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 13 Juli 2020 - 11:13:29 WIB

    Polemik Banjir Kota Padang, Fraksi PDIP-PKB: Anggaran Minim Jangan jadi Alasan Perbaikan Drainase

    Polemik Banjir Kota Padang, Fraksi PDIP-PKB: Anggaran Minim Jangan jadi Alasan Perbaikan Drainase HARIANHALUAN.COM - Banjir merupakan persoalan rutin yang dihadapi Kota Padang sejak gempa bumi yang melanda 2009 silam. Gempa tersebut tidak hanya merusak bangunan, namun sistem drainase yang ada di daerah tersebut ikut terga.
  • Senin, 06 April 2020 - 20:06:38 WIB

    Fraksi PAN DPRD Padang Peduli Gotong Royong Putus Mata Rantai Penyebaran Corona

    Fraksi PAN DPRD Padang Peduli Gotong Royong Putus Mata Rantai Penyebaran Corona PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Tak bisa dipungkuri, penyebaran virus Corona atau Covid-19 saat ini kian meresahkan. Guna meredam kondisi kritis itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Padang turun tangan me.
  • Kamis, 28 Desember 2017 - 08:59:09 WIB

    7 Fraksi Tolak Perda Kawasan Tanpa Rokok di Padang

    7 Fraksi Tolak Perda Kawasan Tanpa Rokok di Padang PADANG, HARIANHALUAN.COM---- Sidang Paripurna DPRD Kota Padang Revisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR),  tidak mencapai keputusan..
  • Jumat, 14 Oktober 2016 - 01:54:13 WIB
    MPC PP PADANG DUKUNG TES URINE SEMUA PEJABAT

    BNN Tes Urine Anggota Fraksi PDI-P

    BNN Tes Urine Anggota Fraksi PDI-P PADANG, HALUAN — Ba­dan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumbar ak­hir­nya memeriksa Salman Hardani anggota Fraksi Par­tai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang.
  • Rabu, 29 Juni 2016 - 17:53:57 WIB

    Kejari Usut Kasus Korupsi Ketua Fraksi Gerindra Padang

    Kejari Usut Kasus Korupsi Ketua Fraksi Gerindra Padang PADANG, HALUAN--- Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang, menerima laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan nama Elly Thrisyanti, Ketua Fraksi Gerindra Padang. Disinyalir, terdapat dugaan penyalahgu.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]