Gugatan Mantan Dirum PDAM Padang Dibacakan Hakim


Selasa, 11 Agustus 2015 - 19:40:53 WIB
Gugatan Mantan Dirum PDAM Padang Dibacakan Hakim

Dalam poin gugatan ini juga disebutkan bahwa Surat Keputusan (SK) yang men­jadi objek gugatan, telah bertentangan dengan UU Nomor  tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, ter­utama dengan ketentuan pasal 12 yang menegaskan bahwa anggota Direksi ber­henti karena meninggal du­nia atau dapat diberhenti­kan oleh kepala daerah yang mengangkatnya, tindakan yang merugikan perusahaan daerah serta tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah ataupun negara.

Baca Juga : Hendri Septa Dengarkan Pandangan Fraksi DPRD Tentang LKPJ Wali Kota Padang Tahun 2020

Disebutkan bahwa tidak beralasan hukum sama se­kali dengan diterbitkannya objek gugatan a quo oleh tergugat, karena penggugat sendiri tidak pernah me­ngajukan permintaan sen­diri untuk berhenti sebagai Direktur Umum PDAM Padang. Begitu juga halnya dengan masa jabatan Andi Taswin selaku penggugat yang baru berakhir pada 9 Mei 2017. Dengan demi­kian, penghentian jabatan peng­gugat selaku Dirum PDAM telah bertentangan dengan perundang-un­dangan.

Tidak hanya itu, dalam gugatan setebal 20 halaman ini juga dijelaskan bahwa selama menjabat sebagai Dirum, penggugat juga be­lum pernah menerima tegu­ran secara lisan maupun tulisan oleh dewan penga­was maupun tergugat selaku Walikota Padang. Selama kepemimpinan penggugat selaku Dirum, PDAM Pa­dang justru berkembang dengan baik. Ini terbukti dengan diterimanya bebe­rapa penghargaan seperti hasil audit keuangan tahun 2013 yang dilakukan BPK RI pada tahun 2014 men­dapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Se­lain itu juga berdasarkan audit Kantor Akuntan Pu­blik (KAP) tahun 2015 juga mendapatkan predikat WTP.

Baca Juga : Hendri Septa Buka Sosialisasi LHKASN Tahun 2021

Poin lain yang terungkap dalam gugatan Andi Taswin ini, selama masa kepe­mim­pinannya, penggugat juga pernah memperoleh peng­hargaan managemen perkotaan tahun 2015 dari Mendagri RI dan mendapat penghargaan terbaik se-Sumatera tahun 2015 untuk tingkat pelayanan dibawah 100.000 pelanggan yang diberikan oleh PERPAMSI.

Dalam gugatan tersebut dikatakan, tidak satupun alasan dalam peraturan pe­r­undang-undangan yang da­pat dijadikan sebagai dasar memberhentikan penggugat sebagai Dirum PDAM Pa­dang. Oleh karena diterbit­kannya a quo menjadi tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali. “Dalam gugatan ini, peng­gugat juga mengajukan per­mohonan agar pelaksanaan keputusan PTUN yang men­jadi objek gugatan di­tunda selama pemeriksaan sengketa TUN ini berjalan sampai adanya putusan pe­ngadilan yang berkuatan hukum tetap,” beber hakim saat membacakan isi gu­gatan pihak penggugat.

Baca Juga : Aktifitas Balimau di Padang Dibubarkan Polisi

Dihadapan persidangan yang dihadiri oleh mantan Dirum PDAM Padang, An­di Taswin, selaku pihak penggugat, tim kuasa hukum penggugat yakni, Ibrani, Virza Benzani, Fanny Fau­zia dan Harry Tyajaya serta tim kuasa hukum tergugat Walikota Padang yakni Ok­tavianus Rizwan, Irwan Ra­jo Alam, Sri Hartati dan Kabag Hukum Pemko Pa­dang, Suhandra, majelis ha­kim juga membacakan per­mohonan penggugat kepada majelis hakim untuk bisa memutus perkara dengan mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh penggugat. Meme­rin­tahkan kepada tergugat un­tuk menunda pelaksanaan SK pemberhentian Dirum PDAM Padang tanggal 22 Juni 201 serta me­merin­tahkan tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum atau tindakan administratif apapun, sampai adanya pu­tusan tetap.

Sedangkan dalam pokok perkara, dalam surat guga­tan ini juga terungkap pihak penggugat memohon kepa­da hakim untuk menerima gugatan penggugat selu­ruhnya, menyatakan SK Walikota Nomor :  821.21/311/SK-BKD/2005 tentang Pemberhentian Direktur Umum PDAM Padang tang­gal 22 Juni 2015 tersebut batal atau tidak sah, meme­rintahkan kepada tergugat untuk merehabilitasi nama baik penggugat dalam ke­dudukan harkat dan mar­tabatnya semula.

Baca Juga : Akibat Covid-19, Jumlah Pengunjung Museum Adityawarman Padang Hanya 17 Ribu Per Tahun

Dilain pihak, usai pem­bacaan gugatan dari pihak penggugat ini, tim kuasa hukum tergugat yakni Ok­tavianus Rizwan, Irwan Ra­jo Alam, Sri Hartati dan Kabag Hukum Pemko Pa­dang, Suhandra meminta waktu hingga tanggal 18 Agustus 2015 pekan depan, untuk menyampaikan tang­ga­pan atas gugatan. (h/hel)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]