Pembebasan Jalur Dua Bypass Kuranji dari Nol


Senin, 10 Agustus 2015 - 18:59:54 WIB
Pembebasan Jalur Dua Bypass Kuranji dari Nol

Sebelumnya Asisten 1 Pemerintah Kota Padang sekaligus koordinator La­pangan pembebasan jalur dua Bypass, Vidal Triza me­nyampaikan, untuk pem­­bebasan kawasan Ku­ranji memang perlu trik khusus. Pemko masih meng­­harap­kan kerja sama masyarakat dan kesadaran untuk mem­bongkar ba­ngunan sendiri.

Baca Juga : Hari Pertama Kerja Usai Lebaran, Pemko Padang Sidak Kehadiran ASN

Di Kelurahan Sungai Sapih sebanyak 40 pemilik bangunan sudah me­nan­datangani surat persetujuan pembongkaran. Menurut Vidal, persoalan Kuranji ini harus di mulai dari nol kembali. Karena ma­sya­rakat meminta bertemu dengan Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah. Wa­lau­pun begitu, pihaknya yakin akan ada titik temu untuk persoalan Bypass tersebut.

“Dalam pertemuan de­n­gan masyarakat Kuranji pada intinya masyarakat mendukung. Namun, tipe dan watak masyarakat tidak sama antar kecamatan. Ma­kanya untuk Kuranji ini kita ingin matang-ma­tang­kan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita ingin­kan. Masyarakat me­minta bertemu dengan wali­kota,” ulasnya.

Baca Juga : Libur Lebaran Usai, Dinkes Kota Padang: Masyarakat Harus Lakukan Tes Swab

Dengan permintaan ma­syarakat seperti itu, nyaris pembebasan Bypass untuk Kuranji di mulai dari awal lagi. Padahal, Provinsi Sum­bar sudah mewanti-wanti untuk mempercepat pembebasan jalur dua By­pass terutama untuk mem­bebaskan dari bangunan.

“Kita tidak ingin ma­sya­ra­kat dirugikan. Apa kei­ngi­nan masyarakat akan kita penuhi, seperti me­minta pertemuan dengan walikota,” ucapnya lagi.

Terkait dengan deadline yang sudah diperpanjang pi­hak Korea dan peme­rintah yang terancam meng­ganti batas deadline yang su­dah lewat itu, Vidal Triza ti­dak bisa menjelaskan. Yang pasti, pemko berusaha se­ma­k­­simal mungkin untuk me­nun­taskan persoalan Bypass.

“Kalau soal batas waktu saya tidak tahu itu, yang jelas kami akan bekerja dengan maksimal,” urainya.

Sementara itu, masya­rakat Kuranji hanya mengi­nginkan kepastian hukum un­tuk ganti rugi atau kon­solidasi. Kepastian hukum yang diinginkan masyarakat juga tidak muluk-muluk, artinya masih mampu dipe­nuhi oleh pemko.

“Kami tidak ingin seper­ti janji walikota sebelum­nya. Sebab, janji walikota dulu tidak jauh berbeda dengan janji yang sekarang. Mem­berikan hak masyarakat dan mengurus sertifikat tanah kami,” ujar Jasman.

Dikatakannya, dia ingin ber­jelas-jelas dengan Pem­ko Padang, sebab ketakutan selama ini setelah tanah dan bangunan dirobohkan dan diserahkan untuk mem­bangunan jalan, kemudian pemko lepas tangan. Maka dari itu, demi kerelaan hati menyerahkan bangunan dia ingin bertemu dengan wali­kota. (h/ows)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]