(Tidak) Istimewa Karena Ada Darmin


Selasa, 18 Agustus 2015 - 19:17:21 WIB
(Tidak) Istimewa Karena Ada Darmin

Perkara perlambatan eko­­nomi nasional memang sudah tak perlu diper­de­batkan lagi. Produk domes­tik bruto Indonesia hanya tumbuh 4,67% pada kuartal kedua, tergelincir di bawah 5% selama dua kuartal seca­ra berturut-turut. Mata uang rupiah terus mengalami tekanan dan belum se­dikit­pun menunjukan tanda-tan­da pembalikan harga ke bawah level Rp. 1.3000 per dollar Amerika.

Baca Juga : Tingkatkan Koordinasi dan Sinergi, Menko Airlangga Terima Kunjungan Ombudsman RI

Sebagian besar ekonom me­­lem­parkan kesalahan ke­pa­da kurang aggresifnya pro­gram belanja infrastruktur pemerintah yang merupakan salah satu elemen kunci dari janji reformasi ekonomi ver­si Joko Widodo. Namun se­lain itu, kelesuan ekonomi na­sional sebenarnya juga ter­pukul oleh penurunan harga komoditas dan per­lambatan belanja kon­su­men.

Buruknya strategi eko­nomi dari tim yang dibentuk sebelumnya oleh Jokowi faktanya selain tak bertaring mengkerek indikator-indi­kator ekonomi makro nasio­nal di satu sisi, juga terlihat sangat tak bertuah dalam menyikapi tekanan-tekanan dari gejolak ekonomi regio­nal dan global disisi yang lain. Ekspektasi yang berle­bihan dari pelaku ekonomi global terhadap rencana kebijakan kenaikan suku bunga the Fed terus meng­gerus nilai tukar Rupiah atas dollar dan menekan harga komoditas-komoditas eks­por andalan Indonesia, se­perti CPO, karet, timah, atau nikel dan tembaga.

Baca Juga : Pemerintah Pantau Mobilitas Masyarakat untuk Cegah Kenaikan Kasus Covid-19

Dan yang paling mu­ta­khir, kebijakan bank sentral China atau People Bank of China (PBoC) yang men­devaluasi mata uangnya dua hari secara berturut-turut memberi efek kejut yang menambah kekhawatiran pada perlambatan ekonomi global ke depan. Rupiah terjun bebas, melompat dari level Rp.13.500an ke level Rp. 13.800an dan sedikit pulih sehari setelahnya ke level Rp.13.700an per Dol­lar Amerika.

Kondisi rumit inilah yang akhirnya menjadi salah satu pemicu perombakan tim ekonomi dengan me­masukan Darmin Nasution sebagai punggawa utama di kementerian menko pere­konomian. Lalu siapakah Darmin? Setinggi apakah prestasinya hingga digadang-gadang bisa memenuhi eks­pektasi pasar?

Darmin sudah puluhan tahun malang-melintang di dunia keuangan, perbankan, dan moneter. Selain Dirjen Pajak dan Gubernur BI, dia ju­ga pernah tercatat sebagai Di­rektur Jenderal Lembaga Ke­uangan, Gubernur OPEC­ ­Fund untuk Indo­ne­sia, Kepala Bapepam-LK, dan Deputi Gubernur Se­nior BI.

Namun sejalan dengan itu, Darmin juga punya cata­tan merah di ranah yang sama. Sasmito Hadinagoro, Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) pernah menuding Darmin terlibat dalam kasus pajak Haliburton, perusahaan mi­lik mantan Wakil Pre­siden Amerika Serikat, Dick Che­ney. Jejaknya juga ada pada kasus pajak bos Ra­mayana, Paulus Tumewu. Saat itu, Sasmito sempat me­nyam­paikanya ke DPR dan mem­beberkan ke be­berapa media serta di dalam diskusi-dis­kusi pu­blik, bah­kan sudah menyetorkan da­ta-datanya ke KPK. Tapi sayang, hingga kini per­kem­bangannya  di KPK tidak pernah jelas.

Dari sisi track re­cord­ pres­tasi, Darmin juga dinilai oleh banyak pihak sebagai pejabat yang prestasinya kurang me­nonjol. Selama beliau menjadi Dirjen Pajak (tahun 2006-2009), pene­rimaan pajak yang tidak terkumpul mencapai Rp31 triliun. Rin­ciannya, pada 2006 realisasi penerimaan pajak non-migas sebesar Rp314 triliun. Jumlah ini masih kurang sekitar Rp18 triliun dari yang ditargetkan di APBN 2006, yaitu Rp332 triliun. Kinerja di bawah banderol semacam ini kem­bali diulangi pada 2007. Saat itu realisasinya hanya Rp­382 triliun, atau kurang Rp13 triliun dari target.

Padahal target-target ter­sebut sejatinya sudah ditu­runkan dari sebelumnya. Dalam periode 2006-2009,  kala Dirjen Pajak Darmin Nasution berduet dengan Menteri Keuangan Sri Mul­yani, target penerimaan pa­jak di APBN memang selalu diturunkan melalui pem­bahasan APBN-P. Total ko­rek­si penerimaan pajak da­lam APBN-P mencapai Rp­81 triliun. Jadi satu-satunya sukses literal yang bisa diraih Darmin hanya pada tahun 2008, saat penerimaan pajak melampaui target APBN-P. Namun hal ini tidak pula dimaknai sebagai prestasi penuh oleh banyak pihak karena ketika  prestasi itu ber­lang­sung,­ boo­ming­ pene­rimaan pa­jak dari sektor migas sebesar Rp13 triliun sedang terjadi akibat me­lejitnya harga minyak dunia.

Bahkan menurut  Edy Mulyadi, Direktur Pro­gram­ Centre for Economic and Democracy Stu­dies­ (CE­DeS),­ kinerja Darmin yang sering dibawah ban­derol tersebut memang tergolong tragis. Betapa tidak, dalam em­pat tahun euforia refor­masi perpajakan yang di­gembar-gemborkan pasa­ngan Sri Mulyani-Darmin ketika itu, ternyata semua­nya­ meleset. Sayangnya, re­for­masi per­pajakan itu me­nelan biaya yang luar biasa besar, lebih dari Rp4 triliun. Dan se­dihnya lagi, dana tersebut ternyata berasal dari utang luar negeri yang, tentu saja, harus dibayar oleh rak­yat Indonesia.

Bahkan di era reformasi perpajakan itu pula justru terjadi berbagai kasus mafia pajak. Antara lain, skandal pajak Paulus Tumewu tahun 2006, skandal pajak Ha­liburton yang disetujui oleh­  Darmin hanya dalam tempo 12 hari kerja. Uniknya, un­tuk soal yang satu ini, Dirjen Pa­jak sebelumnya Hadi Pur­­­­­n­omo malah pernah me­nolak menyetujuinya selama empat tahun secara berturut-turut.

Bahkan pada satu  kasus lainya, nama Darmin ber­sama Direktur Utama PT. SAT, Hindarto Gunawan, juga disebut-sebut dalam laporan Alamsyah Ha­na­fiah, pengacara mantan Di­rek­tur Keberatan Ditjen Pajak,  Bambang Heru Is­miarso ketika itu. Surat Keputusan Pajak terkait PT. SAT yang dikeluarkan Dar­min selaku Dirjen Pajak me­n­yebabkan terjadinya tin­dak pidana korupsi. Me­nu­rut Edy Mul­yadi, se­mes­tinya, Darmin juga masuk bui ber­sama dengan Gayus Tam­bunan dan tiga mantan pe­ga­wai pajak lain­nya, yakni Hu­­­mala SL Napi­tupulu, Ma­ruli Pandapotan Ma­nu­rung, dan Bambang Heru Is­mia­rso. Apalagi su­dah ada pu­tusan pengadilan yang me­nyatakan keduanya ter­li­bat.

Rentetan rekam jejak ini sejatinya telah menjadi ce­rita publik, bisa diakses secara bebas, apalagi di era teknologi dan keterbukaan informasi sekarang ini. Dan sudah barang tentu juga akan mudah diakses oleh seorang presiden Republik Indo­nesia, Ir. Joko Widodo. Tapi apapun itu, toh reshuffle telah terjadi, sang Presiden telah berkeputusan. Kini Darmin telah kembali. Ha­ra­pan kita, semoga keha­diran beliau mendapat sam­butan yang meriah dari pela­ku ekonomi nasional dan bisa memberikan angin se­gar perbaikan untuk waktu-waktu mendatang. Selamat datang Darmin Nasution. Selamat Bekerja. ***

 

RONNY P. SASMITA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]