Larangan Pilkada Tunggal Hilangkan Hak Memilih

“Hak memilih warga negara yang tinggal di daerah dengan pasangan calon tung­gal jelas dirugikan,” kata Effendi saat sidang perdana pengujian Undang-undang Pilkada di MK Jakarta, Ra­bu (19/8).

Baca Juga : Pemerintah Ingin Setop Impor BBM, PKS: Jangan Sekedar Pepesan Kosong

Dia mengungkapkan jika hanya calon tunggal Pilkada akan diundur hingga 2017, maka warga negara akan mengalami kerugian konsti­tusional karena kepala dae­rahnya hanya pelaksana tugas (Plt) yang tidak bisa me­ngambil kebijakan stra­tegis, sehingga akan mem­perlambat pembangunan.

Effendi mengungkapkan bahwa terjadinya calon tung­gal ini disebabkan karena adanya petahana atau rising star (pendatang baru) yang kuat dan sulit dikalahkan, sehingga tidak ada yang maju lagi karena akan buang-buang uang saja.

Baca Juga : PKS Kota Batam Targetkan Perolehan Kursi Dua Kali Lipat di Pemilu 2024

“Tapi ada indikasi juga partai politik tunda Pilkada agar calon itu popularitasnya turun,” ucap Effendi.

Untuk itu, Effendi dan Yayan Sakti Suryandaru (Pemohon II) yang terdaftar sebagai pemohon nomor 100/PUU-XIII/2015 ini, mengusulkan calon tunggal dihadapkan pada kolom (bumbung) kosong agar mem­­buktikan bahwa calon memang dipilih oleh rakyat atau hanya pencitraan. Effen­di dan Yayan meminta MK Pasal 49 ayat (8) dan (9), Pasal 50 ayat (8) dan (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (4), ayat (5), ayat (6) UU Pilka­da bertentanga dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Baca Juga : Daftarkan Logo Partai atas Nama SBY, Ketua DPC PD Dharmasraya: Cegah Penyalahgunaan oleh Pihak Lain

Ketentuan larangan ca­lon tunggal ini juga digugat oleh pemohon Nomor 95/PUU-XIII/2015 (Aprizaldi, Andri Siswanto, Alex An­dreas, dkk) dan pemohon Nomor 96/PUU-XIII/2015 (Whisnu Sakti Buana dan H Syaifuddin Zuhri). Kuasa hukum pemohon 96/PUU-XIII/2015, Edward De­wa­ruci mengatakan pemo­hon merasa ada kelemahan di Undang-undang Pilkada yang menyebabkan adanya situasi yang tidak menentu dan tidak adanya kepastian.

Mereka sudah daftar res­mi, memenuhi persyaratan sesuai Undang-undang, tapi kemudian terkatung-katung karena ada ketentuan harus ada dua pasangan calon du­lu. Edward mengatakan, jangan sampai keti­dak­pas­tian dan ada penundaan Pilkada karena hanya memi­liki satu pasangan calon.

Baca Juga : DPC Partai Demokrat Dharmasraya Sampaikan Surat Pengaduan dan Perlindungan Hukum ke Polres Setempat

“Kami mohon ke mah­kamah untuk meme­rintah­kan KPU selaku penye­leng­gara untuk mencabut pene­tapan penundaan pemilihan dan tetap lanjutkan pilkada di 9 Desember 2015,” tegas Edward.

Sidang perdana terkait tiga permohonan ini dipim­pin Ketua Panel Patrialis Akbar didampingi Anggota Panel Suhartoyo dan I Dewa Gede Palguna. (h/mdk)