Masyarakat Diminta Laporkan PNS Berkampanye


Senin, 10 Agustus 2015 - 18:59:20 WIB
Masyarakat Diminta Laporkan PNS Berkampanye

“Aturannya sudah jelas. Ja­di kalau tertangkap ta­ngan, laporkan saja lang­sung, kami akan minta  dinas terkait untuk mem­prosesnya,” ujar Amora.

Baca Juga : Irawati Meuraksa Serahkan Donasi Spensa Peduli di SMP Negeri 1 Padang

Ia mengatakan jelang Pil­kada, PNS memang ren­tan tergiring arus politik. Apalagi banyak incumbent yang mencalon.  Kendati demikian PNS atau pejabat dinas/SKPD tetap tak boleh memihak salah satu kubu calon. Terutama yang dini­lai bisa berpotensi kembali menjadi pimpinan mereka.

“Memang tak ada bukti langsung. Tapi ini bukan lagi rahasia, seringkali sete­lah kepala daerah itu dilan­tik­ balas jasa langsung ter­lihat dengan mutasi dan pelantikan beberapa kepala SKPD,” katanya.

Baca Juga : Cegah Penularan Covid-19, Lapas Padang Lakukan Penyemprotan Desinfektan

Tolong menolong dan balas jasa inilah yang ke­mudian menjadi landasan PNS dilarang berpolitik. Aktivitas seperti itu sudah tergolong transaksi yang merugikan. Apalagi pejabat SKPD yang ditunjuk itu belum tentu berkom­peten­si. Nantinya, pembangunan Sumbar juga yang akan terhambat.

Dikatakan, saat ini su­dah ada aturan baru dari Kementerian Pen­daya­gu­naan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ten­tang pengangkatan atau pelantikan PNS/Pejabat negara. Misalnya sesuai golongan, masa jabatan  dan beberapa hal yang lain. Tapi itu belum tentu efektif terlaksana di semua daerah.

“Guna menghindari PNS terlibat kampanye dan  transaksi politik dengan balas jasa jabatan, pene­rimaan PNS dengan cara yang benar tersebut  harus dijalankan dengan baik. Kalau itu bisa dilakukan, PNS hanya akan loyal pada aturan bukan loyal pada pimpinan mereka,” ka­tanya.

Lebih lanjut terkait du­kungan DPRD untuk me­nindak PNS yang terlibat kam­panye ini, Amora  me­ngatakan Komisi I akan meminta setiap pe­lang­garan diproses. Bukti yang ada dicek, untuk kemudian diberi sanksi sesuai aturan berlaku.

“Jika lembaga yang me­nerima laporan bertele-tele, Komisi I DPRD siap me­nindak. Bagiamapun, DPRD berfungsi sebagai lem­baga pengawas bagi ekse­kutif,” pungkasnya.

Sementara itu, di Jawa tengah, Badan Pengawas Pemilu menemukan ada­nya indikasi beberapa PNS dan perangkat birokrasi yang terlibat atau sengaja melibatkan diri terkait un­tuk mendukung pen­calo­nan bupati dan walikota di sebanyak empat kabupaten atau kota dari 21 wilayah di Jawa Tengah yang meng­gelar Pilkada serentak.

Ke empat daerah yang PNS dan perangkat biro­kra­si terindikasi terlibat an­tara lain di Kabupaten Pur­ba­lingga, Kabupaten Klaten, Kota Semarang dan terakhir di Kabupaten Blo­ra.

“Kami berharap, per­soalan ini tidak meluas ke daerah-daerah lain, karena sanksinya memang berat bagi meraka yang terlibat dan melibatkan diri dalam dukung mendukung calon yang ada,” tegas Koor­dina­tor Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng di Sekre­tariat Bawaslu Jateng Jalan Atmodirono 12 A Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (10/8).

Teguh menjelaskan, se­suai dengan Undang-un­dang Nomor 5 tahun 2014 ten­­tang Aparatur Sipil Ne­gara, Undang-undang No­mor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Per­da), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan mendapatkan sanksi jika terlibat dalam tim sukses atau tim kam­panye.

“Hukuman disiplin bagi PNS bisa hukuman disiplin ringan berupa teguran, sam­pai pada hukuman disiplin berat pemberhentian de­ngan tidak hormat dari PNS,” jelasnya.

Teguh juga menginstruk­sikan kepada Panwaslu di 21 Kabupaten atau kota yang akan melaksanakan pemilihan bupati dan wali­kota di wilayahnya untuk secara cermat memantau kedudukan, kondisi dan seberapa jauh keterlibatan PNS di 21 wilayah masing-masing.

“Hal ini menyusul endu­san pengawas pemilu kami yang sudah melihat bahwa beberapa PNS mulai terli­bat dan melibatkan diri, ikut dukung mendukung beberapa calon yang akan mengikuti pemilihan. Seti­daknya sudah ada beberapa kabupaten yang me­mer­lukan perhatian khusus terkait dengan netralitas PNS dan birokrasinya,” ungkapnya.

Jika kita melihat data yang ada, Teguh menu­turkan ada 12 kabupaten atau kota yang petahananya maju kembali yaitu Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Ka­bu­paten Boyolali, Kabu­paten Pekalongan, Kabu­paten Blora, Kabupaten Kendal, Kabupaten Rem­bang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Ka­bu­paten Purbalingga dan Kabupaten Pemalang.

“Dengan majunya para petahana ini tentunya po­ten­si bermain atau dimain­kannya PNS, biro­krasi dan anggaran daerah cukup ting­gi, sehingga memerlukan kawalan ketat dari penga­was pemilihan maupun ma­sya­rakat secara umum,” pung­kasnya. (h/mg-len/mdk)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]