Obat Pasien BPJS Tak Ditanggung


Rabu, 12 Agustus 2015 - 19:07:49 WIB
Obat Pasien BPJS Tak Ditanggung

Kemudian pada 14 Ap­ril 2015, pihak RSUP M. Djamil memberikan resep obat ke­pada Al Aswan, un­tuk men­yem­buhkan penya­kitnya. Na­ma obat dalam resep tersebut adalah Ne­xavar 200 gram, yang me­ngan­dung soraferid 200 mili gram. Obat tersebut harus dikonsumsi Al Aswan dua butir satu hari. Artinya, dalam sebulan Al Aswan mesti mengonsumsi obat tersebut sebanyak 60 butir. Sementara harga obat ter­se­but Rp48 juta sebanyak 60 butir.

Baca Juga : Perkembangan Kasus Covid-19 di Kota Padang, Kadinkes: Mendekati Zona Kuning

“Dari mana saya men­dapatkan uang untuk mem­beli obat dengan harga se­mahal itu, sementara saya pengangguran. Tidak be­ristri. Tinggal sendiri,” ka­ta­nya saat ditemui Haluan di depan RSUP M. Djamil, Selasa (11/8).

Al Aswan mengatakan, dirinya terdaftar sebagai pasien BPJS Grade A. Ia mengaku, taat membayar tagihan BPJS sebesar Rp60 ribu per bulan. Ia juga ter­daftar sebagai pasien M. Djamil dan pasien Rumah Sakit Kanker Dharmais.

Baca Juga : Sidak ASN Pemko Padang, Arfian: Tingkat Kehadiran Mencapai 99 Persen 

“Jadi untuk apa saya me­n­­jadi pasien BPJS dan taat membayar tagihan BPJS setiap bulan, namun tak ditanggung BPJS saat saya sakit,” tanya Al Aswan.

Sementara itu, Kabid Pemasaran Kanwil BPJS Sumbar, Eva saat dihubungi Haluan, Rabu (12/8) me­nga­takan, semua obat di­tanggung oleh BPJS. “Coba nanti tanya ke rumah sakit yang memberikan resep ter­sebut, ke mana rumah sakit itu menyuruh pasien untuk membeli obat. Tanya juga, apakah stok obat tersebut tersedia di rumah sakit ter­sebut,” ujarnya.

Kepala Unit Pelayanan dan Rujukan BPJS Kanwil Sumbar, Neri Eka Putri mengatakan, jika obat ter­sebut masuk dalam daftar obat Formularium Nasional (Fornas), maka obat ter­sebut ditanggung oleh BPJS. Namun, jika tidak termasuk dalam daftar Fornas, maka obat tersebut tidak di­tang­gung oleh BPJS.

Menurutnya, jika obat tersebut tidak masuk dalam Fornas bisa juga di­tanggung oleh BPJS, asalkan di­se­tujui oleh direktur umum dan dewan medik rumah sakit yang mengeluarkan resep obat tersebut.

Pakar farmasi dari RS­UP M. Dja­mil, Linda me­nga­takan, Nexavar 200 gram tidak masuk dalam Fornas. Se­mentara itu, Di­rek­tur Utama RSUP M. Djamil Padang, Irayanti menga­t­a­kan, pihaknya akan me­lihat dulu aturan yang ada, apakah obat tersebut ter­daftar atau tidak di For­mularium Na­sional. Jika tidak terdaftar, pihaknya tidak akan me­na­nggung obat ter­se­but, karena pi­hak­nya yang akan membayar obat tersebut.

Namun, ia akan melihat persoalan pasien ber­sang­kutan lebih jauh, untuk me­nge­tahui apakah ada obat lain yang bisa diberikan untuk penyakit yang diderita pasien, yang masuk dalam daftar formularium nasional.

Aksi Galang Koin

Pada Rabu (12/8), belasan ma­ha­sis­wa dari Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Politik FISIP Unand, Pa­dang, turun ke jalan. Mereka melakukan aksi penggalangan koin dalam “Ge­rakan Cinta Khiren, Koin Untuk BPJS.”

“Kami me­la­ku­kan aksi, sebagai wujud empati ter­hadap perlakuan BP­JS ke keluarga Khiren, pasien bo­cor jantung yang bi­aya operasi dan pe­n­go­batannya di­to­lak BPJS,” ujar Ke­tua HMJ Ilmu Po­litik, Valdi di Kan­tor BPJS Kanwil Su­m­bar, di Jalan Khatib Sulaiman.

Aksi tersebut ak­an berlanjut di be­berapa titik strategis di Kota Padang. “Kami be­ru­paya maksimal, bahkan berbagai elemen juga mem­bantu menggalang aksi ke­pedulian seperti Dompet Dhuafa Singgalang,” ujar Valdi.

Khiren merupakan bo­cah berusia 11 bulan yang dirawat dan sedang men­jalani operasi di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta, atas rujukan RSUP M Dja­mil Padang. Tapi, karena orang tua Khiren lupa me­ngu­rus Surat Egabilitas Pe­ser­ta (SEP) yang jadi ke­tentuan BPJS atas pasien rujukan, Khiren akhirnya jadi pasien umum yang be­ri­m­pli­kasi orangtuanya harus membayar biaya operasi dan perawatan sebesar Rp124,8 juta ke RS Harapan Kita. Karena telah sebulan ta­gihan itu tak dibayar, pada Juli 2015 lalu, surat pe­ringatan pertama dari ma­nagemen BPJS dikirim ke orang tua Khiren. Intinya meminta orangtua pasien membayar tagihan operasi dan pengobatan.

“Jika tidak, maka aset orang tua Khiren, disita Kantor Piutang Ne­gara,” ujar Valdi.

Menanggapi aksi ter­sebut, Kepala Unit Pe­lay­a­n­an dan Rujukan BP­JS Kan­wil Sumbar, Neri Eka Putri mengatakan, kalau ada ma­hasiswa at­au siapa pun yang unjuk rasa, pihaknya me­nerima aksi tersebut dengan catatan tertib dan sesuai aturan.

Sementara itu, jawaban Neri atas tuntutan ma­ha­siswa, kasus Khiren tersebut tidak berada di Sumbar. Oleh karena itu, pihaknya tidak bisa mencarikan so­lusinya. Namun jika kasus tersebut terjadi di Sumbar, maka pihaknya akan men­carikan solusinya, sepanjang ada celah aturan untuk me­m­bantunya.

“Kami kan punya wi­layah masing-masing. Kasus Khiren ini kan di Jakarta, di Rumah Sakit Harapan Kita. Jadi, bukan wilayah kami untuk menangani kasus ini,” ujarnya. (h/dib)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]