Tolak Golkar, KPU Yakin Berikan Putusan yang Tepat


Jumat, 07 Agustus 2015 - 20:39:12 WIB
Tolak Golkar, KPU Yakin Berikan Putusan yang Tepat

“Penegasan dalam dua SE itu lebih kurang ber­bunyi, bahwa syarat pen­calonan oleh partai politik dan calon dalam proses pen­c­alonan yang sah adalah form pencalonan oleh par­pol mesti ditandatangani oleh ketua dan sekretaris parpol,” jelasnya.

Baca Juga : Di Tengah Guyuran Hujan, Wako Hendri Septa Jemput Keluarga Penerima Bedah Rumah

Terkait tudingan ke KPU karena masih meng­gunakan dokumen pendaf­taran pada PKPU Nomor 9 sementara sudah keluar PKPU Nomor 12/2015, menurut Amnasmen, form terkait tidak relevan.

Sedangkan Komisioner KPU Sumbar bidang Hukum Nurhaida Yetty menegaskan, keliru jika penilaian Golkar menyebutkan KPU alpa merevisi lampiran dokumen pengusungan calon, karena masih menggunakan lampiran dokumen pencalonan pada PKPU Nomor 9/2015, dan tidak merujuk pada lampiran dokumen PKPU Nomor 12/2015.

Baca Juga : Hendri Septa: Masyarakat Langgar Prokes Akan Ditindak Tegas

“KPU RI memang me­nge­luarkan PKPU Nomor 12/2015, dan dalam PKPU itu, direvisi sebagian pasal-pasal yang ada di PKPU Nomor 9/2015. Tapi bu­kan berarti semua pasal yang ada di PKPU Nomor 9/2015 itu hilang atau diganti semua.

Malah PKPU Nomor 9/2015 itu tetap jadi pedoman bagi KPU, sedang­kan PKPU Nomor 12/2015 menjadi perubahan-perubahan yang ada di PKPU Nomor 9 yang menjadi pedoman selanjutnya bagi KPU,” kata Nurhaida Yetty.

Ditanya perubahan apa yang ada di PKPU Nomor 12/2015 itu, menekankan tentang dokumen yang harus dilampirkan jika terjadi dualisme kepengurusan, disamping syarat lainnya yang mesti dilengkapi saat pendaf­taran. Sementara di PKPU No­mor 9/2015, hal etrsebut tidak ditemukan.

“Nah, syarat pendaftaran yang wajib dilengkapi pada hari pen­daf­taran itu adalah syarat penca­lonan. Itu, syarat pencalonan akan dianggap sah oleh KPU jika diserahkan lengkap di hari pen­daftaran calon tersebut, bukan dilengkapi setelahnya,” kata Yetty.

Sementara, jika dalam pendaf­taran calon itu berasal dari dualis­me partai, maka kepengurusan kedua partai itu wajib hadir disaat pendaftaran dilakukan.

“Dan penegasan itu ada di PKPU Nomor 12/2015,  dan memang semua syarat pencalonan pendaftaran itu wajib ada dan sah legalitasnya di hari pendaftaran,” tegas Yetty lagi.

Sementara saksi pelapor dari Golkar Sumbar kubu ARB, Agus­wanto menyebutkan partai­nya tetap yakin dengan dasar laporan partainya.

Dimana KPU dinilai alpa merevisi lampiran yang akan dijadikan dokumen dalam proses pengusungan calon.

“Perubahan yang dilakukan pada Peraturan KPU 12/2015 tak mengubah bagian penjelasan berikut lampirannya. Sehingga­nya, dokumen BB yang dijadikan pedoman dalam pengusungan calon, masih merujuk Peraturan KPU 9/2015,” terang Aguswanto.

Menurutnya, dengan beru­bahnya PKPU itu, tentunya juga akan merubah bentuk dokumen pendaftaran, karena disesuaikan dengan hasil revisi. Perlu dike­tahui, sebutnya, untuk dokumen pendaftaran merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipi­sahkan dengan yang lain.

“Jadi apabila PKPU Nomor 12 diberlakukan, maka doku­mennya harus disesuasikan pula dengan aturan yang ada pada PKPU yang baru tersebut, bukan­nya berpegang pada persyaratan dokumen yang ada dalam PKPU Nomor 9/2015, karena PKPU ini sudah direvisi,” yakin Agus­wanto.

Sebelumnya, dua kubu Partai Golkar Sumbar bersatu mela­porkan KPU Sumbar ke Bawaslu. Sekretaris DPD Golkar Sumbar versi ARB, Afrizal mengatakan bahwa pihak­nya melaporkan KPU ke Bawaslu karena merasa diru­gikan, karena hak-hak Partai Gol­kar tereliminir oleh KPU, yaitu tidak bsia menjadi partai pengusung pada Pilgub kali ini. (h/eni)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]