Soal Kasus Dwelling Time, DPD Puji Mendag


Rabu, 05 Agustus 2015 - 19:33:43 WIB
Soal Kasus Dwelling Time, DPD Puji Mendag

“Itu sudah tepat, dua-duanya berjalan antara membenahi inter­nal dan penghormatan akan sup­re­masi hukum,” kata Abdul Azis di sela diskusi Dialog Kenegaraan di DPD RI, Jakarta, Rabu (5/8)

Baca Juga : AHY Cs Absen di Sidang Mediasi Pertama, Kubu Moeldoko: Lecehkan Pengadilan

Sementara itu, pengamat eko­nomi, Timbul Tampubolon juga mendukung langkah Ke­men­terian Perdagangan (Ke­mendag) yang sigap mem­be­nahi sistem dweling time di pelabuhan dan mem­berikan kesempatan seluas-luas­nya kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk mengusut tuntas du­gaan permainan suap me­nyuap atau praktik korupsi di kemen­teriannya. (berita terkait hal 19)

Dalam kaitan ini, Timbul menyarankan sistem perizinan keluar masuk barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok dipang­kas, sehingga tidak sam­pai meli­batkan 11 kementerian. “Tidak perlu ramai-ramai, cukup satu kementerian saja, karena yang paling penting output-nya, pema­sukan kas negara,” kata­nya.

Baca Juga : Partai Golkar Satu Suara Usung Airlangga Hartarto Jadi Capres

Semakin banyak ke­men­terian yang terlibat dalam sis­tem itu, kata dia, akan semakin me­nyusahkan birokrasinya. Tinggal menunjuk kementerian mana yang ditugaskan mengu­rusnya. Dari pada satu atap, le­bih baik ditugaskan satu ke­men­terian yang bertanggung jawab. “Kalau Ke­men­terian Per­dagangan, ya tetap kan saja tugas dan tanggung jawabnya ke me­reka,” katanya

Menurutnya, sistem pela­yanan satu atap bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok justru melahirkan mafia, terjadi kola­borasi dan masing-masing ke­menterian membawa visi ma­sing-masing. “Ini semakin me­nyusahkan, tenggang r­a­sanya banyak kalau pelayanan satu atap. Padahal golnya pe­ne­rimaan negara,” katanya. (h/sam)


Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]