NA Berikan Klarifikasi pada Bawaslu


Selasa, 11 Agustus 2015 - 19:55:44 WIB
NA Berikan Klarifikasi pada Bawaslu

Usai memberikan klari­fikasi, kepada wartawan di Bawaslu NA mengatakan bahwa SK pengangkatan pejabat yang diterbitkannya tidak masuk dalam enam bulan terahir masa jaba­tannya. Untuk itu, ia ber­harap semua pihak dapat kembali pada UU peraturan KPU dan jangan hanya fo­kus pada satu peraturan saja.

Baca Juga : H-6 Lebaran, Pantai Purus Padang Sepi Pengunjung

Ia mengaku diberikan belasan pertanyaan oleh petugas Bawaslu, dan ia mengaku pertanyaan ter­sebut dijawab sesuai dengan fakta yang ada dan yang terjadi.

Hal yang sama juga dika­takan oleh kuasa hukum NA, M Hadi. Menurutnya, SK pengangkatan yang di­terbitkan oleh NA di luar enam bulan sebelum be­rakhirnya jabatan NA. SK pelantikan pejabat pada tanggal 6 Maret sedangkan masa jabatannya habis pada 17 September jadi 6 Maret berada di luar enam bulan terakhir jabatan. “Se­dangkan dalam kurun waktu enam bulan terakhir NA tidak ada m­e­lakukan atau me­nge­luarkan SK pengangkatan pejabat,” ungkapnya.

Baca Juga : Irawati Meuraksa Serahkan Donasi Spensa Peduli di SMP Negeri 1 Padang

Divisi Hukum Bawaslu Sumbar Aermadepa me­ngatakan bahwa hasil kla­rifikasi yang dilakukan oleh NA akan dikaji terlebih dahulu oleh Bawaslu, dan hasil kajian tersebut akan diplenokan dari pleno ter­sebut baru nanti diketahui hasilnya atau keputusannya. Dikatakan juga, untuk ha­silnya antara dua yakni me­langgar (pidana, etika, admi­nistrasi) atau tidak me­lang­gar .menurutnya, yang jelas kalau melanggar etika atau pidana tidak mungkin jadi kemungkinan adalah pelang­garan administrasi. “Klari­fikasi ini akan dikaji malam ini, dan diplenokan langsung malam ini tapi belum tahu jam berapa selesainya,” ujar­nya.(h/mg-rin)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]