Andrinof Terdepak dari Kabinet


Rabu, 12 Agustus 2015 - 19:22:22 WIB
Andrinof Terdepak dari Kabinet

Dari enam pos ter­sebut, satu di antara putra minang, Andrinof Chaniago, yang posisinya digantikan oleh Syofyan Djalil sebagai Men­teri Perencanaan Pem­ba­ngunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas.

Baca Juga : Terjun ke Politik, Athari Gauthi Ardi: Ingin Kampung Seperti Jakarta

Menanggapi langkah  Jokowi tersebut, pengamat politik Uni­versitas Andalas Asrinaldi me­lihat, gangguan yang terjadi pada pemerintahan Jokowi-JK ini lebih mengedepankan hal yang bersifat politis, bukan pada ke­sejahteraan rakyat.

Asrinaldi sendiri memandang pergantian kabinet yang dila­kukan ini belum seharusnya terjadi. Jika ingin melakukan evaluasi, bisa dilakukan ketika kabinet ini sudah bekerja, berjalan dan dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Baca Juga : Ada Gerakan Mau Kudeta Cak Imin dari Kursi Ketum PKB, Benarkah?

“Ini belum satu tahun sudah dievaluasi. Belum lagi bulan-bulan pertama pemerintahan masih disibukkan dengan gang­guan dari DPR yang tidak mau berkoor­dinasi. Bagi saya, apa yang terjadi saat ini bukanlah harapan masya­rakat. Masyarakat menginginkan pemerintahan berjalan bukan seperti ini,” ucapnya.

Memandang beberapa men­teri yang terdepak dari jabatannya seperti Andrinof Chaniago, Asri­naldi melihat ini sebagai tindakan secara profesional. Artinya, bu­kan penggantian berdasarkan keinginan partai. Meskipun ia tidak menampik bahwa unsur permintaan partai tetap ada se­perti pelantikan politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet.

Baca Juga : Survei IPO: AHY Masuk Lima Besar Tokoh Potensial di Pilpres 2024, Anies Teratas

Ia sendiri melihat, hilangnya nama Andrinof Chaniago sebagai Menteri Perencanaan Pem­bangu­nan Nasional (PPN)/Bappenas bisa disebabkan banyak hal. Seper­ti ketidaksukaan orang luar terha­dap program Andrinof yang  sa­ngat kental dengan Indonesia. Program ini sesuai dengan nawa­cita dari pemerintahan Jokowi-JK.

“Ia berusaha mewu­judkan keinginan tersebut. Tetapi karena merasa ada kelompok luar yang terganggu dan irama pem­ba­ngun­an yang dilakukan tidak sesuai oleh pelaku bisnis, desakan dari luar pun berdatangan,” jelasnya.

Baca Juga : Pakar Analisis Ucapan Moeldoko 'Diperintah Jokowi': Tak Ubahnya Unjuk Kekuatan

Kalaupun ada serangan yang mendesak Andrinof dicopot se­bagai menteri, itupun banyak dilancarkan politisi dari partai politik pengusung Jokowi-JK pada Pemilu Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu.

Namun Andrinof menerima pencopotan dirinya sebagai Men­teri PPN/Kepala Bappenas de­ngan kehadiran dirinya bersama istrinya pada acara serah terima jabatan dengan Syofyan Jalil sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas yang baru diangkat Presiden Jokowi.

Dihubungi Haluan, ia me­nganggap pergantian dalam kabi­net sebagai hal yang biasa. “Per­gantian pimpinan, itu suatu hal yang biasa. Saya terima sebagai hal yang biasa. Saya beruntung latar belakang sebagai pengamat, mengikuti pemerintahan, itu sangat membantu saya mema­hami event-event seperti ini. Maka anggap ini hal yang biasa aja,” ujar Andrinof saat perpi­sahan dengan pejabatan di lingkungan Bappenas.

Memanag diakui Andrinof, waktu 10 bulan sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas masih tersingkat dirasakannya. “Tidak terasa 10 bulan kurang sedikit. Rasanya pendek sekali. Seperti rasa satu atau dua bulan saja. Tapi itu karena bapak ibu semua punya pekerjaan yang sangat padat,” kata Andrinof.

Andrinof juga menyadari bah­wa beban pekerjaan sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas yang diembannya selama 10 bulan ini memang dirasakannya cukup berat. “Mungkin tidak ada salah­nya kalau Bappenas ini patut diberi apresiasi oleh masyarakat, kita melihat beban kerja itu yang saya rasakan. Itu yang membuat waktu pendek rasanya,” jelas dia.

Pelantikan dimulai pukul 13.25 WIB di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (12/8). Berjejer dari kanan ke kiri, Darmin Nasution yang menjabat Menko Pereko­nomian, Rizal Ramli yang men­jabat Menko Kemaritiman, Pra­mono Anung yang menjadi Ses­kab, Sofyan Djalil yang menjadi Kepala Bappenas, Luhut Binsar Pandjaitan yang menjadi Menko Polhukam, dan Thomas Lem­bong yang menjadi Mendag.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut reshuffle kabinet dilakukan agar pemerintahan mencapai hasil yang lebih baik.

“Ya kan sebagaimana prinsip-prinsip dasar kalau ada reshuffle tentu ingin mencapai hasil yg lebih baik. Tentu alasannya itu, utk mencapai hasil yang lebih baik,” kata JK.

Dari KPK, ternyata lembaga antirasuah ini mengaku kali ini tak dilibatkan dalam proses re­shuffle ini. “Kalau (reshuffle) yang barusan ini, tidak diko­mu­nikasikan ke KPK. Tapi saya tidak tahu ya, kalau dulu kan (pem­bentukan kabinet awal) ada na­ma-nama. Ada lebih dari 60 nama yang oleh KPK untuk semacam ditracking,” ujar Plt Pimpinan KPK Johan Budi.

Hal ini disampaikan Johan usai menjadi pembicara di Diskusi Anti Korupsi di Jakarta. (h/sam/eni)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]