Pasal Penghinaan Presiden dan Arogansi Kepemimpinan


Selasa, 11 Agustus 2015 - 19:53:30 WIB
Pasal Penghinaan Presiden dan Arogansi Kepemimpinan

Kini era telah berganti, negeri ini berangsur-angsur berbanah ketika hak-hak rakyat sudah mulai dia­komo­dasi. Berbagai sektor dan sistem diperbaiki. De­mo­krasi dijadikan sistem yang dianggap paling mewa­kili nilai-nilai yang telah lama dianut oleh bangsa ini. Sejarah kelam itu berangsur-angsur terlupakan seiring euforia bangsa dalam me­nyongsong konsolidasi demokrasi.

Baca Juga : Yang Lain Menolak, Dedi Mulyadi Malah Mendukung: Saya Siap Disuntik Vaksin Nusantara

Beberapa waktu lalu publik sempat dihebohkan ketika wacana mekanisme pemilihan kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat namun dise­rahkan kepada DPR. De­ngan alasan kedaulatan rak­yat banyak pihak yang ke­mu­dian menolak peraturan tersebut. Bahkan presiden RI saat ini tercatat sebagai orang yang termasuk meno­lak peraturan tersebut. Ala­sa­nnya sudah jelas karena peraturan tersebut dianggap merampas hak rakyat dan­meru­pakan kemunduran demokrasi.

Kali ini, pemerintah kem­­bali membuat masalah baru dengan mengajukan pasal penghinaan presiden dalam revisi KUHP. Meski belum disetujui oleh DPR, tak bisa dipungkiri penga­juan pasal ini telah mengo­rek luka lama dan melukai hati sebagian rakyat Indo­nesia. Bagaimana tidak, pasal ini di kemudian hari hanya akan menjadi senjata bagi pemerintahan untuk mengebiri kebebasan ber­pendapat rakyatnya sendiri. Seperti yang sudah pernah terjadi, ketakutan berpen­dapat akan menghantui se­bagian besar masyarakat Indonesia.

Baca Juga : Siap Siaga! 9 Provinsi Ini Diprediksi Bakal Diterjang Topan Surigae

Reaksi pemerintah ini dapat dianggap terlalu berle­bihan dalam menanggapi berbagai masukan dan kriti­kan yang datang. Sebagai orang yang menerima ama­nat dari rakyat sudah men­jadi konsekuensi apabila publik merasa berhak untuk menilai dan mengevaluasi kinerja pemerintahan. Jus­tru dengan be­ra­gam cara yang di­la­­kukan publik untuk meng­kritik dapat dijadikan ba­rometer tersendiri bagi pe­merintahan untuk menge­valuasi efektifitas kinerja, apakah sudah sesuai dengan harapan rak­yat atau tidak.

Presiden bukan Simbol Negara

Baca Juga : Tenaga Ahli Menkes Kritik Vaksin Nusantara, Ungkap 95 Persen Bahan Bakunya Impor

Dalam sistem negara berbentuk parlementer, raja dan ratu merupakan simbol negara, sedangkan peme­rintahan dipimpin oleh per­dana menteri. Untuk itu, pasal penghinaan dibuat untuk melindungi dan men­jaga martabat raja dan ratu yang berfungsi sebagai lam­bang negara.

Indonesia sendiri me­nga­nut sistem yang berbeda. Di Indonesia yang menganut sistem presidensial, pre­siden merupakan kepala negara dan kepala pe­merin­tahan, bukan sebagai lam­bang atau simbol negara. UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan sudah sangat jelas menyebutkan bahwa yang menjadi lam­bang negara Indonesia ada­lah Garuda Pancasila, bu­kan presiden.

Baca Juga : Istrinya Positif Covid-19, Ridwan Kamil Ingatkan Masyarakat Tetap Jaga Kesehatan

Terlebih dengan adanya sistem demokrasi, kedau­latan rakyat menjadi dasar ideologi, pada hakikatnya presiden merupakan seo­rang rakyat yang kemudian dipercaya untuk mengepalai dan menjalankan roda pe­me­rintahan. Secara esensi jelas sekali bahwa sebe­narnya kedudukan rakyat sebetulnya lebih tinggi dari­pada wakil rak­yat atau­pun presiden.

Arogansi Pemimpin

Seperti kata Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yu­dho­yono “Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Kekua­saan tidak untuk “menci­duki” dan menindas yang menentang penguasa”. Na­mun dengan adanya pasal ini telah menunjukkan arogansi kepemimpinan yang beru­paya memanfaatkan kekua­saannya untuk membatasi kebebasan orang-orang yang tidak sependapat dengan­nya. Lihat saja dalam ranca­ngan pasal tersebut, huku­man berat telah siap menan­ti bagi siapa saja yang semba­rangan dalam me­nyam­pai­kan ekspresi.Meski sudah pernah dihapus oleh MK sebelumnya, pemerintah nyatanya tetap bersikeras untuk menghidupkan kem­bali pasal ini.

Bagaimanapun ran­ca­ngan pasal ini tetap mengan­dung unsur subyektifitas. Akan sulit membedakan mana yang betul-betul peng­hinaan dengan upaya me­nunjukkan ekspresi keke­cewaan terhadap pemimpin. Oleh karena itu, akan men­jadi bahaya karena pasal ini berpotensi akan dijadikan senjata bagi presiden untuk meminimalisir kritikan. Namun yang lebih ber­baha­ya adalah menurunnya ting­kat partisipasi masyarakat untuk menyampaikan pen­dapat, rakyat dan media akan lebih memilih untuk diam daripada membuat masalah. Pemerintahan akan kembali dibuai oleh kepuasan semu. Jika sudah be­gi­ni, negeri ini akan diba­wa pada memori peristiwa lama ketika akumulasi keke­salan rakyat menjadi bom waktu bagi pemerintahan.

Tak Perlu Berlebihan

Sebetulnya dalam hal ini pemerintah tak perlu ber­lebihan dalam menanggapi masukan dari masyarakat. Jika memang pemerintah berkerja dengan baik dan menunjukkan hasil dari ki­ner­ja yang maksimal tentu masyarakat juga tak akan bereaksi negatif ataupun menghina justru yang terjadi adalah sebaliknya. Kita ambil contoh seperti yang terjadi pada kepemimpinan beberapa daerah di In­do­nesia. Tak jarang banyak diantara pemimpin daerah yang menuai pujian dan tanggapan positif dari ma­syarakat atas kinerjanya yang baik. Bukan tak ada keku­rangan, namun celotehan negatif yang muncul ditang­gapi dengan menunjukkan ki­ner­ja yang maksimal se­hingga dapat berbalik men­jadi citra yang positif.

Berbagai ekspresi keke­cewaan dari masyarakat sebetulnya merupakan buk­­ti kejenuhan akibat ke­pe­­mim­pinan yang tak kunjung membawa peru­bahan. Bo­leh dihitung su­dah berapa tahun ber­ja­lannya re­for­masi dan be­rapa kali ber­ganti ke­pe­mimpinan, na­mun ber­ba­gai kondisi ma­sih jauh dari harapan. Ama­nat refor­masi yang masih be­lum se­pe­nuhnya ter­pe­nuhi, dan hampir setiap hari rak­yat dipertontonkan oleh pe­rilaku tidak ber­martabat dari pemimpin negeri. Ke­tika rakyat sudah letih ber­komentar, maka jangan sa­lah­kan rakyat jika sean­dainya berbagai macam eks­pre­si kekecewaan mun­cul ka­rena nyatanya peja­bat ne­geri ini yang justru meng­hi­nakan martabatnya sen­diri.

Sudah saatnya pe­mim­pin negeri ini berbenah, masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang belum sele­sai dan menuntut kerja ke­ras serta konsentrasi yang mak­simal. Anggap saja ber­bagai tanggapan yang masuk sebagai lecutan dan baro­meter untuk terus mem­perbaiki diri. Jawab semua kritikan dengan kerja nyata, maka tak perlu aturan, de­ngan sendirinya pemimpin akan memenangkan hati rakyatnya. (*)

 

GALANT VICTORY
(Presiden Mahasiswa UNP)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]