Puluhan Tahun Rakyat Korban Limbah TPAS


Kamis, 06 Agustus 2015 - 18:48:45 WIB
Puluhan Tahun  Rakyat Korban Limbah TPAS

sejumlah masyarakat petani lainnya di Kantor Kelu­rahan Padang Ka­ram­bia, Kamis (6/8), disetujui total ganti rugi yang dise­pakati sebesar Rp600 juta, akan dilakukan klarifikasi ulang dan diharapkan ma­suk dalam APBD-P Pro­vinsi Sumatera Barat 2015. Kesepakatan pemprov me­nyetujui keinginan petani yang tergabung dalam Ga­poktan Amanah itu, dise­tujui setelah rapat bersama antara pejabat pemprov, pemko dan anggota Gapok­tan Amanah, dalam acara

Baca Juga : Menara Masjid Raya Sumbar jadi Daya Tarik Baru Wisatawan

Setelah disepakati, arma­da truk sampah kembali diberi izin warga setempat untuk membuang sampah di TPAS sebagaimana mes­tinya. Setelah nyaris 24 jam, warga menyetop truk masuk ke kawasan TPAS. Disak­sikan Wakil Walikota H. Suwanel Muchtar, Guber­nur Sumbar diwakili On­zuk­risno, Kapolresta AKBP Yuliani, SH, Kadis Prasjal Tarkim Sumbar Suprapto, dua anggota DPRD Sumbar Yulfitni Djasiran,  Darman Saladi, Kepala DKP Kota Bukittinggi, Supadria  serta pejabat terkait lainnya dan ratusan  warga Padang Ka­rambia.

Dalam pertemuan yang dipimpin Sek­dako Paya­kumbuh,  H. Benni Warlis, MM itu, dua tokoh masya­rakat Padang Karambia, Adri dan Zamri,  me­nyam­paikan keluhan warganya yang sudah sejak 2011 me­reka sampaikan kepada pem­rov Sumbar, pemko dan DPRD Payakumbuh, ter­hadap dampak keberadaan TPA dimaksud.

Baca Juga : Antisipasi Penyebaran Covid-19 Saat Lebaran, Nagari Sinuruik Pasaman Barat Dirikan Posko dan PPKM Mikro

Menurutnya, sejak 2011, seluas 18 hektare sawah milik puluhan masyarakat  Padang Karambia, tak dapat diolah sebagai lahan perta­nian. Dari 18 hektar itu, tercatat 6 hektar sawah su­dah empat kali mengalami gagal panen. Jika dikalikan produksi 5 ton/hektar, pe­tani mengalami kerugian 30 ton untuk setiap kali panen. Total empat kali panen, pe­tani kehilangan gabah  120 ton. Dengan harga padi Rp5.000, petani mengalami ke­rugian total Rp600 juta.

Dikatakan, selain tak bisa turun ke sawah, warga se­tempat merasakan tak ber­oleh dampak positif dari kegiatan pembangunan TP­AS. Karena, putera  daerah setempat hanya menjadi penonton di kan­dang sen­diri. Ancaman pe­nyakit ga­tal sudah banyak dialami warga. Tuntutan lainnya, petani juga minta  nor/ma­lisasi lahan pertanian serta pemprov membuat beton pembatas, agar air limbah TPA tak masuk ke dalam saluran irigasi sawah.

Kehadiran dua anggota DPRD Sumbar, Dapil Pa­yakumbuh dan Limapuluh Kota, dalam pertemuan itu, membuat suasana menjadi cair, karena tuntutan petani, langsung ditanggapi positif oleh wakil rakyat ini. Ke­duanya meminta, agar SK­PD provinsi terkait, me­masukkan program yang menjadi tun­tutan warga Pa­dang Karam­bia. “Tolong ajukan RKA-nya, nanti akan kami kawal di dalam rapat pembahasan anggaran,” katanya.

Sedangkan  Kadis Prasjal Tar­kim Suprapto, terhadap limbah sampah yang me­­ngancam keselamatan areal pertanian, pihaknya me­ngumbar janji  tahun ini akan menyelesaikan pem­bangu­nan kolam water treatment (lindi)  atau kolam pe­nam­pungan pengolahan air sam­pah, agar tak mencemari lingkungan, selain me­ram­pungkan pembangunan be­to­nisasi jalan menuju TPAS.

Wakil Walikota Su­wa­n­del Muchtar, mem­berikan apresiasi terhadap kese­riu­san SKPD provinsi, se­perti Dinas Prasjal Tarkim, Dinas Tanaman Pangan, Bapel­dal­da, Setdaprov dan DPRD Sumbar. “Banyak hikmah yang dapat dipetik dari per­temuan ini, agar pemprov dan pemko benar-benar le­bih serius me­ndengar kelu­han warga,” katanya. (h/zkf)


Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]