Panwaslu Minta Bantuan kepada Masyarakat


Jumat, 07 Agustus 2015 - 20:16:14 WIB
Panwaslu Minta Bantuan kepada Masyarakat

Setiap kelurahan me­miliki jumlah TPS  yang berbeda-beda. Kelurahan Tanah Garam misalnya, ke­lurahan terluas di Kota So­lok ini memiliki 22 TPS. Artinya,di Kelurahan Tanah Garam ini seorang PPL   dibebani tugas mengawasi  pemilih di  22 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Baca Juga : Sumarak Alek Nagari, Koarsa Laksanakan Sunatan Massal di Sungai Batang

“Dengan keterbatasan personel ini, sangat riskan terjadi kesalahan. Namun de­mikian kita tetap me­nuntut PPL untuk  bekerja se­cara cermat dan betul-be­tul melakukan pengawasan secara teliti. Sehingga ke­mungkinan terjadinya pe­milih ganda tidak terjadi,” kata Tri Ati.

Lantaran itu, kata Tri Ati, masyarakat diminta ikut berpartisispasi dalam me­lakukan pengawasan. Mi­nimal masyarakat mem­berikan keterangan secara jujur kepada petugas pen­data. Masyarakat harus se­cara tegas menyatakan mana pemilih pemula, pemilih tak dikenal, pemilih yang telah pindah dan pemilih yang telah dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pe­ngadilan.

Baca Juga : BMKG Maritim Teluk Bayur: Waspadai Angin Kencang dan Gelombang Hingga 4 Meter

Lebih jauh Tri Ati me­ngatakan, proses pen­co­cokan dan penelitian data pe­milih yang dilakukan KPU saat ini menjadi per­ha­tian maksimal Panwaslu. Karena tahapan ini sangat berisiko menyebabkan ter­jadinya pemilih ganda. Dan pemilih ganda ini sangat berpotensi menimbulkan konflik saat pencoblosan.

“Kami tak ingin konflik itu terjadi, karena itu kami akan menutup semua pe­luang terjadinya pemilihan ganda,” ujar Tri Ati.

Dijelaskannya,untuk me­­­nutup peluang terjadinya pemilih ganda itu, saat pro­ses pemutakhiran data pe­milih, setiap PPL harus memastikan pemilih ganda sudah tidak ada lagi  dalam daftar pemilih.

Disamping pemilih gan­da, kata Tri Ati,beberapa hal penting yang juga menjadi pe­r­hatian dalam tahapan pe­mutakhiran kali ini  adalah menyangkut penambahan dan penghapusan data pe­milih.

“PPL dituntut me­nga­wasi secara teliti pe­nam­bahan pemilih yang dia­ki­batkan oleh TNI/Polri yang pensiun dan penambahan pe­milih dari pemilih pe­mula. PPL harus memas­tikan pensiunan TNI/ Polri itu benar-benar telah mema­su­ki masa pensiun,”tukas Tri Ati.(h/eri)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]