88 Izin Prinsip Perusahaan Dicabut


Rabu, 12 Agustus 2015 - 19:04:15 WIB
88 Izin Prinsip Perusahaan Dicabut

“Langkah ini dilakukan untuk memberikan kesem­patan kepada investor lain­nya untuk berinvestasi di Sumbar.

Baca Juga : Dukung Kemajuan Olahraga, Pemko Padang Bakal Bangun Stadion Sepak Bola Bertaraf Internasional

Keputusan ini pun di­ambil setelah berkoor­dinasi dengan kabupaten/kota di­mana perusahaan ini bera­da,” terangnya ketika ditemui Haluan di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Dari 88 izin prinsip yang dicabut ini, sebanyak 86 perusahaan merupakan pe­ru­sahaan asing dan dua lainnya merupakan peru­sahaan dalam negeri. Ini merupakan hasil pendataan perusahaan yang ber­in­ves­tasi dari tahun 2007 – 2012.

Baca Juga : Pemko Padang Gelar Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Bagi 150 PNS

“Untuk pencabutan pena­­na­man modal asing itu langsung dari pusat semen­tara untuk dalam negeri baru kewenangan kita di provinsi. Jadi, dari 88 izin prinsip yang dicabut ini, 86 izin ini yang membatalkan langsung dari pusat,” imbuhnya.

Dilanjutkan Oliandes, izin prinsip perusahaan yang dicabut ini umumnya ber­gerak di bidang perin­dus­trian dan perdagangan besar. “Spesifik bidang usahanya umumnya pertambangan dan bidang pertanian,” ujarnya.

Baca Juga : Jelang Ramadan 1442 H, ACT Lakukan Gerakan Kebaikan Tanpa Batas

Oliandes juga tidak me­nam­pik dengan dikeluar­kannya Undang-Undang (UU) Minerba yang diberla­kukan saat ini cukup ber­dampak pada iklim investasi di Sumbar. Dimana saat ini banyak investor yang beren­cana untuk melakukan inves­tasi bidang pertambangan yang berpikir ulang untuk berinvestasi.

“Aturan yang melarang impor bahan mentah mem­buat investor berpikir ulang untuk berinvestasi. Karena sejauh ini belum ada peru­sahaan yang mampu mem­buat pabrik pengolahan di Sumbar,” terangnya.

Baca Juga : Pasar Murah di Padang, Banyak Diskon yang Ditawarkan

Dimana data dari BKPMD untuk realisasi Pena­naman Modal Asing (PMA) hingga akhir Juni mencapai US$26.471,39 ribu. Sementara untuk Pena­naman Modal Dalam Negeri (PMDN) diangka Rp255 miliar lebih. Untuk target investasi pusat yang di­beri­kan pusat tahun ini dari kedua investasi ini baik PMA maupun PMDN men­capai Rp2,2 Triliun.

Solusi Investasi Melalui Forum PTSP

Untuk mencarikan so­lusi terkait dengan permasa­lahan investasi yang ada di daerah, BKPMD Sumbar menjalin kesepakatan de­ngan  forum Pelayanan Ter­padu Satu Pintu (PTSP) region Sumatera.

“Forum ini dimana kita di BKPMD yang ada di region Sumatera berbagi terkait kendala seputar in­vestasi. Setelah melakukan sharing informasi ternyata kebanyakan kendala kita itu sama. Di sini lah dicarikan solusi,” terang Kepala BKPMD Sumbar, Masrul Zein disela acara Forum PTSP Region Sumbar di Auditorium Gubernuran, Selasa (11/8).

Dilanjutkan Masrul Zein, keluhan terkait dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang peralihan perizinan tambang, kehutanan men­jadi keluhan yang dominan dikemukan anggota forum PTSP.

“Biasanya perizinan tam­bang dan kehutanan berada di kabupaten/kota. Namun setelah UU ini ke­luar ditarik ke provinsi dan belum ada Juknis nya. Ini yang membuat provinsi tidak bisa melakukan apa-apa,” terangnya.

Ditambahkannya, me­lalui forum BKPMD region Sumbar menyurati peme­rintah pusat untuk segera mengeluarkan Jukinis. “Ka­lau Jukinis telah keluar baru kita bisa bekerja,” terangnya. (h/mg-isr)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]