Pasangan Independen Minta KPU Solsel Tunda Pleno

Permasalahan ini bera­wal dari tidak cukupnya sya­rat dukungan KTP terhadap pasangan independen, Boy Iswarmen-Fachril Murad.

Baca Juga : Perdagangan Miras, Pemkab Solsel Telah Melarang Secara Aturan

Pihak Boy-Fahcril mera­sa dicurangi karena Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak mendatangi langsung rumah warga yang tertera pada dukungan KTP ter­sebut, yang berakibat pada tidak cukupnya dukungan KTP terhadap pihaknya. Atas hal itu, mereka mela­porkan empat PPS kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Solsel pada Ka­mis (20/8). Empat PPS ter­sebut adalah PPS Nagari Lubuak Gadang, PPS Nagari Lubuak Gadang Utara, PPS Nagari Lubuak Gadang Ti­mur, dan PPS Nagari Lu­buak Gadang Selatan. Em­pat PPS tersebut berada di Kecamatan Sangir.

Selain melaporkan PPS yang tidak turun ke rumah warga, Boy-Fachril juga melaporkan ke Panwaslu bahwa pada formulir B.3-KWK juga tidak ada menu­ liskan nama pasangan calon serta alamatnya tidak leng­kap. Pihaknya menemukan formulir B.3-KWK diisi oleh satu orang saja, yang dibawa oleh kepala jorong. Padahal, formulir tersebut harusnya dibawa oleh PPS.

Baca Juga : Sumbar Bakal Konsumsi Produk Organik Nutrisi Alami Laa Roiba

Dalam pleno KPU ten­tang rekapitulasi dukungan KTP pasangan independen pada Jumat (21/8), KPUD Solsel menyatakan, calon perseorangan kekurangan dukungan KTP sebanyak 468 KTP, dari syarat yang harus dipenuhi sebanyak 17.460 KTP.

Pada Minggu (23/8), Boy-Fachril kembali men­datangi Panwaslu setempat untuk meminta KPUD Sol­sel me­nunda pleno pene­tapan calon sebelum hasil verifikasi du­kungan KTP terhadap pihak­nya selesai dilakukan.

Baca Juga : Selama Bertugas Jadi Gubernur Sumbar, Mahyeldi Tak Ingin ASN Pemprov Terlibat Kasus Hukum

Ketua KPUD Solsel, Isyuliardi Maas mengatakan, pihaknya akan menggelar pleno pada pukul 10.00 WIB. Para bakal calon yang mendaftarkan diri ke KPU beberapa waktu lalu, akan menghadiri pleno tersebut.

Terkait kasus ini, Isyu­liardi Maas menyatakan, tidak ada lagi waktu bagi bakal calon perseorangan untuk menambah du­ku­ngan KTP dan tak ada lagi waktu bagi KPU untuk mem­veri­fikasi dukungan KTP bakal calon per­seorangan.

Baca Juga : Isi Galeri di Pekanbaru, Disperindag dan UKM Pariaman Siapkan 100 Kodi Mukena Tiap Bulan

Ketua Panwaslu Solsel, Muhamad Ansyar me­nga­takan, pihaknya akan me­nge­luarkan hasil tindak­lanjut laporan Boy-Fachril tersebut pada Selasa (25/8). Menurut aturan, pihaknya memiliki waktu lima hari untuk menindaklanjuti lapo­ran yang masuk ke Pan­waslu. Jika laporan Boy-Fahcril masuk pada Kamis (20/8), maka kata Ansyar, pihaknya selesai me­nindak­lanjuti laporan tersebut pada Senin (24/8) dan akan me­ngu­mumkan hasil tindak­lanjut tersebut keesokan harinya.

Penetapan Calon

Hari ini (24/8), secara serentak, 13 KPU se-Sum­bar, akan menetapkan secara resmi calon kepala derah yang telah mendaftar, yang sebe­lumnya sudah melalui proses verifikasi pasangan calon.

Ketua KPU Sumbar Am­nasmen mengatakan, hari ini, khusus KPU Sum­bar akan  menetapkan calon gubernur dan wakil yang telah mendaftar yakni pa­sangan calon (Paslon) Mus­lim Kasim (MK)-Fauzi Ba­har (FB), dan paslon Ir­wan Prayitno (IP)-Nasrul  Abit (NA).

“Sebelumnya sudah dila­kukan beberapa proses taha­pan, dan dari hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU terhadap kedua paslon te­lah memenuhi syarat. Me­mang sebelumnya beberapa kali dilakukan verifikasi karena persyaratan calon masih ada yang kurang, namun calon sudah me­nye­rahkan kekurangan persya­ratan tersebut,” ujarnya.

Ia mengatakan, pleno penetapan calon telah dila­kukan pada Minggu (23/8). Setelah penetapan paslon nantinya KPU secara resmi akan mengkampanyekan paslon secara adil dan sama banyak, baik itu kampanye mel­alui media maupun tu­run langsung ke ma­sya­rakat. Karena memang un­tuk kam­panye pada Pilkada tahun ini disediakan oleh KPU, jadi pas­lon dilarang untuk mela­kukan kam­pa­nye diluar yang telah diatur oleh KPU.

“Terutama untuk Alat Peraga Kampanye (APK) se­perti baliho, spanduk, stic­ker, kalau untuk calonnya hanya dibolehkan meng­kampanyekan dirinya hanya sebatas pertemuan terbuka, tertutup atau pertemuan terbatas,” ulasnya.

Diberitakan Haluan sebe­lumnya, Amnasmen me­minta kepada paslon untuk segera menurunkan APK karena kampanye tersebut akan dibiayai oleh KPU pada tanggal 27 Agustus 2015 mendatang. Sosialisasi APK menggunakan dana calon sendiri juga tidak dibenarkan.

Sementara di Padang Pariaman, Ketua KPUD Vif­ner yang dihubungi Ha­luan, Minggu (23/8) me­nyatakan, bahwa verifikasi berkas kedua calon telah selesai dilakukan dan hari ini (senin-red) akan dilakukan rapat pleno KPU penetapan calon.

“Alhamdulillah, hingga saat ini tidak ada persoalan tentang persyaratan kedua pasang calon,” ujar Vifner.

Menurut Vifner, sesuai agenda yang telah dit­e­tap­kan, yakni Senin (24/8) merupakan penetapan ca­lon dan Selasa (25/8) akan dila­kukan pengambilan nomor urut kedua pasang calon.

Pada kesempatan itu Vif­ner juga mengajak, agar war­ga tetap menjaga kondisi yang aman dan kondusif pasca Pilkada ini dan me­mastikan diri terdaftar se­bagai pemilih pada Pil­kada 9 Desember nanti. (h/dib/mg-rin/ded)