Pemprov Konsultasi ke Kejaksaan Agung


Rabu, 05 Agustus 2015 - 19:32:16 WIB

Mardi mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan konsultasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk membicarakan solusi lahan yang belum bebas.

“Setelah kita paparkan kepada pihak kementerian terkait tahapan dan usaha yang dilakukan untuk melakukan pembebasan lahan ini, maka diambil kesimpulan bahwa lahan ini harus bebas walaupun melalui jalan ganti rugi lahan. Kalau masih menjalankan cara lama hingga kiamat pun tak akan bebas,” terang Mardi.

Dari hasil rapat Pemprov Sumbar dengan Pemko Padang terungkap ada sebanyak 74 titik lagi yang belum bebas di Kota Padang. Yakni, 12 titik di Kecamatan Pauh, 57 titik di Kecamatan Kuranji dan 5 titik di Koto Tangah dengan jumlah 135 orang.

Pemerintah pusat kata Mardi telah menyiapkan melalui dan APBN untuk ganti rugi lahan ini senilai Rp138 miliar. “Kalau masih kurang itu pun nanti akan ditambah pemerintah pusat,” ucapnya.

Namun, sebelum menjalankan opsi ganti rugi lahan ini kata Mardi Pemprov bersama pihak pusat dan KPK meminta advice (petunjuk) kepada Kejaksaan Agung. Karena ganti rugi lahan ini sangat berisiko hukum sehingga dibutuhkan payung hukum.

“Nanti melalui surat gubernur kita akan konsultasi ke Kejaksaan Agung,” imbuhnya.

Sementara itu Pejabat Pem­buat Komitmen (PPK) Pem­bangunan by pass jalur dua PJN II Wilayah Sumbar, Opuke Nigara menuturkan, untuk sementara waktu belum ada klaim dari kontraktor terkait penalti ini. Hingga saat ini kontraktor masih bekerja di lahan yang sudah bebas.

“Tapi kita belum tahu apakah dalam waktu dekat kontraktor akan klaim. Ya, kalau mereka klaim maka pemerintah In­do­nesia harus mem­bayar per harinya sesuai dengan kerugian yang dialami kontraktor,” ucapnya melalui pesan singkat ke­pada Haluan Jumat (31/7). (hmg-isr)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 22 Maret 2020 - 06:05:41 WIB

    Wali Kota Padang Dorong Pemprov Sumbar Tutup Sementara BIM

    Wali Kota Padang Dorong Pemprov Sumbar Tutup Sementara BIM PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menutup sementara jalur penerbangan Internasional sebagai upaya pencegahan Covid-19..
  • Kamis, 09 Januari 2020 - 18:14:04 WIB

    Wow, Pemprov Sumbar akan Sulap Muaro Batang Arau Jadi Magnet Kapal-kapal Pesiar

    Wow, Pemprov Sumbar akan Sulap Muaro Batang Arau Jadi Magnet Kapal-kapal Pesiar Pemprov Sumbar bakal mengembangkan pelabuhan Muaro Batang Arau menjadi ikon baru untuk menarik wisatawan dan menggairahkan roda perekonomian masyarakat. Pelabuhan yang merupakan jalur transit dari Eropa ke Jawa itu bakal disu.
  • Kamis, 06 Desember 2018 - 10:31:48 WIB

    Pelajari Penertiban Hiburan Malam, Pemko Kunker ke Pemprov Jakarta 

    Pelajari Penertiban Hiburan Malam, Pemko Kunker ke Pemprov Jakarta  PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Keberhasilan Pemprov DKI Jakarta menutup tempat hiburan malam bermasalah tanpa menimbulkan polemik dan kegaduhan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya dari Pemko Padang..
  • Kamis, 06 Desember 2018 - 10:31:48 WIB

    Pelajari Penertiban Hiburan Malam, Pemko Kunker ke Pemprov Jakarta 

    Pelajari Penertiban Hiburan Malam, Pemko Kunker ke Pemprov Jakarta  PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Keberhasilan Pemprov DKI Jakarta menutup tempat hiburan malam bermasalah tanpa menimbulkan polemik dan kegaduhan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya dari Pemko Padang..
  • Kamis, 22 Maret 2018 - 02:30:51 WIB
    SOAL MEGATHRUST

    BMKG Ingatkan Pemprov

    BMKG Ingatkan Pemprov PADANG, HALUAN — Ancaman gempa dahsyat belum surut di Sumbar mengingat potensi Megathrust Mentawai masih harus disikapi oleh Pemprov Sumbar.  Melihat kondisi itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)  meng.

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]