KPK dan BPKP Supervisi ke Kejati


Rabu, 05 Agustus 2015 - 19:29:18 WIB
KPK dan BPKP Supervisi ke Kejati

Hal ini dikatakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar, Sugiyono kepada wartawan, di sela-sela koordinasi dan supervisi KPK dan BPKP.

Baca Juga : Waspada, Ditemukan Rhodamin B di Cendol Delima Pasar Bandar Buat Padang

Kasus yang dinilai me­ngendap ini, sebut Sugiyono, terdapat di tiga daerah di Sumatera Barat. Ketiga da­e­rah tersebut antara lain di Kejari Kota Padang, Kejari Pes­sel dan Kejari Sawah­lunto.

“Untuk kasus yang di­nilai mengendap di Kejari Padang, antara lain kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Ke­sehatan (Alkes) di Ru­mah Sakit Umum Da­e­rah (RSUD) dr Rasyidin Padang. Dalam kasus yang terjadi pada tahun 2012 ini, diduga telah me­ngakibatkan kerugian negara lebih dari Rp2 miliar. Dirut RSUD Artati, sudah dite­tapkan sebagai tersangka,” sebut Sugiyono.

Baca Juga : Di Tengah Guyuran Hujan, Wako Hendri Septa Jemput Keluarga Penerima Bedah Rumah

Untuk Pessel, lanjut Su­giyono, kasus yang dinilai me­ngendap ini adalah kasus dugaan kasus korupsi biaya ma­kan dan minum di ling­kup Sekretariat Daerah Ka­bu­paten Pesisir Selatan ta­hun 2011 yang me­nye­bab­kan ke­rugian negara sebesar Rp112,5 juta. Dalam kasus ini, Kejari Pessel telah mene­tapkan mantan Sekdakab Pessel Rosman Effendi, yang sempat menjabat seba­gai Ke­pala Badan Diklat Provinsi Sumbar sebagai tersangka.

“Penetapan tersangka terhadap Rosman Effendi telah dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2014 lalu dengan surat penetapan tersangka nomor 01.N3. 19./FD.1/10/20 14, tanggal 3 Oktober 2014,” beber Sugiyono.

Kemudian satu kasus lagi yang masih mengendap lebih dari satu tahun tercatat di tingkat penyidik Ke­jak­saan Negeri Sawahlunto, da­lam kasus proyek reha­bili­tasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Batang Lunto Kota Sawah­lunto. Dalam proyek tahun 2011 hingga tahun 2012 ini, pihak Kejari Sawahlunto te­lah menetapkan dua orang tersangka yakni inisial BDR selaku Pejabat Pembuat Ko­mitmen (PPK) dan inisial YS, selaku kontraktor.

“Nilai kerugian negara belum bisa ditaksir, pasalnya masih menunggu proses audit dari BPKP. Proyek senilai Rp6,7 miliar ini diduga tidak tuntas di­ker­jakan dan asal jadi. Kedua tersangka ditetapkan se­menjak akhir Maret 2014 lalu. Saat ini kasus sudah dalam tahap penyidi­kan,” ujar Kajati Sumbar ini lagi.

Koordinasi Supervisi yang dilakukan KPK dan BPKP di Kejati Sumbar ini tertutup. Sugiyono men­jelaskan, keda­tangan KPK un­tuk memsu­pervisi bebe­rapa kasus yang ditangani Kejari di bawah pengawasan Kejati.

Kedatangan KPK dan BPKP Pusat saat ini untuk mencari solusi, agar dapat mel­an­jutkan investigasi ter­kait kasus yang mengendap itu.

Dan sayangnya, kata orang nomor satu di Kejati Sumbar itu, tim teknis dari Unand tidak hadir dan tidak ikut mela­kukan investigasi terkait rehab rekon cekdam di Mu­diak Air, Kota Sawa­h­lunto. “KPK akan mencari so­lu­sinya, kemung­kinan wak­tunya bisa sampai satu bulan, sehingga dapat titik temunya,” ungkapnya.

Fungsi tim BPKP Sum­bar dalam supervisi ini, kata Su­giyono lagi, adalah untuk memaparkan jumlah ke­rugian negara terhadap sejumlah kasus. Tapi pihak BPKP ma­sih­ belum memaparkan jum­lahnya. Komisi melakukan su­per­visi sekaligus melakukan so­sialisasi tentang pem­be­ran­tasan korupsi dan prak­tik gratifikasi. Dari infor­masi diterima, tim supervisi dari lembaga independen itu terdiri tiga orang, salah satu dian­tarannya Muhammad Rum selaku Kordinasi dan Super­visi (korsup) KPK. Namun hingga berita ini diturunkan, baik tim dari KPK maupun BPKP masih enggan berko­mentar. (h/hel)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]