Main Aman dengan Pasal Penghinaan Presiden


Jumat, 07 Agustus 2015 - 20:28:18 WIB
Main Aman dengan Pasal Penghinaan Presiden

Muncul pro-kontra da­lam rencana ini. Pihak Pro beranggapan simbol Negara harus dilindungi dan tidak boleh dihina seenaknya. Se­mentara pihak yang kontra, karena dahulu aturan ter­sebut dibuat dalam rangka melindungi kepentingan Ra­tu Belanda di daerah jaja­hannya, termasuk saat men­jajah Indonesia, sehingga pasal ini berbau feodal. De­ngan begitu, Presiden me­miliki kuasa penuh dalam meredam kritik kritis. Pun halnya dengan  komisi III DPR RI yang tidak men­dukungnya. Pasalnya, pasal ini sudah pernah disodorkan seb­e­lumnya dan dimen­tah­kan oleh MK karena tidak jelas batasannya, sehingga nantinya akan menjadi pasal karet dan menimbulkan keti­dakpastian hukum. Kemu­dian sejatinya pasal itu sudah dihapuskan MK sejak 2006 lalu dan tertuang pada putu­san No.013-022/PUU-IV/2006. MK menyatakan pasal ini melanggar prinsip persa­maan di mata hukum, me­ngu­­rangi kebebasan bereks­pre­si dan berfikir, kebebasan in­formasi dan kepastian hu­kum.

Baca Juga : Bertemu Gatot Nurmantyo dan Rizal Ramli, Ketua DPD RI: Pemerintah Harus Dikoreksi

Berpayung dari hujan kritikan blunder

Terdapat stigma menge­nai rencana penghidupan pasal ini. Karena pada per­jalanannya, rezim sekarang ini banyak melakukan blun­der yang membuat presiden beserta pembantunya men­dapat kritik tajam. Sehingga, pasal ini diduga merupakan cara bermain yang aman bagi pemerintah untuk meredam kritikan dan umpatan yang diarahkan kepada mereka.

Baca Juga : Menko Perekonomian-Mentan Salurkan 20 Ribu DOC Ayam Petelur ke Rumah Tangga Miskin

Blunder ini ramai diper­bincangkan semenjak setelah Presiden mengesahkan dan menandatangi Perpres No.39 Ta­hun 2015 tentang Ke­naikan Tunjangan Uang Mu­ka Pembelian Mobil Pejabat Negara. Perpres ini kemu­dian mendapatkan kritikan keras dari publik, baik rak­yat maupun akademisi. Ka­rena, ketika rakyat tengah krisis ekonomi akibat harga-harga naik (BBM, Listrik dan Sembako), Jokowi ma­lah memunculkan Perpres No.39 Tahun 2015 yang me­naik­kan tunjangan untuk pem­belian mobil kepada pa­ra pejabat Negara. Pada ak­hirnya, Perpres itu me­mang dicabut. namun mun­cul­ ala­san-alasan yang mem­bu­at bingung masyarakat. Jo­kowi berasalasan ia tidak mem­baca secara rinci isi Per­pres itu, sehingga mun­cul­ lelucon I don’t know wha­t I signature untuk Jo­ko­wi.

Kemudian, masih te­ri­ngat saat Jokowi membuat geger ketika Beliau ber­pidato di Konferensi Asia Afrika (KAA) beberapa waktu lalu. Dalam pida­tonya, Jokowi mengatakan Indonesia masih memiliki hutang ke International Mo­netary Fund (IMF). Hal ini juga dinyatakan oleh Sekre­taris Kabinet Andi Widja­janto, ketika itu Seskab mengatakan bahwa Indo­nesia kembali ber­hutang pada IMF tahun 2009 sekitar USD3,093 Milyar. Namun, hal ini sontak mendapat kritikan langsung dari sang RI 1 sebelumnya, Susilo Bam­bang Yudhoyono. SBY me­nyatakan, bahwa seluruh hutang Indonesia kepada IMF sebesar US$9,1 miliar sudah dilunasi pada tahun 2006 lalu, atau 4 tahun lebih cepat dari jadwal. Sehingga Indonesia bukan lagi pasien IMF dan dapat tampil de­ngan kepala tegak tatkala pimpinan-pimpinan IMF berkunjung ke Indonesia.

Kemudian blunder uca­pan Jokowi yang terbaru adalah ketika Jokowi mem­beri sambutan saat mem­peringati Kelahiran Pan­casila pada tanggal 1 Juni lalu. Ketika itu beliau me­nga­takan “Setiap kali saya berada di Blitar, kota kela­hiran Proklamator kita, ba­pak bangsa kita, penggali Pancasila, Bung Karno, hati saya selalu bergetar”. Hal inilah yang kemudian men­jadi polemik di ruang publ­ik, bahwa Soekarno itu lahir di Surabaya, bukan di Blitar. Banyak yang mengkritik Jokowi terkait kesalahan ini, mulai dari kalangan di PDIP hingga kalangan DPR .

Dilema dan ketakutan

Pu­blik mungkin meng­harapkan sesuatu yang sem­purna kepada sang Presiden, menimbang beliau adalah seorang Presiden Republik Indonesia. Ekspetasi yang tinggi itu terlihat saat ba­nyaknya public yang kecewa ketika beberapa kali Jokowi blunder dalam pidato. Eks­petasi yang tinggi itu seakan-akan menanggalkan atribut “Presiden juga manusia” kepada Jokowi. Namun, dengan adanya pasal peng­hinaan tersebut, mem­buat Presiden yang notabene di­ke­nal merakyat akan jauh dari rakyatnya. Sifat me­rakyat itu seharusnya dijaga, jangan sampai aturan pro­tokoler seperti peraturan membatasi atau meng­hi­langkannya.

Namun, mengingat dan me­nimbang banyaknya blun­­der yang dilakukan re­zim sekarang, Pasal tentang penghinaan presiden ini terlihat seakan presiden tak ingin dikritik dan rakyat pun tak bisa atau terhalang aspi­rasi dan kritikannya untuk presiden. Sehingga, jika pera­turan ini diadakan dengan maksud demikian, sudah semestinya ditolak kembali.

Senada dengan itu, Di­rek­tur Puspol Indonesia dan Pengamat Politik UNJ, Ube­dilah Badrun pun juga ikut berkomentar dalam hal ini. Dikutip dari Rima­news.­com, Ubedilah mengatakan ada kepanikan dari ling­karan dalam is­tana, me­ngingat banyaknya blunder-blun­der yang me­nga­kibat­kan turunnya kre­dibilitas Presiden, ke­mu­dian ba­nyak­nya janji-janji politik yang belum ter­laksana dan mulai hi­lang­nya chemistry dengan wa­kil presiden. Sehingga, ke­ta­kutan itu membuat re­zim sekarang berusaha me­re­dam kelompok yang gen­car melakukan kritikan. ***

 

IKHSAN YOSARIE
(Pengamat Politik dan Kebijakan Publik HMJ-IP FISIP dan Departemen Hukpol UKM PHP Unand)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]