Tak Usung Calon di Pilkada, Parpol Dilarang Ikut Pemilu


Ahad, 09 Agustus 2015 - 19:27:32 WIB
Tak Usung Calon di Pilkada, Parpol Dilarang Ikut Pemilu

“Penerbitan Perppu merupakan hak penuh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kita tunggu saja sampai minggu depan, setelah selesai pen­daftaran di KPU,” ujar JK usai menghadiri puncak Pe­ringatan 33 Tahun Pondok Pesantren Modern Islam (PPMI) Assalaam Desa Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Solo, Sabtu (8/8).

Baca Juga : Survei IPO: AHY Masuk Lima Besar Tokoh Potensial di Pilpres 2024, Anies Teratas

JK yang hadir didampingi istri, Mufidah Kalla meyakini masalah calon tunggal di tujuh daerah tersebut bisa diselesaikan. Apalagi banyak partai politik yang akan mengusung calon potensialnya saat perpanjangan waktu pendaftaran KPU. Bahkan, lanjut JK, koalisi pendukung pemerintah, Koalisi Indonesia Hebat (KIH), sering me­lakukan pertemuan.

Sebelumnya, JK menilai untuk mengantisipasi calon tunggal, partai akan diberi sanksi jika tak mengusung calon di Pilkada, yaitu tidak di­iku­t­sertakan dalam Pemilu. Hal ini me­nurut JK, harus di atur dan masuk dalam revisi UU Pilkada ke depan.

Baca Juga : Pakar Analisis Ucapan Moeldoko 'Diperintah Jokowi': Tak Ubahnya Unjuk Kekuatan

Menurutnya, penyelenggaraan Pil­kada serentak masih banyak me­nimbulkan persoalan. Khususnya regulasi calon tunggal yang men­g­haruskan Pilkada ditunda ke 2017.  Partai politik dituding menjadi akar permasalahan munculnya calon tung­gal di tujuh daerah. Partai disebut tak mau usung calon mela­wan incumbent karena peluang me­nang yang tipis.

Akan tetapi, usulan ini mendapat penolakan keras dari partai yang ada di DPR. Bahkan partai pemerintah seperti NasDem, PKB dan Hanura menolak wacana itu.

Baca Juga : Berikut Daftar Pengurus Masyumi Reborn: Ahmad Yani Ketum, Alfian Tanjung Waketum

Mereka kompak, partai tak bisa disalahkan karena di pilkada hanya ada calon tunggal. Tapi pandangan berbeda diungkapkan oleh PAN. Bahkan partai pimpinan Zulkifli Hasan ini punya ide yang cukup ekstrem.

PAN menantang, parpol yang tak usung calon di pilkada, tak boleh ikut pemilu legislatif. Hal ini yang ingin dituangkan dalam revisi UU Pilkada nanti.

Baca Juga : AHY Temui Ketum PP Muhammadiyah di Yogyakarta, Bahas Soal Ancaman Demokrasi

Ketua DPP PAN Yandri Susanto menjelaskan, mau tidak mau harus ada revisi jika dalam perpanjangan waktu pendaftaran ini tak ada calon yang mendaftar. Dalam revisi itu, partai yang tidak mengusung calon harus diberi sanksi.

“Kalau ada revisi UU Nomor 8 secara terbatas mesti dicantum khu­sus parpol wajib calonkan kader atau usung ikut Pilkada. Jika tidak ada harus diberi sanksi, yakni tidak ikut Pilkada dan pileg berikutnya lagi,” ujar Yandri di Gedung Bawaslu, Jl. MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (7/8). (h/mdk)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]