Stok Raskin di Sumbar Aman


Ahad, 09 Agustus 2015 - 19:34:59 WIB
Stok Raskin di Sumbar Aman

“Sudah ditanya kepada kepala Bulog bahwa di Sum­bar total seluruhnya seka­rang ada 18 ribu ton, semen­tara kebutuhan perbulan­nya  4 ribu ton. Artinya, raskin di Sumbar aman sam­pai 4,5 bulan ke depan. Kalau 4,5 bulan ke depan, itu artinya sampai perte­ngahan Januari aman,” ujar Khofifah Indar Parawansa ketika meninjau stok raskin di Perum Bulog Sub Divre Bukittinggi, Minggu (9/8).

Baca Juga : Wabup Pessel Resmikan Masjid Ar-Rahman Rawa Bubur Tapan

Begitu juga secara nasio­nal, stok raskin menurut Mensos berjumlah 1,5 juta ton dan mencukupi untuk 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) hingga awal tahun 2016 mendatang.

“Saya ingin me­nyam­paikan kepada kita  semua, bahwa kekhawatiran terha­dap kemungkinan kekeri­ngan, kemungkinan kema­rau panjang, kemungkinan gagal panen di beberapa tempat secara nasional, ras­kin aman, karena bulog ma­sih punya stok 1,5 juta ton,” jelas Mensos.

Baca Juga : Pantauan Perkembangan Virus Corona di Sumbar: Positif 169, Sembuh 162, dan Meninggal Dunia 4 Orang

Mensos Khofifah berha­rap kepada seluruh bupati/wali­kota seluruh Indo­ne­sia untuk melakukan per­ce­patan penyampaian SPA (Surat Perintah Alokasi) kepada Kepala Gudang Di­vre dan Sub Divre Bulog. Jika pada akhir Agus­tus 2015 ini semua bupati dan walikota mampu menye­lesaikan SPA-nya, maka tanggal 1 September 2015 mendatang Mensos beren­cana untuk mendistribusi raskin secara serentak di seluruh Indonesia.

“Jadi, sekarang tinggal percepatan Surat Perintah Alo­kasi dari masing-masing bupati/walikota seluruh  Indonesia, agar per-1 September distribusi raskin bulan September bi­sa di­lakukan secara seren­tak seluruh Indonesia.  Ini  untuk me­mastikan  bahwa stok raskin aman,” lanjut Mensos Khafifah.

Baca Juga : Safari Ramadan, Gubernur: Yang Menguatkan Iman dan Adab adalah Alquran

Mensos juga mengimbau ke­pada pihak terkait, agar bisa me­mastikan kualitas standar raskin sebelum beras itu ter­distribusi hingga nantinya sampai ke titik distribusi ke titik Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat.

“Tolong seluruh kepala desa, RT, RW, ngecek bahwa standar yang diterima  oleh masyarakat sama seperti standar ketika beras itu baru dikeluarkan dari gudang. Karena ada indikasi kemung­kinan dari gudang, di jalan itu kemudian berganti kendaraan sehingga berganti kualitas. Di beberapa tempat ada indikasi seperti itu, sehingga peran dari tim pikor raskin masing-masing kabupaten kota menjadi penting,” harap Khafifah.

Baca Juga : Bantu Korban Bencana di Sulbar, Pemprov Sumbar Kembali Gelontorkan Dana Rp241 Juta

Jika memang nantinya dite­mukan kualitas raskin yang beru­bah, maka masyarakat penerima raskin menurut Mensos, bisa mengadukan hal tersebut ke Bulog, dalam waktu satu kali 24 jam. Jika ditemukan kasus itu, maka Bulog akan mengganti raskin sesuai standar.

Terkait jumlah raskin yang harus diterima RTSPM, Mensos menyebut bahwa masing-masing RTSPM akan menerima 15 kilo. Tapi jumlah itu menurutnya sa­ngat variatif, karena ada beberapa daerah yang memberi tambahan subsidi bagi RTSPM.

Manfaat Kartu Sakti

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjelaskan fungsi kartu sakti  yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi-JK kepada ratusan masyarakat Kabu­paten Limapuluh Kota. Pen­cerahan ter­hadap kartu sakti yang diper­untukkan bagi keluarga miskin, disampikan Menteri Sosial saat mengunjungi Pondok Pesantren Ma’Arif Assa’adyiah, Nagari Sima­langgang, Kabupaten Limapuluh Kota, Minggu (9/8) kemarin.

“Sebenarnya ini program peme­rintahan Jokowi-JK khusus bagi keluarga kurang mampu di Indonesia. Program ini dina­makan dengan program Prima Harapan yang lebih dikenal de­ngan kartu sakti. Terdiri dari Kartu  Indonesia Pintar , Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Ke­luarga Sejahtera,”jelas Mensos.

Kartu  Indonesia Pintar kata­nya, khusus diperuntukkan bagi anak didik dengan latar belakang keluarga tidak mampu. Sehingga, dengan adanya kartu tersebut, keluarga kurang mampu bisa melanjutkan pendidikan anak-anak mereka ke jenjang lebih tinggi.

Kemudian, Kartu Indonesia Sehat digunakan untuk meringan­kan biaya pengobatan keluarga kurang mampu di rumah sakit ataupun di puskesmas. Dan Kartu Keluarga Sejahtera untuk menun­jang perekonomian masyarakat kurang mampu dengan bentuk uang subsidi bagi masyarakat kurang mampu.

“Kita minta, pemerintahan di tingkat nagari, kecamatan hingga ke tingkat daerah, tidak mem­persulit masyarakat kurang mam­pu dalam proses mendapatkan  Program Prima Harapan ini. Begitu juga instansi yang ditun­jung dalam pencairan dana, tidak memotong uang masyarakat ku­rang mampu yang mendapatkan bantuan ini,”tegas Khofifah Indar Parawansa. (h/wan/ddg)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]