Kadispar Salahkan Wisatawan Sok Kaya


Kamis, 06 Agustus 2015 - 19:22:08 WIB
Kadispar Salahkan Wisatawan Sok Kaya

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadis­parbud) Kota Padang Dian Fakhri Rabu (5/8) di Muaro Lasak, mengatakan penga­duan mengenai tarif menu makanan di tempat wisata seperti di Muaro Lasak, Pantai Padang sudah sering dia terima. Tetapi, kecer­dasan pengunjung tidak juga berubah. Dia juga sering mendapat pengakuan dari pengunjung dan sering mem­baca di media sosial bahwa harga makanan di tempat wisata tidak normal. Malah ada yang mengatakan harga dua kali lipat di atas harga normal.

Baca Juga : Ada Pos Pelayanan Prokes di Pasar Raya Padang

Sedangkan harga menu yang ditentukan oleh dinas pariwisata masih dalam batas normal. Seperti harga mie rebus dipatok dengan harga Rp15.000, kerupuk kuah Rp5.000, langkitang Rp5.000 serta minuman lainnya yang masih normal. Menurutnya menu memang dibuat oleh pemilik lapak,

tapi telah disetujui Disparbud Kota Padang. Jadi tidak ada istilah ‘takicuah’ kalau menanyakan harga menu makanan sebelum memesan. Dia juga tidak bisa melarang kalau pemilik toko memiliki harga menu sendiri. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dinas pariwisata tetap meminta pembeli untuk mena­nyakan harga makanan dan mi­numan sebelum memesannya.

Baca Juga : Jadwal Pendaftaran CPNS 2021 di Padang Belum Jelas

“Janganlah sok kaya ketika kita mengunjungi tempat wisata. Tanyakan dulu harganya per menu makanan dan minuman berapa. Jangan pesan dulu, itu kita yang sok kaya namanya,” jelas Dian Fakhri.

Sorotan menu harga di tempat wisata tidak terjadi saat ini saja, kata Dian. Pengunjung seharusnya sudah bisa belajar kepada wisata­wan barat. Karena wisatawan barat sebelum memakan maka­nan ditanya dulu harganya. Lagi pula jumlah penjual makanan di tempat wisata cukup banyak. Seperti di kawasan Muaro Lasak dan Danau Cimpago jumlah pe­dagangnya lebih 100 orang. Dengan petugas yang terbatas, menurut Dian memang tidak bisa mengontrol hal seperti itu setiap waktu. “Kita ini ndak seperti itu. Dipesan banyak-banyak setelah itu baru tanya harganya. Kalau harganya tinggi barulah terkejut. Mana bisa seperti itu,” pungkas Dian.

Baca Juga : Dilepas Rektor UIN IB Padang, Jenazah Masnal Zajuli Dimakamkan di Tanah Datar

Diapun mengakui kalau pe­dagang di Muaro Lasak atau di tempat wisata lainnya tidak satu menu harga makanan atau harga tidak seragam. Karena pedagang beralasan belanja bahan makanan berbeda-beda. Ada perbedaan setiap warung makanan. Untuk menghindari tipuan sebaiknya pengunjung menanyakan harga dulu.

“Kita sudah berulang kali mengatakan tanyakan dulu harga makanan sebelum dipesan. Nanti dinas pariwisata pula yang disa­lahkan karena tidak bisa me­ngawasi. Memang kami bisa mengawasi semua pedagang. Pekerjaan kami masih banyak yang lain,” ucapnya.

Baca Juga : Hendri Septa Serahkan Paket Sembako untuk Warga Sekitar TPA Air Dingin

Seperti diketahui, pengelolaan tempat wisata Kota Padang me­mang jauh dari sikap profesional. Layanan yang tidak ramah hingga pemerintah yang cepat puas de­ngan hasil pembenahan wisata.

Hal ini menjadi sorotan pelaku wisata dan pengamat wisata Ridwan Tulus dan James Hellyward. Ridwan Tulus menilai jika berbicara masalah pelayanan maka tolak ukurnya kepuasan. Jika konsumen jasa atau kon­sumen layanan tidak puas maka dipastikan akan terjadi komplain atau komentar dari pihak terkait.

Untuk menghindari atau me­muaskan pelaku wisata dinas terkait harus bisa menerima pengaduan dari pelaku wisata. Jangan hanya dari masyarakat atau pedagang di tempat wisata saja. “Makanya wajar saja seting­kat menteri yang mengomentari pelayanan wisata di Kota Padang khususnya dan di Sumbar umum­nya. Tapi komentar yang mem­bangun itupun ditolak atau tidak diakui,” terang Ridwan.

Ridwan menilai Dinas Pari­wisata Kota Padang memang tidak bisa menerima kritikan yang membangunan dari penikmat wisata. Baginya ketika sudah melakukan tugas atau perbaikan wisata maka pelayanan sudah maksimal.

“Jika masih berpikir seperti itu tidak akan maju wisata kita. Yang namanya kritikan tentu membangunan dan perlu bagi perbaikan bagi wisata kita. Toh ujungnya PAD Kota Padang juga yang meningkat.

Sebaiknya Dinas Pariwisata bisa mengontrol per­soalan harga makanan dan minu­man di tempat wisata. Kalau perlu buat koperasi sehingga pedagang di tempat wisata wajib belanja di sana sehingga harga tidak melam­bung tinggi. Sesuka pedagang saja,” tutur Ridwan Tulus.

James Hellyward menilai orang yang menjabat Kadis Parbud haruslah orang yang mengerti, paham dan peduli dengan kepariwisataan.

Jangan tempatkan orang yang tidak mengerti pariwisata. Karena jika demikian, berbagai macam persoalan akan muncul. Apalagi, seorang kepala dinas tidak boleh berbicara seperti itu. Karena, pariwisata berbicara soal layanan, jika pelanggan atau konsumen tidak puas wajib baginya untuk memperbaiki.

“Untuk itu, carilah kepala dinas yang tepat. Sebab, berbicara masalah pariwisata berbicara masalah kepuasan ada tolak ukurnya secara umum,” paparnya.

Realitasnya harga menu makanan di tempat wisata di Kota Padang, khususnya di Pantai Muara Kota Padang cenderung dua atau tiga kali lipat dari harga normal. Seperti mie rebus dijual satu porsi Rp20 ribu hingga Rp30 ribu. Kerupuk mie dijual mulai dari harga Rp5 ribu hingga Rp10 ribu. Harga menu itu yang di­sodorkan pedagang ketika pe­ngunjung mau membayar. Ke­banyakan pedagang tidak mem­berikan daftar harga menu ketika memesan makanan, terutama pada malam hari.

Anggota DPRD Kota Padang Faisal Nasir melihat dinas pariwisata tidak punya konsep, sehingga kejelasan juga tidak nampak dalam mengelola pariwisata. Apalagi, Kepala Dinas Pariwisata tidak mengerti dengan pariwisata, yang berujung kepada pekerjaan yang tidak jelas.

Yang dilakukan Dinas Pariwisata apa? Dinas Pariwisata perlu punya konsep. Karena pariwisata itu berbicara soal kenyamanan, kebersihan dan keindahan. Bagaimana me­menuhi ketiga itu kalau konsep saja tidak punya,” urainya.

Begitu juga yang disampaikan anggota DPRD Kota Padang dari Komisi IV Iswandi. Dia juga menilai Disparbud Kota Padang tidak punya konsep yang jelas. Apalagi, persoalan tarif juga sudah dijanjikan 6 bulan yang lalu. Sampai saat ini belum ada realisasinya. Ini membuktikan Kadisparbud tidak mampu mengelola pariwisata.

“Kalau tidak mampu lebih baik mundur saja, dari pada nanti dimundurkan. Makanya saya dari Komisi IV mendukung sekali Walikota dan Wakil Walikota melakukan penjaringan untuk kepala SKPD. Kalau perlu seluruh kepala SKPD di Kota Padang dilelang. Karena kita melihat hasil lelang beberapa SKPD mendapatkan orang yang benar-benar mau bekerja,” harapnya.

Salah seorang pedagang di Pantai Muaro Lasak Asri mengatakan sudah bukan rahasia kalau harga di tempat wisata mahal-mahal. Karena di tempat wisata merupakan tempat untuk menikmati pemandangan. “Kami menaikkan harga itu bukan tanpa alasan. Ada sewa kursi, lamanya tempat duduk. Jelas ada perbedaan harga di warung. Sejarusnya penikmat wisata paham itu,” tutupnya.(h/ows)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]