Pasar Budidaya Ikan Kerapu Terancam


Senin, 17 Agustus 2015 - 19:08:18 WIB

Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Zulkenedi Said Jumat (14/8), me­ngungkapkan keprihatinan dengan kondisi nelayan budidaya kerapu saat ini. Nelayan harus me­nang­gung beban biaya peme­liharaan lebih besar karena ikan belum dipanen, se­men­tara kepastian pema­saran tak jelas ujung pangkalnya.

Di Sumatera Ba­rat,­ ka­tanya,  budidaya Ke­rapu dengan sistim Keramba Jaring Apung (KJA) dila­kukan oleh nelayan di Kabupaten Pesisir Sela­tan (Pessel) dan Ka­bu­paten Pasaman Ba­rat­ (Pas­bar). Biasanya, hasil panen nelayan budidaya kerapu dibeli oleh langsung oleh pengusaha dari Hongkong dan dijemput langsung ke lokasi budidaya.

“Namun, sejak kebi­jakan larangan kapal asing diberlakukan oleh Ke­men­terian Kelautan dan Peri­kanan, nelayan budidaya nyaris tidak pernah panen. Pasalnya, kapalnya sudah tidak bisa lagi masuk untuk membeli hasil panen nela­yan,”  ujarnya.

Dikatakan beberapa jenis ikan kerapu, dian­tara­nya Ikan Kerapu Bebek, Kerapu Tikus dan Kerapu Macan yang banyak dibu­didayakan  masyarakat Pessel dan Pas­bar­ tergolong jenis ikan dengan harga jual tinggi. Harga per kilo­gram­nya mencapai Rp400 ribu.­ Hal tersebut mem­buat­ pang­­sa pasar ikan  hanya untuk ekspor, tidak terjang­kau untuk konsumsi lokal.

“Itu sa­ngat­ mem­priha­tinkan. Biaya peme­liha­raan sangat besar dan kare­na belum dipanen, bia­yanya makin membengkak sehing­ga menjadi beban bagi nelayan,” tuturnya.

Menurutnya, kondisi ini harus segera diatasi. Pemerintah sebagai pe­ngambil kebijakan harus memberi solusi untuk ke­lang­sungan hidup nela­yan budidaya Kerapu.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Sumbar Sabar. A. S me­ngung­kap­kan, budidaya kerapu de­ngan sistem KJA sebe­tul­nya adalah program peme­rintah untuk pense­jah­te­raan masyarakat pesisir. Dengan harga jual komoditi tinggi, sebetulnya memiliki prospek cukup bagus dan dirasakan mampu me­ngang­­kat ekonomi nelayan.

Di Sumbar, budidaya kerapu tersebut lebih dulu dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah ber­jalan dan dilihat berhasil, maka dikembangkan ke kabupaten Pasaman Ba­rat. ” Namun karena ada­nya kebijakan pelarangan kapal asing tersebut sangat menjadi kendala bagi nela­yan dalam memasarkan hasil panen. Ini memang menjadi masalah nasio­nal,” tuturnya.

Sabar menilai, dari segi pemeliharaan, budidaya yang dilakukan masyarakat nelayan terlihat sudah ber­hasil. Namun kendala yang dihadapi saat ini adalah soal pemasaran. Jika pe­ma­sa­ran­­nya juga sudah jelas, ia yakin budidaya kerapu tersebut bisa menjadi sum­ber ekonomi utama bagi masyarakat dengan peng­hasilan sangat memadai.

“Untuk itu, DPRD akan mencoba mencari berbagai upaya dalam me­me­cahkan persoalan yang dihadapi masyarakat nela­yan budidaya. Larangan kapal asing memang kebi­jakan pemerintah pusat namun masyarakat nela­yan harus dicarikan solusi agar pe­masaran hasil pa­nen­ nelayan mendapat ke­­pas­tian,”pungkas Sabar. (h/mg-len)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]