Tak Luput (Dirundung) Golput

Tingginya kecen­dru­ngan golput juga terjadi pada pilkada gubernur maupun kabupaten/kota. Tak ter­kecuali juga di Sumatera Barat. Kurangnya keper­cayaan masyarakat terhadap partai atau pun calon, men­jadi salah satu hal yang men­dasari tingginya angka gol­put.

Baca Juga : Politik dan Etika Berkelindan dalam Pengisian Jabatan Wawako Padang

Menghadapi pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang, baik itu pilkada gubernur dan pil­kada di 13 kabupaten/kota di Sumbar, harusnya men­jadi tantangan bagi KPU Sum­bar dan kabupaten/kota setempat dan juga para calon kepala daerah untuk mampu mengurangi angka golput dan meningkatkan parti­sipasi pemilih sehingga hasil pilkada benar-benar adalah mencerminkan pilihan dari masyarakatnya.

Koordinator Divisi Pe­ren­canaan Teknis dan Pe­nyelenggaraan Pemilu Ko­misi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar M.Mufti Syarfie menilai kecen­dru­ngan angka golput pada pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 De­sember 2015 mendatang akan menurun, jika diban­dingkan dengan pemilu se­belumnya (Pilpres).

Baca Juga : Jangan Terlalu Bersedih Jika Kamu Dihinakan

Pasalnya, pada pilkada ini masyarakat mempunyai hubungan emosional secara langsung dengan calon dan masyarakat juga mempunyai banyak kepentingan yang nantinya akan disampaikan pada calon kepala daerah.

“Kalau pemilihan ke­pala daerah ini kan ma­sya­rakat sudah kenal dengan calon, apalagi masyarakat punya hubungan emosional yang bagus dengan calon yang akan mereka pilih. Begitu juga dengan calon gbernur dan wakil, kan ha­nya dua pasang calon. Kedua pasang calon ini juga sudah dikenal oleh masyarakat, dan trackrecordnya masya­rakat juga sudah tahu,” ung­ka mantan wartawan senior ini, Kamis (6/8).

Baca Juga : Mengapa Isu Presiden 3 Periode Kembali Berhembus?

Untuk mengantisipasi, KPU RI juga sudah men­jadikan tanggal 9 Desember 2015 itu menjadi libur na­sio­nal tidak libur daerah saja. Hal ini dilakukan su­paya tidak ada kendala atau nanti ada daerah yang mem­punyai kebijakan berbeda-beda, dan akan menyulitkan bagi yang bekerja diluar daerah.

“Misalnya ada ma­sya­rakat Agam yang bekerja di Padang Panjang, tapi mereka tidak bisa memilih di Agam karena di Padang Panjang tidak libur. Jadi dengan seragamnya kebijakan dari KPU RI maka tidak ada alasan untuk masyarakat tidak datang ke TPS me­milih,” ulasnya.

Baca Juga : Perang Inovasi dalam Era Disrupsi

Menurutnya, yang men­jadi tugas berat bagi KPU saat ini adalah bagaimana merubah paradigma dan pemikiran masyarakat bah­wa pemilihan kepala daerah ini tidak hanya semata-mata gawenya penyelenggara (KPU) saja. Namun juga gawenya seluruh elemen masyarakat, LSM, aka­de­misi, tokoh-tokoh ma­sya­rakat, dan parpol.

“Nanti kita akan lebih perkuat komitmen dan hu­bungan dengan berbagai element tersebut, dan kita berencana nanti akan me­ngajak kelompok media untuk mensosialisasikan bagaimana supaya semarak pilkada di Sumbar ini benar-benar tercapai sesuai dengan yang diharapkan,” ujarnya.

Meskipun tantangan be­sar yang akan dihadapi oleh KPU, namun pihaknya akan tetap berupaya dengan berbagai langkah yang per­tama dengan langkah mem­bersihkan dahulu DPT, “Ki­ta benar-benar harus me­milahkan mana warga yang benar-benar mem­punyai hak pilih di sini, kalau orang­nya merantau tapi pu­nya hak pilih di sini kita akan minta supaya men­dorong keluarganya untuk datang ke TPS memilih,” ujarnya.

Kemudian KPU juga akan merubah strategi so­sialisasi, supaya ada in­klusisme karena pilkada ini tidak hanya milik KPU. Tapi juga menjadi tanggungjawab dan milik masyarakat, dan semua pemangku kepen­tingan baik itu pemilih, pasangan calon, partai poli­tik termasuk juga masya­rakat rantau yang tidak me­milih di Sumbar.

“Kemarin kita sudah koordinasi dengan ma­sya­rakat rantau, salah satunya Mantan Walikota Padang yang juga tokoh masyarakat Sharul Wujud. Untuk bisa mendorong sa­nak sau­da­ranya untuk ramai-ramai datang ke TPS meng­gu­nakan hak pilihnya. Yang paling penting adalah ma­syarakat menggunakan hak pilihnya, soal siapa yang akan dipilih itu biarlah men­jadi hak politik warga,” jelasnya.

Bagi KPU, saat ini akan mencoba mengangkat pasa­ngan calon kepala daerah ini ke panggung kompetisi, dan pihaknya juga berharap ja­ngan hanya satu pasang ca­lon. Karena nanti saat KPU mengangkat pasangan calon kepermukaan masya­rakat akan menilai, dan mem­berikan pendapatnya.

“Kita juga mendorong KPPS untuk mengajak ma­syarakat lebih pro aktif datang ke TPS, nah inilah upaya-upaya kami yang akan dirumuskan dalam waktu dekat ini sesuai dengan kon­disi yang ada di daerah Sum­bar saat ini,” ujarnya.

Target 75 Persen di Kabupaten Solok

KPU Kabupaten Solok berharap, pada pilkada 9 Desember mendatang par­tisipasi pemilih mencapai angka 75 persen.  Karena dari total pemilih yang ter­daftar sebagai pemilih tetap pada pilkada 2010 silam, partisipasi pemilih hanya mencapai angka 64,65 per­sen, sedangkan angka golput (golongan putih ) atau tidak memilih 35,35 persen atau sebanyak 153.406 orang tidak memberikan pi­li­hannya.

” Kita perkirakan  ang­ka golput mampu ditekan hingga 25 persen, ini me­ngacu kepada data penye­lenggaran pemilu dan pilka­da sebelumnya, yang tidak pernah mencapai angka 75 persen,” kata Ketua KPU Kab. Solok Elwiza menjawab Haluan di Koto Baru.

Menurutnya, sampai ha­ri ini berbagai upaya sosia­lisasi untuk mendongkrak partisipasi pemilih di daerah penghasil beras itu terus dilakukan. Upaya itu, kata Elwiza adalah dengan me­lakukan klasifikasi atau pe­ngelompokan pemilih se­perti kelompok pemula, keagamaan, adat dan pe­rempuan.

Setelah klasifikasi ini dilakukan, baru ditentukan sistem dan metode so­sia­lisasinya. Seperti untuk kelompok pemilih pemula, KPU akan menggandeng sekolah-sekolah, kelompok keagamaan dengan meng­gandeng Kemenag. Begi­tupun untuk kelompok adat dengan bekerja sama dengan lembaga adat seperti KAN dan LKAM, dan kelompok perempuan bersama orga­nisasi-organisasi perempuan lainnya. “ Dengan cara itu, kita harapkan partisipasi pemilih pada Pilkada men­datang dapat ditingkatkan,” jelas Elwiza.

KPU Agam Minimalkan Golput

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Agam, bakal semaksimal mungkin meminimalkan angka golput pada penye­lenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Agam. Saat ini KPU sudah menu­runkan tim riset ke tingkat masyarakat terkait bagai­mana mengantisipasi terja­dinya golput.

Ketua Komisi Pemili­han Umum (KPU) Kabu­paten Agam, Al Hadi, Rabu (5/8) mengatakan, KPU akan melakukan usa­ha mak­simal untuk me­ningkatkan, partisipasi pe­milih dalam Pilkada di Ka­bupaten Agam. Kajian ba­gai­mana melakukan hal itu, sudah ada di tangan tim riset KPU Kabupaten Agam.

Ia menjelaskan, jika dita­rik kebelakang jumlah ang­ka pemilih di Kabupaten Agam cukup baik, pada pelaksaan pemilu. Tetapi jumlah tersebut mesti di­ting­katkan pada masa selan­jutnya. Pada pelaksanaan pemilihan presiden ke­ma­rin, partisipasi pemilih men­capai 67 persen, dengan angka golput lebih kurang, 33 persen. Selanjutnya par­tisipasi pemilih pada, pe­milihan umum legislatif, mencapai, 69 persen, de­ngan angka golpun lebih kurang, 31 persen.

Sementara partisipasi pemilihan umum kepala daerah, pada periode sebe­lumnya pada tahun 2010, mencapai, 72 persen, de­ngan angka golput, lebih kurang mencapai, 28 per­sen. Menurut Al Hadi, ang­ka-angka pencapaian par­tisipasi pemilih tersebut, juga akan menjadi acuan untuk mengantisipasi angka golput kedepan.

“ Kita berharap, parti­sipasi pemilih bisa mening­kat. KPU Akan semaksimal mungkin untuk mencapai hal tersebut. untuk men­dapatkan hal itu, kita sudah melakukan riset, dan bakal diamplikasikan melalui kegiatan, dan sosialisasi di tengah masyarakat,” ungkap Al Hadi.

KPU Pasaman: Perlu Kerja Keras

Parsentase partisipasi masyarakat pemilih di Ka­bupaten Pasaman menurun pada dua kontes demokrasi tahun kemarin.

Pada Pemilihan Le­gislatif (Pileg) yang digelar 9 April 2014 lalu, partisipasi pemilih di Pasaman men­capai 76 persen namun par­tisipasi ini menurun pada Pemilihan Presiden (Pil­pres) pada 9 Juli 2014 lalu, hanya berkisar pada 72 per­sen.

Menurunnya partisipasi masyarakat pemilih di Pa­saman menjadi pertanyaan besar dan ancaman me­ningkatnya angka Golongan putih (Golput) pada Pe­milihan Kepala Daerah (Pil­kada) yang akan digelar pada 9 Desember 2015 men­datang.

Ketua KPU Pasaman Jajang Fadli melalui Ko­misioner KPU Aprina He­rawati menyebutkan, KPU Pasaman belum mene­tap­kan target par­tisi­pasi pe­milih untuk Pilkada men­datang. Namun, target Na­sio­nal untuk Pilkada se­rentak ditetapkan sebesar 77,5 persen.

”Kalau kita ban­ding­kan target Nasional tahun ini dengan partisipasi pilkada pasaman tahun 2010 lalu, sekitar 78 persen, kami optimis target nasional da­pat dicapai, bahkan bisa lebih,” ujar Aprina (Lala) Herawati, Jumat, kemarin.

Untuk menelusuri fak­tor penyebab menurunnya angka partisipasi pemilih pada dua pesta demokrasi 2014 lalu, pihak KPU Pa­saman bekerja sama dengan lembaga survei Revolt Ins­titute.   “Inilah yang akan disur­vei oleh tim riset tersebut. Apa saja yang menyebabkan masyarakat lebih banyak tidak ikut memilih. Kalau kondisi ini dibiarkan, maka ancaman golput pada Pil­kada tidak bisa dielakkan,” lanjutnya.

Menurut Aprina, se­harusnya partisipasi pemilih lebih tinggi pada kontes Pilpres dibandingkan Pileg tetapi yang terjadi seba­liknya. Jika Pilpres bisa disamakan konteksnya de­ngan Pilkada, maka tidak menutup kemungkinan par­ti­­sipasi pemilih pada Pil­kada nanti tidak mampu melebihi capaian target Na­sional.

Untuk mengatasi hal itu, pihak KPU selain me­ngadakan riset, juga me­maksimalkan sosialisasi, baik melalui agen demok­rasi, duta sekolah, dan ke­giatan-kegiatan sosialisasi Pilkada yang telah dijad­walkan dengan pihak keca­matan. Tidak hanya itu, PPK dan PPS juga diberi anggaran untuk mengadakan sosialisasi. (*)

Laporan:
ENI/RINA/FERI/YUTISWANDI/DAYAT/LENI