Keterbukaan Anggaran Pilkada


Kamis, 20 Agustus 2015 - 18:13:31 WIB
Keterbukaan Anggaran Pilkada

Norma Pasal 28F UUD NRI tahun 1945 menye­butkan bahwa setiap orang berhak untuk ber­ko­mu­nika­si dan memperoleh infor­masi. Semangat ini lah yang manjadi benih kelahiran Undang Undang Keter­bu­kaan Informasi Publik (UU No 14 tahun 3008 tentang KIP). salah satu tujuannya agar publik mengetahui peng­­gunaan anggaran negara dan mengawasi serta me­muat pertanggungjawaban bagi pemakai anggaran ne­gara. Keterbukaan Informasi ini juga sebagai sarana da­lam mengoptimalkan pe­nga­wasan publik terhadap penyelenggara negara dalam hal pilkada, kuasa pelaksana anggaran oleh KPU. Dengan demikian KPU sebagai ba­hagian dari penyelenggara negara dan pengguna ang­garan dari negara berusaha untuk pemenuhan kedau­la­tan­ rakyat demi mewu­jud­kan penyelenggaraan pilka­da yang baik.

Baca Juga : Menjelang Rabu Pahing, Bisik-bisik Reshuffle Kabinet Makin Kencang

UU 14/2008 bukan ha­nya memuat pasal-pasal yang mengharuskan keter­bukaan informasi dalam penggunaan dana anggaran negara. Akan tetapi juga memuat sanksi pidana da­lam undang undang tersebut bila penyelenggara pilkada menutupi akses data dan informasi. Pasal yang me­muat sanksi pidana tersebut antara lain Pasal 51 UU 14/208 menegaskan bahwa bagi orang yang menggunakan informasi dengan niatan melawan hukum akan dike­nakan sanksi pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.

Sedangkan pasal 52 UU 14/2008 penegasan bagi Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, infor­masi publik yang wajib diu­mumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permin­taan sesuai Undang-undang ini dan mengakibatkan keru­gian bagi orang lain, dike­nakan pidana kurungan pa­ling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.

Baca Juga : Waspadai 10 Wilayah Ini Diguyur Hujan Sedang hingga Lebat

Transparansi KPU

Keterbukaan informasi anggaran pada penye­leng­gara dengan berdasarkan pada pasal 10 huruf (b) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015, harusnya me­muat data anggaran logistik dan anggaran kampanye yang­ diakomodir oleh APBD. Kenyataannya, KPU Pro­vinsi/kabupaten/kota juga tidak memuat kejelasan da­ta implementasi peng­gunaan anggaran pilkada secara rinci. Paling-paling menyebutkan total anggaran dan point-point besar peng­gunaan anggaran beserta jumlah. Sedangkan teknis dan kejelasan implementasi anggaran dimasukkan dalam kategori konsumsi tersendiri bagi penyelenggara.

Baca Juga : Bantah Kabar Meninggal, Ustad Zacky Mirza Buat Video dari Rumah Sakit

KPU Provinsi seha­rus­nya memperhatikan bahwa kebutuhan akan informasi tersebut masih dikuatkan pada pasal 12 UU No 8/2015 tersebut. Point penting yang penulis perhatikan antara lain; Pertama, KPU Pro­vinsi dalam melak­sana­kan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (pasal 12 huruf c) menyampaikan semua informasi penye­leng­garaan pilgub kepada masya­rakat. Dalam artian infor­masi yang detil sebagai ben­tuk pemenuhan hak atas informasi.

Kedua, KPU Provinsi (pasal 12 huruf d) me­la­por­kan pertanggungjawaban peng­gunaan anggaran de­ngan ketentuan peraturan pe­rundang undangan. Langkah “per­tanggungjawaban peng­gunaan anggaran” oleh KPU Provinsi harusnya men­dasa­ri semangat UU KIP dengan me­nyampaikan semi­nimal­nya melalui website KPU Pro­vinsi keseluruhan peng­gu­na­an anggaran yang dipa­kai untuk sukses peralihan es­tafet kepemimpinan gu­ber­nur dan wakil gubernur.

Baca Juga : Jelang Idulfitri, Ungkit Perekonomian Masyarakat Melalui Pemberian THR hingga Perlinsos

KPU Provinsi dengan berdasarkan ketentuan lan­jutan (Pasal 12 huruf (e) dan (g)) bisa beralasan bahwa la­poran pertanggungjawaban pelaksanaan hanya ditujukan secara jelas kepada Menteri, KPU RI dan ditembuskan kepada Bawaslu. Hal ini memang menegaskan bahwa dalam satu pasal tidak bisa dimaknai dan ditafsirkan berbeda antar ketentuan dalam pasal tersebut. Pasal 12­ huruf (d) ditujukan lang­sung kepada siapa laporan tersebut (Menteri dan KPU RI). Akan tetapi, penulis menyarankan bahwa kata per kata “sesuai peraturan perundang undangan” juga masuk dalam memper­tim­bang­kan UU KIP.

Implementasi Anggaran

KPU Provinsi Sumatera barat melalui websitenya menampilkan Daftar Infor­masi Publik (PID), salah satunya pada angka 1 huruf (F) Rencana Umum Penga­daan 2015 dilengkapi de­ngan kemudahan untuk men­­-downloadnya. Setelah kursor ditepatkan pada kata “download” maka layar no­te­­book atau monitor kom­­puter akan me­nam­pil­kan tabel dengan 40 rencana pengadaan dan total ang­garan senilai Rp 23.082.­034.200,-. Tabel dengan kolom pembagian sebanyak 12 kolom memperlihatkan bahwa Rencana Umum Pe­nga­daan 2015 oleh KPU Provinsi Sumatera Barat gambaran 40 kegiatan, nama paket, jenis, volume, pagu, sumber dana, lokasi pe­kerjaan, tangal, keterangan, diumumkan dan aktif. Akan tetapi penjelasan detil Ren­cana Pengadaan tidak dije­laskan dengan rinci. Data per 29 juni 2015 tersebut dibenarkan jika hal tersebut sesuai dengan arahan oleh KPU RI. Sekedar untuk me­lepaskan kewajiban untuk mem­bagikan informasi ke­pa­da publik.

KPU Provinsi Sumbar memang tidak diharuskan mem­buat detail data Ren­cana Umum Pengadaannya jika mengingat point laporan hanya ditunjukkan kepada Menteri dan KPU RI. Akan tetapi, demi menjunjung tinggi semangat transparansi dan akuntabilitas serta demi menjamin kedaulan rakyat demi penyelenggaraan ne­gara yang baik serta pe­menuhan hak akan infor­masi. KPU Provinsi diha­rap­­kan memperjelas imple­mentasi anggaran yang telah direncanakan. Karena dana yang dianggarkan dan dibe­lanjakan untuk melak­sana­kan suksesi pilkada adalah dana negara dan rakyat ber­hak mengetaui kemana se­tiap detail pelaksanaannya.

KPU Provinsi dapat men-scan laporan seriap kegiatan dan memunculkan dalam DIP di website KPU Provinsi. Tenaga Teknis KPU­ dinilai mampu meng­upload setiap berkas-berkas pelaksanaan yang telah dila­kukan. Selain itu, KPU Provinsi dapat bekerjasama dengan media cetak dalam hal mengabarkan dalam ko­ran agar terlihat oleh rakyat sumatera barat. Alasannya, tidak semua rakyat di wila­yah sumbar mampu meng­gunakan media elektronik baik smartphone maupun notebook untuk mengakses DIP KPU Sumbar. Penulis beranggapan bahwa setiap koran akan berbagia jika mendapatkan detai ang­garan KPU untuk dimuat di salah satu halaman ko­ran­nya. Akhir­nya, kita akan melihat semangat trans­paransi dan akuntabilitas KPU Provinsi menjadi mo­del percontohan bagi Badan Publik lainnya dalam mem­berikan DIP dalam web­sitenya. ***

 

ANDRIAN HABIBI
(Ketua Bidang Pembinaan Anggota Badan Koordinasi Himpunan
Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumbar dan Koalisi Kawal Pilkada)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]