Refleksi Historis Bangsa yang Belum Merdeka


Senin, 17 Agustus 2015 - 19:05:31 WIB
Refleksi Historis Bangsa yang Belum Merdeka

Nah Sekarang tentu pem­baca bertanya... “Apakah kaitannya dengan peri­nga­tan hari kemerdekaan Indo­nesia hari ini?” Namun Dimulai dari teori itulah menariknya menguraikan kondisi Indonesia hari ini. Pertanyaan sederhana harus diberikan untuk lajutannya; Apakah ketika Indonesia sudah merdeka, Struktur masyarakat majemuk itu masih terlihat?

Baca Juga : Menaker: Pelindungan ABK Perikanan Indonesia Merupakan Hal Mutlak!

Untuk menjawabnya bi­sa dilihat dari kajian Sejarah Sosial Indonesia. Semenjak awal kemerdekaan hingga hari ini, dan setelah Soekar­no berhasil membacakan teks proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia secara de fakto menyatakan sudah merdeka, lalu setelah perjanjian KMB (Konfrensi Meja Bundar) di tanda ta­ngani tahun 1949 maka In­do­nesia secara De Jure Mer­deka. Akan tetapi fakta em­piris itu sudah membuat Indonesia secara hakekat sudah merdeka? Jawaban pendeknya adalah “tunggu dulu.”

Setelah disepakati Un­dang Undang Dasar Repu­blik Indonesia Serikat 1950 (UUD-RIS 1950) dan ke­mu­dian Dekrit Presiden Soekarno untuk kembali ke UUD ’45 yang terkenal di tahun 1959. Indonesia se­cara “kasat mata” sudah menjadi negara berdaulat dalam globe dunia. Namun sesungguhnya secara hakikat di Indonesia secara terstruk­tur malah mengalami trans­formasi ke bentuk penja­jahan dalam bentuk lain. Dalam artian Belanda boleh angkat kaki, namun yang namanya penjajahan tetap jalan terus. Masyarakat Indonesia nya­tanya masih terjajah.

Baca Juga : Kemenkes Dorong Pengurus Masjid Tetapkan Jadwal Vaksinasi

Coba kita telisik dari periode Orla dan sampai Orba. Meskipun Ke dua periode itu”kental’ sekali untuk mengkramatkan UUD’45 Namun dalam rea­li­tasnya ke dua periode itu sesungguhnya masih men­jalankan struktur pening­galan pemerintahan kolo­nial secara terang terangan. Mereka telah tumbuh men­jadi tatanan masyarakat ma­je­muk baru di Indonesia, maksudnya masih dengan aroma Furnivall. Para Elit Pribumi, sekelompok Indo dan Timur Asing (seba­gian), ketika Indonesia mer­deka mendapatkan peran besar untuk mem­per­juang­kan Indonesia secara de fakto dan de jure untuk kemerdekaan Indonesia, berubah berubah menjadi elit baru. Mereka tumbuh dan berkembang dengan nuansa Indonesia, namun sayangnya secara hakikat struktur sosial dibentuk justru kembali ke aroma zaman kolonial. Mereka menggantikan posisi para penghubung yang dulunya dipegang oleh elit pribumi dan sekelompok timur asing. Sementara birokrasi Indonesia tetap juga akhir­nya me­la­hir­kan aparat de­ngan men­talitas Am­b­te­­nar, yang meng­­gu­na­kan ke­kua­saan un­tuk­­ “meng­ker­dil­kan” peran rak­yat kecil secara umum. Amb­tenar Birokrasi ini sekarang tum­buh men­jadi masya­rakat yang terlalu sibuk dengan kehormatan semu, dan mereka menga­baikan fungsinya sebagai aparat pelayan masyarakat.

Dalam bidang Ekonomi hampir sama. Karena tun­tutan masyarakat liberal yang ingin dikembangkan. Maka mereka berusaha men­­­­ciptakan “para” pe­ngu­saha baru, namun sesung­guhnya mereka tidak pernah bisa melakukan satu kali-pun. Karena semenjak za­man Politik Liberal, Orla maupun Orba tidak satu orang pun Negara yang ber­nama Indonesia ini mampu melahirkan konglomerat sebagai syarat untuk menjadi negara kapitalis. Indonesia hanya mampu melahirkan para komprador. Yaitu para pengusaha yang bisa besar karena usahanya melekat dengan kekuasaan itu sen­diri. Dengan kondisi ini mereka sesungguhnya bu­kanlah seorang pengusaha, namun mereka tidak lebih dari kaki tangan asing yang bertugas untuk memperjual belikan produk produk asing di Indonesia, dan seba­liknya juga mereka bertugas sebagai agent untuk menjual kekayaan bahan alam “men­tah”Indonesia ke luar negeri, se­mentara korbannya ada­lah masyarakat kecil.

Baca Juga : Audiensi dengan Musisi Indonesia, Menko Airlangga akan Cari Solusi Konstruktif untuk Industri Musik

Dalam masa Liberal ta­hun 1950-an. Ada bebe­rapa pengusaha hadir di Indo­nesia tapi itu-pun ma­sya­rakat Tionghoa, sementara negara yang masih baru, dan masih “trauma” dengan Tiong­hoa ini akibat po­sisi­nya yang sering membantu kolonial dengan sekuat tena­ga mencoba untuk men­ciptakan pengusaha pribu­mi, dengan membuka kran untuk masyarakat untuk mau menjadi pengusaha dan akan dibantu oleh peme­rintah..Namun sesung­guh­nya Inilah awal mula KKN mulai muncul.

Ekonomi Benteng begi­tu istilahnya ternyata mem­berikan konsesi pada orang orang terdekat dengan pe­nguasa waktu itu, sebut saja Hasyim Ning (adiknya Hatta), Kalla (dekat dengan Hatta) dan Ahmad Bakrie, dan beberapa nama lainnya. Sementara Kaum Tionghoa pun tidak hilang akal mere­ka-pun memakaikan praktek “Ali- Baba”, suatu usaha yang sepertinya pribumi namun pemiliknya sesung­guhnya etnis Tionghoa. Kon­­­disi ini akhirnya suka atau tidak memunculkan komprador (semacam kapi­talis semu yang sesung­guh­nya hanyalah distributor produk produk asing) dalam sistem ekonomi Indonesia. Dan Birokrasi kemudian berfungsi sebagai ambtenar yang menjadi penghubung untuk meloloskan lahirnya koneksi komprador itu. Aki­batnya rakyat tidak berubah, mereka tetap miskin, prak­tek korupsi meraja lela dan ekonomi hancur, sehingga Soekarno akhirnya me­nge­luarkan dekrit presiden un­tuk kembali Ke UUD45.

Baca Juga : Menko Airlangga Sebut Tingkat Kesembuhan Covid-19 di Indonesia Semakin Membaik

Inilah sengsara selan­jutnya, dengan berbasis se­ma­ngat sosialisme ala Indo­nesia, Soekarno sibuk de­ngan mimpi mimpi Revolusi Rakyat Indonesia. Masya­rakat akan di cita citakan akan terbebas dari keme­laratan dan mereka akan merdeka secara hakikat. Alhasil periode ini hanya menghasilkan kembali kom­­pra­dor. Dengan se­ma­ngat demokrasi terpimpin Soekarno menyederhanakan ideologi politik dengan “jar­gon” NASAKOM, Nasio­nalis Agama dan Komunis. Namun struktur masyarakat kembali tidak berubah. Ke­kua­saan akhirnya diken­dalikan oleh ke tiga golo­ngan itu. Sementara masya­rakat umum tetap hidup dalam kungkungan dan ti­dak merdeka, malah zaman ini sampai sampai pada kebebasan bicara-pun di cabut dalam kehidupan masyarakat

Orde Baru, mencoba hadir dengan formasi Mo­dern. dengan memakai se­mangat kapitalis ala Ame­rika. Sistem Rostow mereka menyebutkan. Namun kem­bali mereka harus mela­hirkan komprador, karena me­re­ka tidak memiliki pe­ngu­saha sejati. Dengan me­ma­kai kekuatan CSIS ke­lom­pok NGO yang sifatnya menjadi pusat pengkajian dan analisis untuk pem­bangunan Indonesia sebagai pu­sat pengendali Ideo­lo­gi, dan meng­hu­bung­­kan­nya­­­ de­ngan­ du­nia ka­pi­talis di Ame­­­ri­ka, Orde Ba­­­­­ru mem­ba­ngun bangsa. na­mun sayang­nya ju­ga tidak merubah struk­tur ma­sya­rakat Indo­ne­sia. Soeharto dengan ken­dali dukungan lem­baga itu akhirnya mem­buat sema­cam kekuatan, dan dikenal dengan poros Cen­dana, Gol­kar dan Militer. Model ini juga kembali menciptakan sistem biro­krasi dan kom­prador se­bagai penghubung, dan rak­yat kecil dalam kon­disi su­lit. Ekonomi dan pem­­­­­ba­ngunan seperti ber­jalan de­ngan baik, namun se­sung­guhnya rapuh secara prinsip. Sistem berjenjang itu mela­hirkan kembali prak­­­­tik KKN secara masif. Aki­batnya kembali penik­mat “kue’ Pembangunan han­yalah para elit. Dan ja­ngan lupa mereka para amb­tenar birokrasi dan Kom­prador pengusaha. Orde Baru-pun tumbang. Semen­tara kemerdekaan tetap jauh dari masyarakat “badarai”.

Era Reformasi datang. berbagai amandemen Un­dang Undang Dasar (UUD ’45) di lakukan; Sayangnya -menurut pengamatan saya- mulai dari Habibie, sampai Jokowi hari ini, keadaan belum berubah, tegasnya sampai setahun pem­erin­tahan pak Jokowi-JK ini. Kondisi negara masih sua­sana yang sama. Elitnya masih itu juga. Dalam artian secara realitasnya struktur masyarakat Indonesia masih belum berubah. Struktur atas sekarang berada dalam kendali pengusaha mantan komprador Orde Baru dan taipan-taipan Tionghoa yang beruntung di orde baru. Mereka muncul sebagai kekuatan baru, muka lama. Malah keadaan tambah ru­nyam lagi, ketika otonomi diberlakukan ditingkat dua (2) Kabupaten dan Kota, raja raja kecil bermunculan. Komprador lokal pun mun­cul. Ujung-ujungnya struktur masyarakatnya tetap tidak berubah. Setiap peme­rin­tahan selalu juga melahirkan komprador baru. Dalam masa Reformasi mereka datang dari berbagai partai politik. Setiap pemenang dalam “Pesta” demokrasi ala Indonesia akan menda­patkan jatah untuk melahir­kan komprador baru. Sistem sosial Indonesia akhirnya kembali terperangkap pada model majemuk Furnivall. Para Pengusaha komprador dengan penguasa berubah menjadi penghubung dengan dunia Internasional.. Penja­jah­nya -sekarang- tetap ada­lah Kaum Kapitalis yang berganti kulit dan menga­gungkan sistem Globalisasi. Se­men­tara pemerintahan Indo­nesia serta para kom­prador itu tetap menjadi penghubung untuk para in­ves­tor asing untuk mengeruk keuntungan di negeri “Ibu Pertiwi” ini. Ujungnya rak­yat -pun kembali menjadi “mangsa” yang terus mene­rus dihisap oleh kumpulan penguasa dan komprador itu, dan harta Indonesia sedikit demi sedikit di nik­mati oleh Kapitalis “asli” yang ada di luar negeri.

Lalu “akankah peme­rintah yang baru sanggup melakukan perubahan?”... Sampai hari ini masih kecil kemungkinan. Meski-pun membuka diri dengan “jar­gon” Revolusi Mental, akan tetapi mental mereka semua masih belum teruji. Mereka harus bisa lepas dari sikap “menyusu” pada kekuatan asing dan bemukim di luar negeri (nah sanggupkah hal ini dilepaskan?). Untuk sam­­­pai hari ini belum ter­lihat tanda tandanya. Saya kira hari ini rakyat sangat menunggu apa Revolusi yang akan dilakukan pak Jokowi untuk struktur ma­syarakat Indonesia. Be­be­rapa segi memang mulai “galak” seperti dibidang kelautan fenomena menteri Susi namun yang lain masih belum bergerak cepat. Ma­lah hari ini kita menemukan kenyataan menjelang hari Kemerdekaan ke 70 ini kita disuguhkan oleh mogoknya para pedagang daging sapi, dan pedagang ayam potong akibat harganya terus melam­bung.

Akhirnya,Yang jelas -un­­tuk sampai hari ini- ke­mer­­dekaan di bumi In­donesia belum terwujud sepenuhnya, dan ironinya masyarakat “badarai” itu sendiri juga sepertinya su­dah “apatis” untuk keluar dari struk­turnya sebagai kaum terja­jah, setidaknya sampai per­tengahan refor­masi hari ini.. Namun syu­kur syukur kalau ada revo­lusi mental yang di janjikan adalah betul betul sebuah Revolusi yang mum­puni, mentalitas bangsa yang ti­dak lagi mengemis ke “mbah­­nya” ke pusat kapi­talis dunia, dan kita mampu merubah struktur berne­gara, barulah kita semua terbebas dari penjajahan. Terakhir bagus juga di kutib kembali pendapat bapak Prof Yusril Ihza Mahendra, ahli Hukum Tata Negara dalam suatu wawancara di media yang intinya me­ngatakan; Inilah negaraku, “Negara Apa Bo­leh Buat.”..... Dirgahayu Bangsa ku dan Apa Boleh Buat beginilah nasib kami Rak­yat miskin Indo­ne­sia... Me­­re­­ka memang belum Mer­deka............. Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia yang ke 70..... ***

 

HENDRA NALDI
(Ketua Jurusan Sejarah FIS UNP)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]