Diblacklist, PT LMKP Masih Dapat Proyek


Kamis, 06 Agustus 2015 - 19:21:29 WIB
Diblacklist, PT LMKP Masih Dapat Proyek

Berdasarkan surat terse­but, latar belakang keluarnya tiga keputusan di atas, sehu­bungan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dua jalur Simpang Din­kes-Padang Biriak-Biriak (lanjutan) yang dilaksanakan oleh PT LMKP. Pihak pe­nyedia telah diberikan per­panjangan waktu selama 7 hari, yakni sampai 13 De­sember 2014 dan diberi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan sampai 30 De­sember 2014 dengan denda 1/1.000 dari bagian nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Namun hing­ga batas waktu yang dibe­rikan berakhir, pekerjaan pembangunan jalan dua jalur tersebut belum bisa disele­saikan. Pihak penyedia ha­nya dapat merealisasikan pekerjaan dengan bobot 99,44 persen. Pihak pe­nyedia juga telah diberi teguran dan peringatan, baik lisan mau pun tertulis.

Baca Juga : Di Tengah Guyuran Hujan, Wako Hendri Septa Jemput Keluarga Penerima Bedah Rumah

Sementara itu, data yang diperoleh Haluan dari bebe­rapa situs LPSE Dinas PU pemerintah daerah di Sum­bar dan di situs Pengumu­man Pelelangan di lingku­ngan Kementerian Peker­jaan Umum, terlampir nama PT LMKP sebagai peme­nang tender proyek.

Dalam situs http://lpse. mentawaikab.go.id/eproc/lelang/view/65648, PT

Baca Juga : Hendri Septa: Masyarakat Langgar Prokes Akan Ditindak Tegas

LMKP yang beralamat di Jalan Ujung Gurun No. 47 Padang, memenangkan lelang proyek pembangunan Jalan Puro-Rog­dog (DAK TA 2008 sampai TA 2013) dari anggaran APBD 2015 Kabupaten Mentawai dengnan nilai paket Rp19.376.910.000.

Dalam situs http://lpse. li­mapuluhkotakab.go.id/eproc/lelang/view/361, PT LMKP me­menangkan lelang proyek peme­liharaan periodik jalan DAU dari anggaran APBD 2015 Kabupaten Limapuluh Kota dengan nilai paket Rp3,6 miliar.

Dalam situs http://lpse. lima­puluhkotakab.go.id/eproc/lelang/view/364610, PT LMKP me­me­nangkan lelang proyek pem­ba­ngunan jalan DAU dengan Laston paket I dari anggaran APBD 2015 Kabupaten Lima­puluh Kota de­ngan nilai paket Rp6 miliar. Dalam situs http://lpse.padang.go.id/eproc/lelang/view/80362, PT LMKP me­me­nangkan lelang pro­yek pening­katan dan pengaspalan jalan paket 2 dari anggaran APBD 2015 Kota Padang dengan nilai paket Rp3.311.622.000

Dalam situs http://lpse.kota bukittinggikota.go.id/eproc/le­lang/view/396297, PT LMKP memenangkan lelang proyek pemeliharaan berkala jalan dalam Kota Bukittingi dari anggaran APBD 2015 Kota Padang dengan nilai paket Rp5.552.085.000.

Dalam situs http://lpse. sum­bar­prov.go.id/eproc/lelang/view/87220, PT LMKP meme­nangkan lelang proyek paket pemba­ngunan jalan Taluak Ka­buang-Mandeh-Tarusan (SP.083) paket III dari anggaran APBD 2015 Provinsi Sumbar dengan nilai paket Rp7.449.995.000.

Sementara di situs Pengu­muman Pelelangan peket pe­ker­jaan proyek-proyek di lingku­ngan Kementerian Pekerjaan Umum Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Suma­tera Barat,  PT LMKP me­menang­kan 4 lelang proyek. Pertama, pelebaran jalan kawasan strategis Anding-Mahat A1 de­ngan nilai paket Rp24.968. 840. 000. Kedua, rekonstruksi jalan Kumpulan-Batas Kota Bu­kittinggi I (APBNP PA 1) senilai paket Rp13.668. 840.000. Ketiga, rekonstruksi jalan Kumpulan-Batas Kota Bukittinggi II (APBNP PA 1) senilai paket Rp13.668. 840.000. Keempat, rekonstruksi jalan Kumpulan-Batas Kota Bukittinggi III (APBNP PA 1) senilai paket Rp6.077.620. 000.

Kepala Dinas PU Kota Paria­man, Asrizal saat dihubungi Haluan, Kamis (6/8) mengatakan, ia tidak tahu mengenai surat yang dikeluarkan oleh Dinas PU Kota Pariaman tertanggal 31 Desember 2014 dengan nomor 24/PPK/DPU-BM/XII-2014 tersebut. "Saya baru menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kota Pariaman pada April 2015. Tapi setahu saya kasus tersebut masih dalam pe­meriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujarnya.

Sementara Direktur Utama PT LMKP, Johan saat dihubungi Haluan mengatakan, surat Dinas PU Kota Pariaman yang me­nyatakan bahwa PT LMKP ma­suk daftar hitam itu tidak benar. Pihaknya sudah memberikan somasi kepada Pemko Pariaman sebanyak tiga kali, sejak Januari 2015. Pihaknya juga sudah me­laporkan Dinas PU Kota Pariaman ke Polda atas tuduhan pencemaran nama baik.

"Surat yang dikeluarkan Di­nas PU Pariaman itu ilegal kare­na kami tidak melanggar kontrak. Dalam kontrak, kami punya hak menyelesaikan pekerjaan itu selama 50 hari setelah batas waktu pengerjaan habis. Tapi hak kami itu tak diberikan. Dinas PU Pariaman memutuskan kontrak secara sepihak," ungkapnya.

Johan melanjutkan, jika pi­hak­nya diberikan kesempatan menye­lesaikan pekerjaan terse­but, pihak­nya bersedia didenda. Ia meng­klaim bahwa pihaknya menyele­saikan pekerjaan dengan bobot 99,55 persen hingga batas waktu pengerjaan habis ketika itu. Menu­rutnya, 0,5 pekerjaan yang tersisa itu bisa diselesaikan 2 atau 3 hari.

"Dengan niat baik, kami menye­lesaikan pekerjaan itu 100 persen pada bulan Januari 2015. Kekurangan 0,5 persen itu tak dibayar oleh Dinas PU. Kami pun tak menagih kekurangan pem­bayaran 0,5 persen itu karena kami tak mengharapkannya. Kami cuma ingin menyelesaikan pekerjaan," tutupnya. (h/tim)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]