Dosen UTM Segera Melapor ke Ombudsman


Selasa, 18 Agustus 2015 - 19:12:09 WIB
Dosen UTM Segera Melapor ke Ombudsman

Henry sebelumnya telah mempertanyakan hal ini ke Yayasan dan Kampus UBH. Akan tetapi tidak digubris. Ia pun mengkonsultasikan hal ini ke Kopertis X Wilayah Sumbar, hal yang sama ia dapatkan. Karena menyangkut namanya, ia pun kembali menemui Kopertis. Alhasil pihak Kopertis mengeluarkan surat dengan nomor 951/010/KP/2015 bulan Juni 2015, surat tersebut ditan­datangani Prof. Ganefri selaku kordinator.

Baca Juga : Hari Pertama Kerja Usai Lebaran, Pemko Padang Sidak Kehadiran ASN

“Artinya pihak yayasan dan universitas memakai nama saya untuk menipu Dikti dan Kopertis. Hampir dua tahun setengah saya sudah tidak mengajar disana, tapi di UTM, kok nama saya sampai tahun 2015 masih aktif, ini kan penipuan. Makanya saya gugat karena telah mencemarkan nama saya,” ujar Henry Nasution kepada wartawan, Selasa (18/8).

Pada 29 April 2014 lalu, mantan dosen Fakultas Teknologi Industri jurusan Mesin, sekaligus pendiri program studi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP-UBH), ia kembali mempertanyakan kembali SK penguduran dirinya. Akan tetapi Ketua Yayasan memutuskan untuk tidak menyetujui permohonan pemberhentiannya. Yayasan memintakan 4 Juni 2014 untuk aktif, surat tersebut melalui Rektor UBH dengan surat nomor 3654/UM-1/KP/VI-2014 menyatakan bah­wa meminta kepada Henry Nasution untuk melak­sa­nakan tugas sebagai dosen tetap di FTI UBH. Akan teta­pi bersangkutan menolak, karena telah merasa dirugikan.

Baca Juga : Libur Lebaran Usai, Dinkes Kota Padang: Masyarakat Harus Lakukan Tes Swab

Perundingan kemudian kembali terjadi, dan terjalin kesepakatan tanggal 06 Februari 2015, pertemuan dengan Yayasan untuk membahas pengaktifan kembali sebagai dosen tetap di UBH. Pada pertemuan tersebut, Henry Nasution meminta hak yang selama ini tidak didapat dan waktu aktif kembali ke UBH setelah menyelesaikan kontrak di instansi lain (Universiti Teknologi Malaysia). “Kok saya diminta ganti rugi, seharusnya mereka karena telah mencatut nama saya,” ungkapnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Bung Hatta Niki Lukviarman saat dikonfirmasi menyatakan yang bersangkutan silahkan saja melaporkan, karena itu wewenangnya. Saat disinggung soal nama aktif tercatat di forlap.dikti.go.id, ia menjawab kalau itu adalah urusan Kopertis ke Dikti. Sementara berdasarkan aturan kependidikan, Kopertis hanya melegalisasi nama-nama dosen yang diusulkan oleh pihak universitas. “Itukan Kopertis ke Dikti bukan kampus,” aku Niki. (h/hel)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]