Pasien Pertanyakan Peran BPJS


Jumat, 14 Agustus 2015 - 19:35:48 WIB
Pasien Pertanyakan Peran BPJS

Pada April 2015 RSUP M. Djamil memberikan re­sep obat kepada Al Aswan bahwa obat untuk kanker Renal Cell Car­cinoma ada­lah Nexavar 200 mg. Rumah sakit Dharmais juga mem­­berikan resep yang sama. Namun, Nexavar 200 mg tidak terdaftar dalam formu­larium nasional (Fornas). Sementara itu, BPJS tidak menanggung obat yang tidak terdaftar dalam Fornas.

Baca Juga : Ada Pos Pelayanan Prokes di Pasar Raya Padang

“Jadi buat apa bila BPJS hanya menanggung obat yang murah? Orang jadi pasien BPJS agar bila dia sakit berat yang mem­bu­tuhkan biaya mahal, bisa dibantu BPJS,” tambah Al Aswan yang saat ini hidup sendiri dan tidak punya pe­kerjaan.

Sebelumnya, Kepala Unit Pelayanan dan Rujukan BPJS Kanwil Sumbar, Neri Eka Putri mengatakan, jika obat tersebut masuk dalam Fornas, maka obat tersebut ditanggung oleh BPJS. Na­mun, jika tidak termasuk da­lam daftar Formularium Nasio­nal, maka obat ter­sebut tidak ditanggung oleh BPJS.

Baca Juga : Jadwal Pendaftaran CPNS 2021 di Padang Belum Jelas

Menurutnya lagi, jika obat tersebut tidak masuk dalam For­nas, bisa juga ditanggung oleh BPJS, asal­kan disetujui oleh direktur utama dan dewan medik rumah sakit yang menge­luarkan resep obat tersebut.

Direktur Utama RSUP M. Djamil Padang, Irayanti menga­takan, pihaknya akan melihat dulu aturan yang ada, apakah obat tersebut terdaftar atau tidak di Fornas. Jika tidak terdaftar, pihaknya tidak akan me­nanggung obat tersebut ka­rena pihaknya yang akan membayar obat ter­sebut.

Baca Juga : Dilepas Rektor UIN IB Padang, Jenazah Masnal Zajuli Dimakamkan di Tanah Datar

Namun, ia akan melihat per­soalan pasien ber­sang­kutan lebih jauh, untuk me­ngetahui apakah ada obat lain yang bisa diberikan untuk penyakit yang diderita pasien, yang masuk dalam daftar fornas. Sementara itu, ang­gota DPRD Sumbar, Sitti Izzati Aziz menilai, BPJS banyak kelemahan. Salah satu kele­mahan tersebut adalah trans­parasi informasi yang tak jelas kepada masya­rakat seba­gai pasien BPJS.

“Pada umumnya, ma­syarakat tahu semua pengo­batan ditang­gung BPJS. Pa­dahal pengobatan bagi pa­sien BPJS Grade A dan Grade B itu berbeda. Untuk mengatasi kekeliruan infor­masi seperti ini, BPJS mesti membe­rikan informasi yang jelas kepada masyarakat, apa kewajiban dan apa hak yang diperoleh masya­rakat,” se­but anggota Komisi V DP­RD Sumbar Bidang Kese­jahteraan Masyarakat ini saat dihubungi Haluan di Padang.

Baca Juga : Hendri Septa Serahkan Paket Sembako untuk Warga Sekitar TPA Air Dingin

Kemudian, kata Sitti Izzati, BPJS juga perlu mem­­beritahukan peru­bahan-perubahan aturan BPJS kepada masyarakat secara terus menerus, karena seringnya peraturan tersebut berubah.

Ia menambahkan, BPJS kalau bisa jangan mem­ber­lakukan atu­ran khusus bagi pasien BPJS ber­dasarkan jumlah tagihan, karena itulah gunanya sub­sidi silang. Pa­sien BPJS yang membayar tagi­han mahal belum tentu mengidap pe­nyakit yang mem­butuhkan pengobatan mahal. Semen­tara itu, ada pasien yang membayar ta­gihan murah, mengidap pe­nyakit yang membutuhkan pengobatan mahal, yang tidak mampu di­bayarnya.

“BPJS juga mesti me­nambah tempat fasilitas pelayanan agar masyarakat mudah mengadu dan ber­tanya jika ada yang tak pa­ham mengenai aturan BPJS,” pungkasnya.

Sementara itu, Dekan Fa­kultas Kedokteran Unand, Dr. dr Masrul ber­pendapat, berbagai per­ma­salahan yang timbul da­lam pelayanan BPJS, karena BPJS seperti lazimnya sitem asuransi kesehatan di n­e­gara-negara lain, mene­rap­kan sistem efisiensi pem­biayaan. Jika tidak demi­kian, akan cepat bangkrut.

Untuk  menerapkan sis­tem tersebut agar menjadi stabil, Masrul yang sejak lama menga­mati sistem asu­ransi kesehatan di berbagai negara di dunia menga­takan, asu­ransi kesehatan baru bisa ber­­jalan stabil di sebuah negara, bi­la perjalanannya sudah pan­jang karena aturan dalam sis­tem asuransi kese­hatan ter­sebut sudah banyak direvisi.

“Jerman yang mene­rap­kan asuransi kesehatan per­ta­ma di dunia, mem­butuh­kan waktu 20 tahun, baru sistem asuransi kese­hatan­nya berjalan stabil. Di jaman maju seperti sekarang ini, Indo­nesia tidak harus butuh waktu 20 tahun agar BPJS bisa berjalan stabil. Namun, BPJS yang berusia muda membutuhkan proses un­tuk berjalan stabil, yakni dengan merevisi aturan apabila ada masa­lah atau keluhan baru dari pa­sien,” tutur pengajar di bidang kesehatan ma­syarakat ini.

Ia melanjutkan, jika ada pe­nyakit yang obatnya be­lum masuk dalam tang­gu­ngan BPJS, hal itu terjadi karena penyakit tersebut bukan penyakit yang umum terjadi. Kanker ginjal adalah salah satunya.

“BPJS memasukkan daf­tar obat dalam Fornas berdasarkan penyakit-pe­nyakit yang umum terjadi. Tujuannya untuk efisiensi pembiayaan. Apabila ada penyakit yang obatnya be­lum masuk Fornas, namun penyakit itu kemudian ba­nyak terjadi, obat tersebut mesti dimasukkan dalam Fornas. BPJS mesti mela­kukan hal seperti itu apabila muncul kasus baru,” jelas Masrul. (h/dib)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]