LSM Pelindas Orasi di Kantor Gubernur dan DPRD


Senin, 10 Agustus 2015 - 18:58:50 WIB
LSM Pelindas Orasi di Kantor Gubernur dan DPRD

Koordinator Lapangan (Korlap) LSM Pelindas Ali Mahmuda  menuturkan, aksi ini merupakan buntut dari kekecewaan warga ter­ha­dap Pemkab Pasman Ba­rat yang masih saja mem­berikan izin kepada PT. AWL untuk beroperasi. Ka­re­na dinilai selama PT. AWL beroperasi sangat merugikan masyarakat terutama dalam hal pencemaran lingkungan.

Baca Juga : Perkembangan Kasus Covid-19 di Kota Padang, Kadinkes: Mendekati Zona Kuning

“Adanya kebocoran dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) PT. AWL yang mencemari sungai Ga­ring­giang di Simpang 3 Alin. Akibatnya sungai yang dulu jernih berubah mendjadi hitam bermiyak dan sangat kotor,” terang Ali.

Dilanjutkannya, tidak hanya itu limbah PT. AWL ini juga berdampak kepada petani ikan, karena akibat limbah ini tidak ada lagi ikan yang bisa ditangkap warga. “Karena ika yang selama ini mereka cari telah berubah menjadi limbah biji sawit,” paparnya.

Baca Juga : Sidak ASN Pemko Padang, Arfian: Tingkat Kehadiran Mencapai 99 Persen 

Atas dasar itu kata Ali, masyarakat Pasaman Barat menuntut pemerintah men­cabut izin PT. AWL karena selain pencemaran juga telah menyalahi regulasi dan pem­bangkangan SK. Bupati No. 188.45/693/Bup-Pas­bar/2015 tentang penerapan sanksi administrative pak­saan pemerintah kepada PT. AWL.

“Pemkab Pasaman Barat seakan tak berdaya menang­gapi, makanya kita datang ke sini untuk bertemu Guber­nur. Kita juga mendesak agar PT. AWL memberikan ganti rugi kepada nelayan Simpang 3 Alin,” ujarnya.

Sementara itu, masa dari LSM Pelindas disambut oleh Kepala Biro Pere­ko­nomian Werdarusman di ruang Sekda Prov Sumbar. Dikatakan Werdarusman apa yang men­jadi tuntutan akan diako­modir oleh Pem­prov Sumbar apalagi hal ini menyangkut hak orang ba­nyak.

“Kita akan pelajari dulu apa yang menjadi tuntuan mereka, nanti setelah setelah kita pelajari baru kita me­nen­tukan langkah apa yang selanjutnya akan kita am­bil,”  terangnya.

Sejauh ini katanya, tuntu­tan pencabutan izin PT. AWL disebabkan adanya indikasi pencemaran ling­kungan yang dihasilkan dari pabrik sawit tersebut. “Kita belum bisa langsung me­ngambil keputusan kita akan pelajari dulu,” tegasnya.

Usai melakukan orasi di Kantor Gubernur Sumbar, puluhan massa dari LSM Pelindas, langusng bergerak ke Gedung DPRD Sumbar. Sekretaris Komisi II DPRD Sumbar, Iradatillah yang hari itu menerima keda­tangan warga menyam­pai­kan akan menampung aspi­rasi tersebut. Selanjutnya aspirasi akan ditindaklanjuti secara berjenjang di DPRD dan akan memanggil dinas instansi terkait di tingkat provinsi, pemerintah kabu­paten setempat serta pihak perusahaan sendiri.

“Ini akan ditindaklanjuti sesuai mekanismenya. Kita akan memanggil pihak-pi­hak terkait untuk mencari titik permasalahannya,” ka­ta Iradatillah.

Tak hanya itu, tambah Iradatillah, aspirasi masya­rakat yang terjadi di tengah masyarakat akan tetap men­jadi perhatian DPRD. “Un­tuk itu DPRD akan mencari akar permasalahannya de­ngan memanggil pihak-pi­hak terkait sehingga mene­mukan titik terang,” tandas­nya. (h/mg-isr/mg-len)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]