Menakar Poros Baru Jokowi


Senin, 10 Agustus 2015 - 19:11:43 WIB
Menakar Poros Baru Jokowi

 

TNI sebagai repre­sen­tasi paling vulgar dari ke­kuatan militer Indonesia terbukti mampu bermain cantik di dalam peta politik yang agak sedikit kurang menguntungkan Istana.  Jokowi terjepit di tengah-tengah tiga  gerbong politik yang berpotensi men­cip­takan instabilitas dan ke­gaduhan jika ketiganya se­dang tak se­irama, yakni gerbong JK cs, PDIP cs, dan Trio Singa cs. Menyadari potensi insta­biltas tersebut, TNI pun memainkan kartu pe­redam yang bisa meno­pang sta­bilitas rezim ke de­pan de­ngan konsesi beru­pa pe­nambahan anggaran dan kebijakan-kebijakan yang mendorong pening­katan kesejahteraan pra­jurit.

Baca Juga : Elektabilitas Capres Oposisi, Gatot & Rocky Gerung Tertinggi

Meskipun netralitas TNI adalah motto politik yang harus dijunjung  dalam tatanan demokratis, namun buruknya institusionalisasi demokrasi dan rendahnya kualitas law enfor­ce­ment­ men­­jadi prakondisi yang akan tetap me­nem­pat­kan militer se­­bagai ke­kua­­tan pe­nen­­tu apa­kah­ pihak is­ta­­na bisa dikudeta atau tidak. Jatuhnya Gus Dur atau bertahannya SBY sela­ma sepuluh tahun adalah ben­tuk dari  ”politik non po­litik” militer ini. Gus Dur gagal mendapat sim­pati militer karena kebi­jakan pemisahan TNI-Polri di satu sisi dan belum siap­nya institusi Polri untuk dija­dikan sebagai pengawal kekuasan sipil di sisi lain. Pun begitu dengan SBY, selain beliau berasal dari kubu militer di satu sisi, sensitifitas politik SBY terhadap militerpun dinilai oleh banyak pihak sebagai salah satu kunci keber­ha­si­lan beliau dalam me­ma­sukan TNI sebagai salah satu penjaga supremasi re­zim­nya di sisi lain.

Jadi penambahan ang­garan dan komitmen-ko­mitmen penambahan ang­ga­ran baru yang terus di­gaungkan oleh Jokowi ada­lah simbol relasi simbiosis mutualistik di antara dua kubu ini. Begitu pula de­ngan masifnya guyuran hi­bah dari Ahok kepada Ko­dam Jaya baru-baru ini. Kegaduhan politik akibat relasi konfliktual di antara beberapa kekuatan sipil atau di antara beberapa kekuatan eks militer mem­beri pertanda kepada istana bahwa pembentukan poros baru adalah sebuah kenis­cayaan, bahkan keharusan. Poros baru ini haruslah menjadi penentu  yang bisa melampauI kapasitas pe­nyelesaian masalah (pro­blem solving capacity) pihak sipil manapun. Tak lain dan tak bukan, tentu jawa­ban­nya adalah militer. Bahkan tak menutup kemungkinan nama Moeldoko akan  men­jadi salah satu kandidat penghuni posisi strategis dalam kabinet (pengganti menteri Tedjo, misalnya) jika  reshuffle benar-benar terjadi di waktu mendatang.

Baca Juga : THR Pekerja Wajib Dibayar H-7 Lebaran

Dari sisi yang lain, pen­jatahan posisi kepala BIN untuk Bang Yos juga disi­nyalir sebagai bagian dari langkah politik strategis untuk menopang pem­ben­tukan poros baru ini. Selain sebagai eks militer yang aktif berpolitik, secara his­toris Sutiyoso juga diyakini sebagai salah seorang kader andalan Benny Moerdani yang akan mempertegas supremasi Luhut Binsar Panjaitan di istana.

Agak sedikit berbeda de­­­ngan Hen­­­­­­dro­pri­yono yang se­­­cara in­te­li­jen bu­kan­lah­ kader Benny namun tetap dika­tegorikan se­bagai penerus Benny di bidang yang lain, terutama di bidang eko­nomi politik, Sutiyoso nya­ris dianggap sebagai repre­sentasi kom­prehensif Ben­ny dalam segala bidang. Walaupun belum me­mili­ki track re­cord resmi da­lam bidang intelejen, tapi se­bagai­ma­na dinyatakan Direktur Ek­se­kutif Global Future In­­stitute, Hendrajit, karir in­te­lejen tak resmi Bang Yos telah dimulai be­be­ra­pa­ waktu sebelum kasus 27 Juli 1996 terjadi di ma­na peran mantan Gu­ber­nur DKI Jakarta ini sa­ngat­lah sentral dalam me­­­­­­nga­rahkan panah ke­sa­­­la­han kepada Cendana un­­­tuk me­nyelamatkan Me­­­­ga­wati.

Baca Juga : Tertarik Beasiswa LPDP, Ini Syarat dan Cara Pendaftarannya

Meskipun Sutiyoso le­bih banyak di bidang tem­pur, namun Sutiyoso lah yang pada akhirnya, dalam pemeriksaan pihak ber­wajib, membuka informasi bahwa serangan 27 Juli 1996 sudah dirancang di Cendana pada tanggal 25 Juli 1996. Sebelum saya mendapat informasi ini, saya memandang Sutiyoso sekadar naluriah ingin cari selamat saja dengan mem­bocorkan info adanya rapat 25 Juli 1996 tersebut. Tapi dalam kerangka pemikiran yang lebih luas dapat pula ditarik petunjuk bahwa Su­ti­yoso sebenarnya sudah jadi intelijen meski di sektor tempur, yang juga berarti bahwa Bang Yos waktu itu sudah bekerja untuk Me­gawati secara intelijen.

Sementara itu, secara intelijen Hendropriyono cendrung dianggap bukan kader Benny. Pasalnya, waktu Hendro jadi Ketua BIN  pada  era Megawati, Benny Murdani pernah ber­tanya kepada Pak Teddy Rusdi, orang dekat Benny sejak masa Soeharto, ”Ted, gimana itu, kok Ketua BIN bisa di tangan Hendro? “ Entah keberatan Benny tersebut memiliki dasar yang baik atau buruk untuk kepentingan nasional, itu perkara kedua. Tapi dari cerita ini dapat ditarik sedikit petunjuk bahwa  Hen­­dro, untuk urusan inte­lijen, bukan didikan Benny Moerdani.

Baca Juga : Aa Umbara Tersangka, Hengky Kurniawan Ditunjuk Jadi Plt Bupati

Jadi pendek kata, po­ros baru Jokowi sebe­nar­nya tidaklah formal karena mi­li­ter dan intelijen bu­kanlah aktor politik yang layak memberikan du­ku­ngan se­ca­ra terbuka kepada pihak mana yang mereka suka. TNI dan BIN secara konsti­tusional harus taat kepada penguasa ter­pilih manapun, selama memiliki landasan kons­titusional dan basis legi­timasi yang demokratis untuk ber­ku­asa. Namun secara politis, kedua lem­baga negara ini memiliki nilai strategis yang bisa menentukan apa­kah istana bisa tetap ber­kuasa atau tidak. Dan se­cara historis, hal ini bu­kanlah sesuatu yang baru di dalam ke­politikan kita. Jokowi ha­nya memainkan kartu lama di dalam kon­figurasi baru untuk mem­pertegas bahwa rezimnya layak mendapat jatah ke­kuasaan sesuai atu­ran main yang ada. **

 

RONNY P. SASMITA
(Pemerhati Ekonomi Politik)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]