Rekomendasi Palsu Parpol Cederai Demokrasi


Rabu, 05 Agustus 2015 - 19:23:55 WIB
Rekomendasi Palsu Parpol Cederai Demokrasi

Menurut Nunung, se­harus­nya parpol harus sudah siap menghadapi sistem pil­kada serentak, karena sudah diatur UU. “Pilkada ini kan sudah ada mekanismenya, jadi Parpol harus siap kalau mau terlibat, dan mengikuti mekanisme itu,” ujarnya.

Baca Juga : AHY Cs Absen di Sidang Mediasi Pertama, Kubu Moeldoko: Lecehkan Pengadilan

Tahapan-tahapan parpol dalam melakukan pen­calon­an kepala daerah, baik dari internal parpol atau men­dukung kader diluar parpol, harusnya sudah diatur oleh internal parpol. “Di internal Parpol juga sudah ada Juklak dan Juknisnya terkait Pil­ka­da, jadi kalau ada surat reko­mendasi bodong se­benar­nya itu sudah men­ce­derai me­kanisme,” ujar Nunung.

Dari sisi mekanisme dan aturan main, kata dia, pil­kada serentak ini harus lebih baik dan memberikan hara­pan kepada rakyat. Penga­laman tiga periode, cukup mem­berikan pengalaman untuk membangun demokrasi.

Baca Juga : Partai Golkar Satu Suara Usung Airlangga Hartarto Jadi Capres

“Jangan sampai pe­la­k­sanaan Pilkada ini lebih buruk, apalagi diwarnai oleh rekomendasi bodong. Itu sangat memalukan. Kalau sudah diawali dengan ke­bo­hongan pertama, makan selanjutnya akan ditutupi dengan kebohongan yang lain,” jelasnya.

Nunung berharap agar rakyat cerdas mencermati mekanisme pilkada yang sedang berjalan dan rakyat bisa menghukum calon ke­pala daerah yang terbukti melakukan kebohongan de­ng­an tidak memilihnya.

Di Mamuju Utara, mi­sal­nya, Panita Pengawas Pe­mi­lihan menyatakan KPU Ka­b­u­paten Mamuju Utara di­duga kuat telah melakukan pelanggaran administrasi karena tidak cermat dan tidak memperhatikan For­mulir Model B-1 KWK Par­pol saat menerima berkas dari pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Abdullah Rasyid dan Ma­rigun Rasyid.

Menurut Ketua Panitia pengawas Pemilihan Ma­muju Utara Nasrul Natsir, dalam Formulir Model B-1 KWK Parpol dari DPP Par­tai Golkar yang diajukan pasangan bakal calon Ab­dul­lah Rasyid dan Marigun Rasyid diduga kuat ada indi­kasi ketidaksesuaian redaksi.

Dalam formulir B-1 KW­K dari DPP Partai Gol­kar versi Agung Laksono itu ter­tulis Kabupaten Labuhan Batu Selatan, yang se­harus­nya Mamuju Utara.

Bahkan, Ketua Bidang Pemerintah dan Otonomi Daerah DPP Golkar versi Munas Ancol, Anwar Adnan Saleh menyebut surat re­komendasi DPP Partai Gol­kar versi Munas Ancol yang digunakan pasangan bakal calon bupati dan wakil bu­pati Abdullah Rasyid dan Marigun Rasyid untuk me­leng­kapi pendaftaran ke KPU Mamuju Utara sebagai rekomendasi palsu.

Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah juga dilaporkan sedang menelusuri be­re­dar­nya dugaan rekomendasi palsu yang diberikan se­jum­lah partai politik pada bakal pasangan calon kepala da­erah yang akan maju pada pilkada di 21 kabupaten/kota. (h/ant)


Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]